Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenangan Riza Patria, Kisah PKS yang Kembali Teradang di DKI

Kompas.com - 06/04/2020, 15:42 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta akhirnya mempunyai wakil gubernur. Setelah perjalanan panjang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini memiliki pendamping.

Kursi orang nomor dua di Ibu Kota itu kembali diduduki politisi Partai Gerindra, kali ini adalah Ahmad Riza Patria.

Ia menang telak dengan perolehan suara 81 mengalahkan cawagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya meraup 17 suara.

Namun sebelum pemilihan ini berlangsung, ada perjalanan panjang yang telah dilalui.

Baca juga: Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI

Manuver PKS sejak pertama...

Pemilihan wagub DKI mengalami sejumlah tarik ulur. Hal ini bermula setelah kursi wagub DKI Jakarta ditinggal Sandiaga Uno karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan bahwa PKS seharusnya punya peluang besar untuk mengisi jabatan tersebut.

Menurut Sohibul, secara aturan, yang bisa menggantikan posisi Sandiaga adalah kader PKS atau Partai Gerindra. Sebab, pengusung Sandi di Pilkada adalah dua partai tersebut.

"Secara aturan yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan (Partai) Gerindra karena dulu yang ngusung dari dua partai itu," kata Sohibul usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Baca juga: Pemilihan Wagub DKI: Riza Patria Peroleh 81 Suara, Nurmansjah 17 Suara

Namun demikian, pada Pilpres 2019, PKS telah memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya.

Sehingga, kata dia, seharusnya giliran Partai Gerindra yang memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," tutur Sohibul.

Gerindra tak langsung melepas

Meski hampir dipastikan kursi wagub menjadi milik PKS, namun Gerindra yang juga sebagai partai pengusung tak mau ketinggalan langkah.

Partai Gerindra mengadang keinginan PKS untuk mengajukan dua kadernya dalam posisi ini.

Bahkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta saat itu mengusulkan ketuanya, yaitu Mohamad Taufik, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, keputusan mengusulkan Taufik dibuat dalam rapat pimpinan daerah mengenai usulan penetapan cawagub DKI yang digelar Jumat (21/9/2018) lalu.

"Keputusan rapim cuma tunggal, yaitu menetapkan M Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI," kata Syarif melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Baca juga: Profil Ahmad Riza Patria, dari Parlemen Senayan hingga Jadi Wagub DKI

Kesepakatan para petinggi

Namun pada 5 November 2018, Gerindra bersama PKS resmi mengumumkan bahwa kursi orang nomor dua di DKI Jakarta resmi diserahkan ke PKS

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Keputusan itu bersumber dari kesepakatan para petinggi partai masing-masing. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan sejak awal sudah menyerahkan kursi wagub untuk PKS.

"Gerindra DKI Jakarta akan mengamankan kebijakan Ketua Umum, Pak Prabowo, berkaitan dengan pemilihan pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta," ujar Taufik saat konferensi pers seusai rapat.

Baca juga: Terpilih Jadi Wagub, Apa Janji Riza Patria untuk Warga Jakarta?

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo kemudian menegaskan ucapan Taufik. Dia memastikan kandidat wagub DKI berasal dari PKS.

"Tadi sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS. Mudah-mudahan pada waktu berikutnya nanti akan segera disampaikan kepada publik tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta," kata Syakir.

Dua calon dari PKS

Mulanya, ada tiga nama yang diajukan yaitu Ahmad Syaikhu, Agung Yulianto, dan Abdurrahman Suhaimi.

Tim panelis fit and proper test kemudian merekomendasikan Agung dan Syaikhu sebagai dua cawagub DKI.

PKS dan Gerindra sepakat untuk mengajukan dua nama yang direkomendasikan tim panelis itu.

"Proses pengisian cawagub yang akan menggantikan Pak Sandi, alhamdulillah kami telah sepakat dan menerima usulan yang telah disepakati hasil fit and proper test," terang Taufik.

PKS dan Gerindra kemudian menyerahkan dua nama itu kepada Anies pada 1 Maret 2019. Anies lalu mengajukan dua nama itu ke DPRD DKI pada 4 Maret 2019.

