Kompas.com - 14/05/2020, 13:53 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang menyegel toko di wilayah Jalan Tuparev dan kawasan Niaga yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Minggu (10/5/2020). Dok. Diskominfo KarawangSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang menyegel toko di wilayah Jalan Tuparev dan kawasan Niaga yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Minggu (10/5/2020).


DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengaku telah melaporkan pemilik toko sepeda di bilangan Pancoran Mas, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim, ke Polres Metro Depok.

Pemilik toko sepeda dilaporkan karena merusak stiker peringatan Satpol PP beberapa hari setelah toko itu ketahuan beroperasi di tengah pelaksanaan PSBB.

"Itu waktu PSBB tahap kedua (29 April-12 Mei 2020). Kami melaporkan perusakan stiker peringatan untuk tutup sementara," ujar Lienda kepada Kompas.com, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Satpol PP Segel Toko Perlengkapan Bayi di Bintaro yang Langgar Protokol PSBB

Ia berujar, perusakan itu terpantau ketika anggotanya sedang patroli.

Mereka kemudian mendapati toko sepeda yang sudah diberikan peringatan dan ditandai dengan stiker rupanya tetap buka, sedangkan stiker peringatan Satpol PP sudah lenyap.

"Itu punya kami. Kenapa dicopot? Kenapa dibuang? Sudah kami buat LP (laporan polisi)," ujar Lienda.

Ia kemudian mengutip ketentuan-ketentuan sektor usaha yang diizinkan pemerintah tetap beroperasi selama PSBB.

Lienda beranggapan, pemerintah hanya mengizinkan sejumlah sektor usaha tetap beroperasi karena memegang peranan penting dan mendesak untuk memenuhi kebutuhan pokok warga.

"Selain yang dikecualikan kan tidak beroperasi. Kenapa? Supaya tidak berpotensi membuat kerumunan, sehingga warga hanya keluar buat memenuhi kebutuhan pokok," kata dia.

"Sepeda kan enggak pokok. Bisa ditunda, bisa lewat online," tambah Lienda.

Dalam laporannya ke polisi, Satpol PP Depok menganggap bahwa pemilik toko sepeda itu sudah melanggar ketentuan Pasal 232 KUHP tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan.

"Itu ancamannya bisa 3,5 tahun dan Rp 500 juta," ungkap Lienda.

"Saya berharap kita saling menghargai lah. Kami bertugas. Jangan sampai peringatan yang sudah kami pasang malah dirusak," tutup dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Megapolitan
Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Megapolitan
17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

Megapolitan
Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Megapolitan
Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Megapolitan
Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Megapolitan
Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Megapolitan
Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Megapolitan
2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

Megapolitan
Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Megapolitan
Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Megapolitan
Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Megapolitan
Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Megapolitan
Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X