Warga Tak Perlu Khawatir, Pemprov DKI Jamin Stok Pangan Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin stok pangan untuk warga Jakarta terpenuhi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) di Ibu Kota.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Polda Metro Jaya serta beberapa badan usaha milik daerah (BUMD), stok pangan untuk Jakarta dipastikan cukup.

Laporan tersebut disampaikan oleh Bulog Wilayah Jakarta Banten, PT. Food Station Tjipinang Jaya, Disperindag KUKM, dan Dinas KPKP.

"Polda Metro Jaya juga full mendukung upaya pengawasan dan pengamanan pangan bagi warga Jakarta. Satgas Pangan pun demikian siap untuk mengamankan stok dan harga pangan di DKI Jakarta," kata Darjamuni saat dihubungi, Minggu (29/3/2020) malam.

Baca juga: DKI Kaji Larangan Kendaraan Pribadi Melintas jika Lockdown Diterapkan

Ia menuturkan, pangan Jakarta masih tersedia di gudang Bulog, PT. Food Station, dan PD Dharma Jaya.

Stok pangan yang tersedia meliputi beras, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, bawang putih, ikan dan lainnya.

Selain itu, Dinas KPKP mengimpor stok pangan untuk berjaga-jaga seperti bawang putih dan bawang bombai.

"Kebijakan lain yang mendukung penyediaan stok pangan Jakarta adalah dibukanya impor untuk komoditas yang saat ini stoknya terbatas seperti bawang putih, bawang bombai, raw sugar," jelasnya.

Baca juga: UPDATE: 701 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini Data Sebaran di 156 Kelurahan

Darjamuni meminta warga Jakarta untuk tak panik dengan kelangkaan pangan di tengah wabah Corona.

"Warga Jakarta tidak perlu khawatir dan jangan panik stok pangan pasti ada. Selain stok yang tersimpan tersebut berdasarkan pantauan petugas di pasar swalayan dan pasar tradisional semua masih tersedia dan pasokan masih cukup stabil," tutupnya.

Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji larangan kendaraan pribadi melintas di ruas jalan DKI jika kebijakan lockdown atau karantina wilayah diterapkan untuk memutus penularan Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI memiliki beberapa opsi kebijakan saat lockdown.

Baca juga: Senin, Depok Akan Sampaikan Pertimbangan Lockdown ke Ridwan Kamil

Kendati demikian, saat ini, Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait karantina wilayah Jakarta karena penyebaran virus corona.

"Tentu sambil menunggu kewenangan (pemerintah pusat) itu, kami oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta diperintahkan untuk melakukan kajian terhadap opsi-opsi yang ideal jika ditetapkan Jakarta ada penerapan karantina wilayah," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2020).

"Jadi, berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya," lanjutnya.