4 PNS DKI Jadi TGUPP, Semuanya Bekas Pejabat

Kompas.com - 27/02/2020, 20:12 WIB
Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Kompas.com/CYNTHIA LOVAKepala BKD DKI Jakarta Chaidir di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir mengatakan, empat pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta kini menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP).

Empat PNS itu sebelumnya merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Empat PNS itu adalah mantan Kepala Biro Umum Firmansyah, mantan Kepala Biro Administrasi Lutfi Arifin, mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto, serta mantan Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Yuandi Bayak Miko.

Baca juga: Kelik Indriyanto Mundur sebagai Kadis Perumahan DKI, Pilih Jadi Anggota TGUPP

"TGUPP dari kemarin sudah ada PNS, sekarang jadi empat, Pak Firman, Pak Lutfi Arifin, Pak Yuandi Bayak, kemudian ditambah Pak Kelik," ujar Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Chaidir menjelaskan, Firmansyah dan Lutfi menjadi anggota TGUPP karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mereka pimpin dibubarkan. Dua SKPD itu digabung menjadi Biro Umum dan Administrasi.

Sementara Yuandi bergabung menjadi anggota TGUPP karena BPRD diubah nomenklaturnya menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pejabat Bapenda harus dijaring melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan. Karena itu, Yuandi ditempatkan di TGUPP.

Baca juga: Anggota TGUPP Dikurangi, Fraksi Gerindra Heran Anggarannya Tetap Rp 19,8 Miliar

"(Pejabat) untuk Bapenda harus sesuai dengan yang diharapkan di OPD (organisasi perangkat daerah/SKPD)-nya itu," kata Chaidir.

Terakhir, Kelik menjadi anggota TGUPP karena mundur dari jabatan kepala Dinas Perumahan. Kelik mundur karena kinerjanya tidak mencapai target. Ia akhirnya memilih bergabung ke TGUPP.

Meskipun keempat PNS itu berstatus anggota TGUPP, mereka tidak digaji menggunakan anggaran TGUPP di pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau TGUPP dari PNS itu kan memang punya gaji pos tunjangannya sesuai dengan PNS. Beda (dengan anggaran TGUPP)," tutur Chaidir.

Baca juga: Mundur dari TGUPP, Marco Ingin Tulis Buku tentang Kota di Indonesia

Menurut Chaidir, keempat mantan pejabat DKI itu bisa mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan tertentu ketika BKD membuka proses seleksi.

BKD saat ini masih berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membuka seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan.

"Karena perampingan organisasi, mereka menunggu di sini (TGUPP), nanti begitu dibuka ada seleksi terbuka lagi, dia daftar, boleh," ucap Chaidir.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X