Cerita Korban PHK yang Daftar Kartu Prakerja, Lebih Berharap Dapat Insentif daripada Pelatihan

Kompas.com - 22/04/2020, 10:53 WIB
Kartu Prakerja prakerja.go.idKartu Prakerja
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19 diminta pemerintah untuk mendaftar program Kartu Prakerja.

Beberapa dari mereka yang mendaftar menjadikan program itu sebagai cara untuk menyambung hidup pada masa sulit saat ini.

Muhammad Pratama (22), pegawai di salah satu pusat perbelanjaan di Depok yang di-PHK pada awal April lalu, contohnya.

Dia mendaftar Kartu Prakerja karena berharap bisa mendapatkan uang insentif dari program pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Baca juga: Pemprov DKI Upayakan 323.224 Pekerja yang Di-PHK dan Dirumahkan Dapat Kartu Prakerja

"Tanggal 13 April kemarin enggak lolos pendaftaran, ternyata ada kuotanya. Terus Senin kemarin pas dibuka lagi (pendaftaran) saya coba lagi. Ngarep banget lolos, lumayan kan buat bertahan hidup," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (22/4/2020).

Pratama mengaku belum mengetahui program pelatihan keterampilan apa yang akan diikutinya jika lolos pendaftaran.

Hanya saja, dia berharap bisa mendapatkan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan ke depan.

"Tapi kan, setelah pelatihan itu dikasih uang kalau enggak salah. Setidaknya bagi orang-orang yang kehilangan kerja di tengah pandemi ini enggak bingung," ungkapnya.

Dia berpandangan bahwa pelatihan yang diberikan cukup penting untuk menambah keterampilan dan kemampuannya.

Baca juga: Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan di Jakarta Diminta Daftar Ulang Kartu Prakerja

Terlebih lagi, para peserta juga akan mendapatkan sertifikat yang diharapkan dapat menambah peluang mendapatkan kerja baru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X