Aturan Sanksi Sudah Lengkap, Wali Kota Depok Janji Tindak Seluruh Pelanggar PSBB

Kompas.com - 14/05/2020, 07:55 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).


DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji bakal semaksimal mungkin mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebagai informasi, PSBB Kota Depok memasuki tahap ketiga setelah dua kali diperpanjang sejak dimulai pada 15 April 2020 lalu.

Selama ini, penegakan aturan PSBB mengalami kendala di lapangan karena pemerintah tidak memiliki payung hukum untuk menindak para pelanggar.

Baru pada PSBB tahap III, payung hukum yang perannya krusial itu dilengkapi oleh pemerintah.

Baca juga: Tidak Pakai Masker di Bogor, Depok, dan Bekasi saat PSBB Bisa Kena Denda

"Pada PSBB II Kota Depok telah menginisiasi adanya muatan sanksi terhadap pelanggaran PSBB yang dimuat dalam Peraturan Walikota Depok," kata Idris kepada wartawan secara tertulis pada Rabu (15/5/2020).

Pernyataan itu merujuk pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2020, yang menambahkan pasal sanksi administratif bagi pelanggaran PSBB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam aturan ritu, Idris menetapkan bahwa pihaknya memiliki wewenang menerapkan sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran, dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Baca juga: Selama PSBB di Depok, Jumlah Pelanggaran di Jalan Mencapai 3.769

Kemudian, baru pada Selasa (12/5/2020) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020, sebagai regulasi yang lebih terperinci soal pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar PSBB.

"Alhamdulillah dalam PSBB III sudah diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat. Pada PSBB III, kami akan menggerakkan seluruh potensi untuk menegakkan aturan PSBB dan memberikan sanksi kepada yang melanggar," ujar Idris.

Jenis sanksi administratif yang akan dikenakan bermacam-macam, mulai dari teguran, kerja sosial, denda dengan nominal bervariasi, penyegelan, hingga pencabutan izin.

Baca juga: Sanksi Sosial PSBB Mulai Berlaku, Para Pelanggar Dibikin Jera

Pelanggaran yang akan dikenakan sanksi, menurut pergub tersebut, antara lain bagi warga yang berkerumun, tak memakai masker ketika bepergian, instansi/kegiatan tak patuh ketentuan pada instansi/kegiatan tertentu, pengemudi yang melanggar ketentuan berkendara, dan pengelola sekolah serta rumah ibadah yang ditempatnya terjadi pengumpulan khalayak.

Sebulan PSBB di Depok belum berhasil meredakan laju penularan Covid-19.

Data terbaru per Rabu (13/5/2020), Depok mencatat 365 pasien positif Covid-19 dengan 66 di antaranya sembuh dan 21 lainnya meninggal dunia.

Di samping itu, jumlah kematian suspect (terduga)/PDP Covid-19 di Depok terus bertambah, menjadi 65 kematian suspect pada Rabu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Megapolitan
43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

Megapolitan
Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Megapolitan
Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Simpang Mampang Sering Banjir, Wawalkot Depok: Karena Warga Masih Buang Sampah ke Kali

Megapolitan
Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Lokasi Ganjil Genap Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Pemprov DKI Bangun Monumen Pahlawan Bangsa di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Tangsel Catat 73 Kasus Kekerasan Anak sejak Januari 2021, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Korban

Megapolitan
Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Semula Rp 85.000, Tarif Tes Antigen di Stasiun KA Turun Jadi Rp 45.000

Megapolitan
Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Puslabfor Polri Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan di Cilandak KKO

Megapolitan
Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Umum?

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Operasi Patuh Jaya 2021 Digelar, Polisi Sebut 400-500 Pelanggar Ditindak Per Hari

Megapolitan
Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Pemkot: Belasan Situ Berubah Jadi Perumahan Saat Depok Masih Bagian Kabupaten Bogor

Megapolitan
Simpang Mampang Depok Sering Banjir, Warga Minta agar Segera Ditangani, Jangan Margonda Terus yang Dibenahi

Simpang Mampang Depok Sering Banjir, Warga Minta agar Segera Ditangani, Jangan Margonda Terus yang Dibenahi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.