Kemudian mandek di DPRD DKI...

Meski telah memiliki dua nama kandidat pengganti Sandiaga, namun proses pemilihan wagub di DPRD DKI berjalan sangat alot.

Pada pertengahan Maret 2019, DPRD DKI Jakarta sepakat membentuk panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DKI. Tugasnya menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wagub.

Saat itu, fraksi-fraksi DPRD DKI cukup lama mengirimkan nama perwakilannya ke Sekretariat DPRD. Pansus pemilihan wagub pada akhirnya baru dibentuk pada Mei 2019. Pansus itu beranggotakan 25 orang.

Baca juga: Anies Harap Riza Patria Segera Dilantik sebagai Wagub DKI

"Suratnya sudah saya tanda tangani tiga atau empat hari lalu," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio, Senin (13/4/2020).

Pansus diketuai oleh Mohamad "Ongen" Sangaji dari Fraksi Hanura, sementara wakilnya adalah Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Setelah dibentuk, pansus mulai bekerja menyusun tata tertib pemilihan pada 20 Mei 2019.

Pada rapat perdana, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyarankan agar DPRD DKI belajar dari Jambi dan Riau yang pernah menggelar pemilihan wagub pengganti.

Mengikuti saran itu, pansus kemudian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada 22-24 Mei 2019. Setelah itu, pansus melakukan kunker untuk kedua kalinya, yakni ke Provinsi Kepulauan Riau. Pansus juga melakukan kunker ke Grobogan, Jawa Tengah.

Pansus juga mengonsultasikan draf tatib yang mereka susun ke Kemendagri pada 3 Juli 2019. Tujuannya agar draf tatib yang mereka susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah konsultasi, pansus merampungkan draf tatib yang mereka susun. Draf tatib rampung pada 9 Juli 2019.

Draf tatib harus dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Meski demikian, Rapimgab untuk membahas tata tertib pemilihan wagub tak pernah terlaksana. Rapimgab itu terus batal dan diundur hingga tiga kali.

Dua calon dari PKS pun diganti

Setelah tarik ulur yang terjadi, masalah lain muncul kembali pada Januari lalu. Tiba-tiba Partai Gerindra mengumumkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta tanpa didampingi PKS.

Dua nama tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.

Baca juga: Ahmad Riza Patria Terpilih Jadi Wagub DKI, Kekayaannya Rp 19 Miliar

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa kedua nama itu sudah disetujui PKS.

"Surat ini menyatakan mencabut surat yang terdahulu dan kemudian dalam surat ini juga telah menyetujui dan mengusulkan dua nama untuk dijadikan calon wakil gubernur DKI, yaitu Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra," tutur Sufmi di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Senin (20/1/2020).

Kesempatan PKS untuk menjadi wagub pun semakin tipis. Karena sebelumnya memiliki hak penuh atas kursi wagub namun kemudian menjadi 50 persen.

Dengan kesempatan yang semakin kecil itu, PKS pun seolah teradang sekali lagi untuk mendapatkan kemenangan di Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengaku, partainya sudah legawa karena harus berhadapan dengan Partai Gerindra dalam pemilihan cawagub DKI Jakarta.

Baca juga: 6 Politisi PSI DPRD DKI Tak Bisa Ikut Pilih Wagub, Ini Penjelasannya

"Kami akan fair, siapa pun yang terpilih, itu yang akan jadi pilihan warga Jakarta," ucap Sakhir.

Ke mana dua nama yang diusulkan sebelumnya?

Shakir Purnomo mengatakan bahwa dua nama yang diusulkan sebelumnya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto harus dicoret.

Pencoretan tersebut legawa diterima oleh kedua kandidat karena ternyata di akhir pemilihan muncul dua nama baru yang membuat PKS harus berbagi kursi.

Shakir merasa tak keberatan dengan adanya dua kandidat yang seharusnya dimiliki oleh PKS sebelumnya, kini harus berbagi bersama Gerindra kembali.

"Tentu mekanisme dipilih lewat DPRD Jakarta, apa pun hasilnya, apakah yang terpilih Nurmansyah Lubis, atau Riza Patria ya oke-oke saja," kata Shakir.

