Kompas.com - 14/05/2020, 13:53 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang menyegel toko di wilayah Jalan Tuparev dan kawasan Niaga yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Minggu (10/5/2020). Dok. Diskominfo KarawangSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang menyegel toko di wilayah Jalan Tuparev dan kawasan Niaga yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Minggu (10/5/2020).


DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengaku telah melaporkan pemilik toko sepeda di bilangan Pancoran Mas, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim, ke Polres Metro Depok.

Pemilik toko sepeda dilaporkan karena merusak stiker peringatan Satpol PP beberapa hari setelah toko itu ketahuan beroperasi di tengah pelaksanaan PSBB.

"Itu waktu PSBB tahap kedua (29 April-12 Mei 2020). Kami melaporkan perusakan stiker peringatan untuk tutup sementara," ujar Lienda kepada Kompas.com, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Satpol PP Segel Toko Perlengkapan Bayi di Bintaro yang Langgar Protokol PSBB

Ia berujar, perusakan itu terpantau ketika anggotanya sedang patroli.

Mereka kemudian mendapati toko sepeda yang sudah diberikan peringatan dan ditandai dengan stiker rupanya tetap buka, sedangkan stiker peringatan Satpol PP sudah lenyap.

"Itu punya kami. Kenapa dicopot? Kenapa dibuang? Sudah kami buat LP (laporan polisi)," ujar Lienda.

Ia kemudian mengutip ketentuan-ketentuan sektor usaha yang diizinkan pemerintah tetap beroperasi selama PSBB.

Lienda beranggapan, pemerintah hanya mengizinkan sejumlah sektor usaha tetap beroperasi karena memegang peranan penting dan mendesak untuk memenuhi kebutuhan pokok warga.

"Selain yang dikecualikan kan tidak beroperasi. Kenapa? Supaya tidak berpotensi membuat kerumunan, sehingga warga hanya keluar buat memenuhi kebutuhan pokok," kata dia.

"Sepeda kan enggak pokok. Bisa ditunda, bisa lewat online," tambah Lienda.

Dalam laporannya ke polisi, Satpol PP Depok menganggap bahwa pemilik toko sepeda itu sudah melanggar ketentuan Pasal 232 KUHP tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan.

"Itu ancamannya bisa 3,5 tahun dan Rp 500 juta," ungkap Lienda.

"Saya berharap kita saling menghargai lah. Kami bertugas. Jangan sampai peringatan yang sudah kami pasang malah dirusak," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penduduk Miskin di Tangerang Selatan Bertambah 3.580 Jiwa akibat Pandemi Covid-19

Penduduk Miskin di Tangerang Selatan Bertambah 3.580 Jiwa akibat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Syahril Parlindungan Marbun Kembali Jalani Sidang Kasus Pencabulan Anak, Ini Duduk Perkaranya

Syahril Parlindungan Marbun Kembali Jalani Sidang Kasus Pencabulan Anak, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Dinkes Tangsel Fokuskan Penanganan terhadap Pasien Omicron dengan Komorbid dan Lansia

Dinkes Tangsel Fokuskan Penanganan terhadap Pasien Omicron dengan Komorbid dan Lansia

Megapolitan
Ini Provokator yang Teriak Maling, Berujung pada Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas di Cakung

Ini Provokator yang Teriak Maling, Berujung pada Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Dua dari Lima Pasien Omicron Warga Kota Tangerang Selesai Jalani Isolasi di RS

Dua dari Lima Pasien Omicron Warga Kota Tangerang Selesai Jalani Isolasi di RS

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Cilandak, Pemkot Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Kasus Omicron Terdeteksi di Cilandak, Pemkot Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
PPKM di Kota Tangerang Diprediksi Akan Berubah Jadi Level 3

PPKM di Kota Tangerang Diprediksi Akan Berubah Jadi Level 3

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Penjambret Tas Milik Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Polisi Masih Selidiki Penjambret Tas Milik Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Megapolitan
Dinkes Catat 16 Kasus Transmisi Lokal Varian Omicron di Tangerang Selatan

Dinkes Catat 16 Kasus Transmisi Lokal Varian Omicron di Tangerang Selatan

Megapolitan
Nasdem Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cilandak, Sediakan 300 Dosis Per Hari

Nasdem Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cilandak, Sediakan 300 Dosis Per Hari

Megapolitan
Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Jadi 4 Orang

Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Jadi 4 Orang

Megapolitan
Terduga Pembunuh Pemuda di Bekasi Ancam Saksi dan Bilang Korban Jatuh dari Tangga

Terduga Pembunuh Pemuda di Bekasi Ancam Saksi dan Bilang Korban Jatuh dari Tangga

Megapolitan
Pemuda di Bekasi Diduga Dibunuh Temannya, Tangan dan Kaki Diikat, Mulut Dibekap Lakban

Pemuda di Bekasi Diduga Dibunuh Temannya, Tangan dan Kaki Diikat, Mulut Dibekap Lakban

Megapolitan
Daftar 32 RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Daftar 32 RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
BOR Capai 11,4 Persen, Wali Kota Tangerang: Minggu Kemarin Masih 5 Persen

BOR Capai 11,4 Persen, Wali Kota Tangerang: Minggu Kemarin Masih 5 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.