Gunadarma Jawab Demo Ribuan Mahasiswa soal Sistem Pembayaran Kuliah

Kompas.com - 10/03/2020, 16:58 WIB
Mimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANMimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang.

Tuntutan paling krusial memang soal perubahan sistem cicilan pembayaran kuliah yang dirasa memberatkan mahasiswa.

Namun, di luar itu, Aliansi Mahasiswa Gunadarma juga mengajukan ragam tuntutan lain:

Transparansi anggaran

Dalam lembar pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menyebut bahwa kampusnya tidak mencantumkan kejelasan soal biaya kuliah.

Mereka menuntut pihak kampus membeberkan semua anggaran secara rinci, termasuk biaya perkuliahan, dana kemahasiswaan, melalui situs online yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Bentuk BEM universitas

Dari ratusan pasal Statuta Universitas Gunadarma, Aliansi Mahasiswa menyoroti soal belum lengkapnya implementasi Pasal 218 ayat 2 yang mengatur soal keberadaan lembaga mana tingkat universitas.

"Realita yang terjadi di Universitas Gunadarma adalah tidak adanya Senat Mahasiswa Universitas (SMU) atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)," tulis mereka dalam lembar pernyataan sikapnya.

Kejelasan sertifikasi profesi

Universitas Gunadarma disebut memiliki sertifikasi profesi yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

Baca juga: Duduk Perkara Ribuan Mahasiswa Universitas Gunadarma Demo Kampusnya Sendiri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X