Deretan Kebijakan MRT Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta harus mengubah sejumlah rencana dan membuat sejumlah kebijakan baru karena adanya wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2).

Di bawah ini adalah beberapa kebijakan perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu dalam menghadapi wabah Covid-19.

1. Pembangunan fase II diundur

Wabah Covid-19 membuat pembangunan jalur MRT paket CP201, yakni konstruksi Stasiun Sarinah, Stasiun Monas, dan pekerjaan terowongan diundur ke Juni 2020. Seharusnya pengerjaan proyek tersebut sudah dimulai pada Maret 2020.

Baca juga: Imbas Corona, Proyek MRT Jakarta Fase 2 Diundur ke Juni 2020

"Proses pembebasan lahan berjalan. Hanya secara kontrak fase CP201 kami undurkan. Rencana kerja Maret kami tunda ke Juni 2020," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar melalui video konferensi, Rabu (29/4/2020) kemarin.

Menurut William pengerjaan proyek tersebut ditunda karena tidak mungkin ada mobilisasi pekerja.

Lantaran pengerjaan yang diundur, target penyelesaian MRT fase II pun jadi molor. Sebelumnya target penyelesaian di akhir tahun 2024.

"Karena Juni (mulai pengerjaan) maka target fase CP201 selesai Maret 2025," kata dia.

2. Tutup 7 stasiun

PT MRT Jakarta menutup sejumlah stasiun yaitu Stasiun Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora Mandiri, Senayan, ASEAN, Blok A, dan Stasiun Haji Nawi.

Penutupan itu dilakukan karena MRT mengurangi operasional di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Sebenarnya pilihan yang berat ya untuk terus menutup stasiun tapi kebijakan PSBB itu harus. Maka kemarin kami lakukan kajian mana yang harus dibuka dan tutup," ujar William.

William menyatakan tak akan menutup semua stasiun karena mempertimbangkan warga yang masih harus bekerja.

Untuk saat ini masih ada enam stasiun MRT yang beroperasi, yakni Stasiun Bundaran HI, Dukuh Atas BNI, Blok M, Cipete Raya, Fatmawati, Lebak Bulus Grab.