 

Pemilihan di tangan DPRD yang baru

Dengan dua nama cawagub yang baru, progres pemilihan menjadi lebih cepat.

Sembilan nama anggota panlih pun ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Senin (21/1/2020).

Tim panlih wagub DKI diketuai oleh anggota Fraksi PAN Farazandi Fidinansyah dan wakil ketua panlih yaitu Basri Baco dari Fraksi Golkar.

Tujuh anggotanya merupakan perwakilan dari Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB-PPP.

Mereka lalu menetapkan pemilihan wagub digelar pada 23 Maret 2020. Namun karena pandemi virus corona (Covid-19) maka diundur.

Baca juga: 100 Anggota DPRD DKI Pilih Wagub, 6 Orang Tak Ikut Memilih

Dukungan mengarah ke Riza Patria

Setelah menetapkan berbagai aturan pemilihan oleh panlih, kedua cawagub mulai melakukan safari politik ke masing-masing fraksi di DPRD.

Dalam safari tersebut mulai terlihat dukungan dari fraksi-fraksi mengarah ke mana.

Salah satunya Fraksi Golkar yang terang-terangan menyatakan dukungannya ke Riza Patria.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Riza mengunjungi ruangan Fraksi Golkar, Senin (3/2/2020).

Apalagi di pemerintah pusat, Partai Gerindra dan Golkar juga sudah koalisi.

Baca juga: Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

"Saya perlu sampaikan dulu bahwa Golkar dengan Gerindra itu satu DNA dan satu rahim. Di pemerintahan pusat juga Gerindra sudah masuk di koalisi, jadi sudah menjadi keputusan sepertinya Golkar setelah pertemuan ini untuk mendukung Ahmad Riza Patria calon wakil gubernur dari Gerindra," kata Basri usai pertemuan dengan Riza di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPRD DKI.

Tak hanya dari Fraksi Golkar, Fraksi PAN juga menyambut Riza dengan sangat baik.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Lukmanul Hakim bahkan sudah menyebut Riza sebagai wakil gubernur pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami sangat senang dikunjungi Pak Wagub kami berharap terpilih karena dulu sama-sama mendukung," ucap Lukmanul.

 

Riza Patria terpilih

Pemilihan akhirnya dilaksanakan pada Senin hari ini. Meski di tengah pandemi Covid-19, pemilihan berjalan lancar.

Riza pun terpilih dan ditetapkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta di sisa periode 2017-2022.

Riza memenangi pemilihan dengan perolehan 81 suara.

Sementara rivalnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis, memperoleh 17 suara.

Adapun dua suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan wagub DKI Jakarta pada hari ini dilakukan oleh 100 anggota DPRD DKI dari total 106 anggota Dewan.

Enam anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran terlambat mengisi daftar hadir.

Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta akan menyerahkan hasil pemilihan wagub ini kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disuruh Beli Rokok tapi Tidak Pulang-pulang, Ternyata AF Diamuk Warga

Disuruh Beli Rokok tapi Tidak Pulang-pulang, Ternyata AF Diamuk Warga

Megapolitan
Korban Pelecehan Payudara di Jaksel Trauma, Takut Saat Orang Asing Mendekat

Korban Pelecehan Payudara di Jaksel Trauma, Takut Saat Orang Asing Mendekat

Megapolitan
Dilecehkan Pria di Jakbar, 5 Bocah Laki-laki Tak Berani Lapor Orangtua

Dilecehkan Pria di Jakbar, 5 Bocah Laki-laki Tak Berani Lapor Orangtua

Megapolitan
Rute Transjakarta 12C Waduk Pluit-Penjaringan

Rute Transjakarta 12C Waduk Pluit-Penjaringan

Megapolitan
Rute KA Gumarang, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Gumarang, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Megapolitan
Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Megapolitan
Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Megapolitan
Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Megapolitan
Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Megapolitan
Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Megapolitan
Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Megapolitan
Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Megapolitan
Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

Setuju Jukir Ditertibakan, Pelanggan Minimarket: Kalau Enggak Dibayar Suka Marah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com