Kompas.com - 02/04/2020, 10:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Pusat menerbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, dengan diterbitkannya PP PSBB, pemerintah punya kekuatan hukum untuk menjalankan pembatasan sosial secara lebih tegas, efektif, disiplin, dan terkoordinasi.

"Sehingga ada dasar hukum bagi pemerintah pusat, Gugus Tugas dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembatasan lalu lintas, arus orang, arus barang dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat," ucap Juri dalam konferensi pers BNPB, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Dengan adanya PP PSBB, salah satu yang dibatasi pergerakanannya adalah transportasi umum.

Lalu bagaimana dengan DKI Jakarta ?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum membatasi atau menyetop penggunaan moda transportasi dari dan ke luar Jakarta.

Oleh karena itu, transportasi dari dan ke luar Jakarta pada hari ini masih beroperasi normal.

"Untuk transportasi, otomatis kami baru akan pembatasan ekstremnya setelah ada penetapan dari Pak Menkes terkait dengan PSBB," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Syafrin enggan menyampaikan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menindaklanjuti PP Nomor 21 Tahun 2020 tersebut, apakah akan mengajukan status PSBB untuk Jakarta atau tidak.

Namun, menurut Syafrin, status PSBB seharusnya bisa diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BNPB bisa sekaligus mengajukan status PSBB untuk kawasan Jabodetabek, tidak hanya Jakarta.

"Yang inisiatif mengusulkan itu harus dari BNPB justru karena melihat pandemi Covid-19 ini kan sudah satu kawasan Jabodetabek," kata dia.

Meski belum menerapkan pembatasan penggunaan moda transportasi dari dan ke wilayah Jabodetabek tersebut, namun Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan pembatasan transportasi umum di dalam Jakarta.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Megapolitan
Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Megapolitan
Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Megapolitan
TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Megapolitan
Pernyataan Wagub DKI soal Tak Pernah Menggusur Dibantah Demonstran

Pernyataan Wagub DKI soal Tak Pernah Menggusur Dibantah Demonstran

Megapolitan
Melihat Makam Ade Irma Suryani, Putri Jenderal AH Nasution yang Jadi Korban G30S

Melihat Makam Ade Irma Suryani, Putri Jenderal AH Nasution yang Jadi Korban G30S

Megapolitan
Ditemui Wagub DKI dari Balik Pagar, Massa Demo: Pak, Buka Pak Pintunya..

Ditemui Wagub DKI dari Balik Pagar, Massa Demo: Pak, Buka Pak Pintunya..

Megapolitan
Anaknya Jadi Tersangka Penggelapan Motor, Ini Profil Pedangdut Imam S Arifin

Anaknya Jadi Tersangka Penggelapan Motor, Ini Profil Pedangdut Imam S Arifin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.