Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2020, 12:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga dengan ekonomi rentan yang terdampak Covid-19.

Menurut dia, skala prioritas Pemprov DKI dinilai buruk karena terkesan kurang mementingkan dana bansos.

Apalagi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemprov DKI Jakarta tak lagi mampu memberikan bantuan sosial untuk 1,1 juta Kepala Keluarga (KK).

Baca juga: Menyelisik Paket Bansos DKI, antara Janji Anies dan Realisasi

Gilbert lalu membandingkan alokasi dana bansos dengan pembayaran commitment fee Formula E 2020.

"Hilangnya sense of crisis saat Anies tega membayar Rp 207 Miliar untuk Formula E, sementara rakyat kelaparan. DPRD saja rela anggarannya dipotong Rp 257 miliar demi kondisi sekarang," ujar Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Gilbert curiga, Pemprov DKI memang kekurangan anggaran untuk pemberian bansos kepada masyarakat.

"Sampai rapat kemarin tidak ada dari eksekutif yang berani jawab sewaktu ditanyakan. Kesan kita memang tidak ada," kata dia.

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Mantan Regional Co-chair South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini turut mengkritik data bansos dari Pemprov DKI yang disebut tumpang tindih.

Data ini sempat dipermasalahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Padahal, berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

"Data bansos itu juga menunjukkan tata pamong yang buruk. Artinya harus ada data by name, by address, by NIK. Ternyata Anies hanya tampil di media tanpa sadar konsekuensi permintaannya," tuturnya.

Gilbert juga menyoroti pemberian bansos kepada warga terhadap Covid-19 yang hanya dilakukan satu kali selama penerapan PSBB.

Padahal sedianya, bansos tersebut diberikan setiap pekan dalam satu bulan sesuai janji Gubernur Anies.

"Karena akhirnya Pemprov hanya mampu menyalurkan satu kali dari seharusnya empat kali. Komunikasi dengan DPRD juga buruk, ini menunjukkan manajemen atau tata pamong yang buruk," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Sudah Bayar Commitment Fee Formula E Rp 207 Miliar

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi telah membayar commitment fee untuk Formula E tahun 2021.

Menurut dia, commitment fee yang dibayarkan adalah untuk termin atau jangka waktu pertama.

"Sudah (dibayarkan). Termin pertama hanya baru termin pertama," ucapnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Besaran commitment fee 2021 yang dibayarkan adalah sebesar 11 juta poundsterling atau Rp 207,69 miliar (dengan asumsi 1 pounds sebesar Rp 18.881).

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Jawaban Anies

Gubernur Anies mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran Bansos, Anies: Pemprov Sediakan Rp 5 Triliun

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.

Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta.

Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status Tersangka Dicabut, Keluarga Hasya Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Status Tersangka Dicabut, Keluarga Hasya Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Megapolitan
Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Megapolitan
Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Megapolitan
Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Megapolitan
Soal Infrastruktur JIS, Komisi B DPRD DKI: Tak Ideal jika Dikunjungi Banyak Orang

Soal Infrastruktur JIS, Komisi B DPRD DKI: Tak Ideal jika Dikunjungi Banyak Orang

Megapolitan
Alami Luka Bakar, Bocah Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok akan Dioperasi

Alami Luka Bakar, Bocah Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok akan Dioperasi

Megapolitan
Hakim Tolak Permintaan Duplik Pengacara Teddy Minahasa Terkait Penukaran Sabu Jadi Tawas

Hakim Tolak Permintaan Duplik Pengacara Teddy Minahasa Terkait Penukaran Sabu Jadi Tawas

Megapolitan
Polda Metro Usut Pelanggaran Etik Penyidik yang Tangani Kasus Kecelakaan Hasya

Polda Metro Usut Pelanggaran Etik Penyidik yang Tangani Kasus Kecelakaan Hasya

Megapolitan
Banyak Keluhan Usai Konser Dewa 19 di JIS, Komisi B DPRD DKI: Transportasi Publik Belum Disiapkan dengan Baik

Banyak Keluhan Usai Konser Dewa 19 di JIS, Komisi B DPRD DKI: Transportasi Publik Belum Disiapkan dengan Baik

Megapolitan
Kuasa Hukum Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Cabut Status Tersangka Hasya

Kuasa Hukum Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya Cabut Status Tersangka Hasya

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja Tawuran di Cipayung, Warga: Ada yang Lempar Petasan untuk Nyerang

Dua Kelompok Remaja Tawuran di Cipayung, Warga: Ada yang Lempar Petasan untuk Nyerang

Megapolitan
Polda Metro Bakal Gelar Perkara Khusus Kasus Kecelakaan Hasya dengan Pensiunan Polri

Polda Metro Bakal Gelar Perkara Khusus Kasus Kecelakaan Hasya dengan Pensiunan Polri

Megapolitan
Tak Dengar Peringatan Warga, Lansia Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Tak Dengar Peringatan Warga, Lansia Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
Pengakuan Anak Perempuan yang Ditelantarkan di Depok, Sering Dipukul dan Disiram Air Panas oleh Ibunya

Pengakuan Anak Perempuan yang Ditelantarkan di Depok, Sering Dipukul dan Disiram Air Panas oleh Ibunya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.