Dewan Kesehatan Rakyat Desak Kantor Kelurahan di Depok Pasang Daftar Penerima Bansos

Kompas.com - 13/05/2020, 08:07 WIB
Paket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19 Dokumentasi Pemprov DKI JakartaPaket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan menyebutkan bahwa kantor-kantor kelurahan di Depok tak kunjung memublikasikan daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Sebagai informasi, bansos dari pemerintah pusat dijanjikan turun pekan ini setelah dua kali molor pada 4 dan 5 Mei 2020 lalu, untuk 123.881 kepala keluarga (KK) di Depok.

"Daftar penerima bansos tidak diumumkan di kelurahan. Masyarakat umum kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait dirinya mendapat bantuan atau tidak,” ujar Roy melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selass (12/5/2020).

Baca juga: Wagub DKI Sebut Penerima Bansos Tahap 2 Sebanyak 2,15 Juta KK

Ia mengklaim, relawan dan kader DKR sudah memeriksa ke kantor-kantor kelurahan di Depok, di antaranya kantor Kelurahan Beji, Beji Timur, serta Kemirimuka, dan tidak menjumpai daftar nama penerima bansos dari pemerintah pusat.

Beberapa pejabat kantor kelurahan lain justru meminta agar warga memeriksa sendiri daftar penerima bansos di RT atau RW, sesuatu yang dinilai Roy membahayakan ketua RT dan RW.

Pasalnya, daftar tersebut penting agar terdapat transparansi antara warga dengan pemerintah.

“Kalau tidak dipasang bisa menimbulkan kecurigaan antar masyarakat dan pada pemerintah. Apalagi sudah dua bulan lebih tidak bekerja dan semakin sulit makan saat ini. Sementara janji pemerintah enggak turun-turun,” ungkap Roy.

Baca juga: Kesepakatan Bansos, Pemprov DKI Beri Bantuan untuk 853 Ribu KK, Kemensos Bantu 1,3 Juta KK

"Kalau ternyata ada yang sudah didaftar di RT/RW untuk menerima tapi tidak menerima, siapa yang tanggung jawab?" lanjut dia.

Sebagai informasi, bansos pemerintah pusat berupa paket sembako senilai Rp 600.000 per KK melalui vendor yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial RI.

Penyaluran dengan mekanisme sejenis juga dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat yang bekerja sama dengan Kantor Pos.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Megapolitan
Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

Megapolitan
Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Megapolitan
Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Megapolitan
Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Megapolitan
Diduga Hendak Transaksi, Pengedar Sabu Ditangkap di Ruko Pondok Aren

Diduga Hendak Transaksi, Pengedar Sabu Ditangkap di Ruko Pondok Aren

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.661, Sebagian Data Belum Dilaporkan

UPDATE 26 Februari: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.661, Sebagian Data Belum Dilaporkan

Megapolitan
PSI Ajak Interpelasi Anies soal Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar: Terlalu Mengada-ada

PSI Ajak Interpelasi Anies soal Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar: Terlalu Mengada-ada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X