4 PNS DKI Jadi TGUPP, Semuanya Bekas Pejabat

Kompas.com - 27/02/2020, 20:12 WIB
Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Kompas.com/CYNTHIA LOVAKepala BKD DKI Jakarta Chaidir di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir mengatakan, empat pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta kini menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP).

Empat PNS itu sebelumnya merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Empat PNS itu adalah mantan Kepala Biro Umum Firmansyah, mantan Kepala Biro Administrasi Lutfi Arifin, mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto, serta mantan Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Yuandi Bayak Miko.

Baca juga: Kelik Indriyanto Mundur sebagai Kadis Perumahan DKI, Pilih Jadi Anggota TGUPP

"TGUPP dari kemarin sudah ada PNS, sekarang jadi empat, Pak Firman, Pak Lutfi Arifin, Pak Yuandi Bayak, kemudian ditambah Pak Kelik," ujar Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Chaidir menjelaskan, Firmansyah dan Lutfi menjadi anggota TGUPP karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mereka pimpin dibubarkan. Dua SKPD itu digabung menjadi Biro Umum dan Administrasi.

Sementara Yuandi bergabung menjadi anggota TGUPP karena BPRD diubah nomenklaturnya menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pejabat Bapenda harus dijaring melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan. Karena itu, Yuandi ditempatkan di TGUPP.

Baca juga: Anggota TGUPP Dikurangi, Fraksi Gerindra Heran Anggarannya Tetap Rp 19,8 Miliar

"(Pejabat) untuk Bapenda harus sesuai dengan yang diharapkan di OPD (organisasi perangkat daerah/SKPD)-nya itu," kata Chaidir.

Terakhir, Kelik menjadi anggota TGUPP karena mundur dari jabatan kepala Dinas Perumahan. Kelik mundur karena kinerjanya tidak mencapai target. Ia akhirnya memilih bergabung ke TGUPP.

Meskipun keempat PNS itu berstatus anggota TGUPP, mereka tidak digaji menggunakan anggaran TGUPP di pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau TGUPP dari PNS itu kan memang punya gaji pos tunjangannya sesuai dengan PNS. Beda (dengan anggaran TGUPP)," tutur Chaidir.

Baca juga: Mundur dari TGUPP, Marco Ingin Tulis Buku tentang Kota di Indonesia

Menurut Chaidir, keempat mantan pejabat DKI itu bisa mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan tertentu ketika BKD membuka proses seleksi.

BKD saat ini masih berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membuka seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan.

"Karena perampingan organisasi, mereka menunggu di sini (TGUPP), nanti begitu dibuka ada seleksi terbuka lagi, dia daftar, boleh," ucap Chaidir.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Megapolitan
Khawatir Terjadi Klaster Baru, Pemkot Bogor Gelar Tes Covid-19 di Stasiun Bogor

Khawatir Terjadi Klaster Baru, Pemkot Bogor Gelar Tes Covid-19 di Stasiun Bogor

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Wilayah Marga Jaya Tangsel Andalkan Kampung Jawara

Cegah Penyebaran Covid-19, Wilayah Marga Jaya Tangsel Andalkan Kampung Jawara

Megapolitan
Penjual Masker Gagalkan Aksi Pencurian Motor dengan Tangan Kosong

Penjual Masker Gagalkan Aksi Pencurian Motor dengan Tangan Kosong

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Tim Produksi Film Diimbau Batasi Jumlah Pemeran dalam Satu Adegan

Selama PSBB Transisi, Tim Produksi Film Diimbau Batasi Jumlah Pemeran dalam Satu Adegan

Megapolitan
Besok Kesempatan Terakhir, Ini Daftar Sisa Kuota di 115 SMA Jakarta

Besok Kesempatan Terakhir, Ini Daftar Sisa Kuota di 115 SMA Jakarta

Megapolitan
Pengelola Pasar Bambu Kuning Sebut Dua Pedagang yang Positif Covid-19 Bukan Warga Sunter

Pengelola Pasar Bambu Kuning Sebut Dua Pedagang yang Positif Covid-19 Bukan Warga Sunter

Megapolitan
Satu Orang Babinkamtibmas Positif Covid-19 setelah Swab Test

Satu Orang Babinkamtibmas Positif Covid-19 setelah Swab Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X