Ketika TGUPP Bicara Bukan Anak Emas hingga Honor Lebih Rendah dari PNS...

Kompas.com - 01/06/2020, 09:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima laporan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir soal kajian untuk menata kawasan pesisir Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima laporan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir soal kajian untuk menata kawasan pesisir Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu terakhir, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta kembali menjadi perbincangan.

Hal ini lantaran Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengunggah data besaran THR yang diterima TGUPP DKI.

Data itu diunggah dalam akun Instagram @willsarana pada Kamis (28/5/2020), yang memperlihatkan terdapat data jumlah THR yang diterima oleh 20 anggota TGUPP.

Jumlah tertinggi diterima oleh Ketua TGUPP DKI Amin Subekti, sebesar kurang lebih Rp 50 juta dan terendah Rp 24 juta.

Baca juga: Anggota TGUPP: Kami Bukan Anak Emas, Gaji Lebih Rendah dari ASN DKI

William yang juga merupakan anggota dari PSI mengkritik hal tersebut. Pasalnya, ribuan ASN Pemprov DKI telah dipotong THR dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen.

Namun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengklarifikasi hal tersebut. Ia menyebutkan jika TGUPP bukan mendapat THR melainkan uang apresiasi.

Besarannya pun sesuai dengan hak keuangan mereka namun yang telah dipangkas sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Mereka dibayarkan ada satu yang namanya apresuasi. Apresiasi diberikan menjelang hari raya gitu. Bukan (THR) tapi apresiasi," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Dapat Uang Apresiasi, Seperti Apa Kinerja TGUPP Anies?

Dalam Kepgub ini disebutkan jika hak keuangan TGUPP dirasionalisasi (dipangkas) sebesar 25 persen dan ditunda sebesar 25 persen.

Contohnya, Ketua TGUPP DKI Amin Subekti memiliki hak keuangan Rp 50 juta maka setelah dipangkas dan ditunda tersisa Rp 25 juta. Sedangkan Rp 12,5 juta ditunda.

"Besaran setelah dirasionalisasi sesuai kepgub," kata dia.

Tak hanya Saefullah, anggota TGUPP pun turut bersuara mengonfirmasi hal ini.

TGUPP bukan anak emas

Anggota TGUPP DKI Jakarta Tatak Ujiyati mengungkapkan, gaji anggota TGUPP lebih rendah dibandingkan ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tatak berujar jika tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu bukan anak emas.

"TGUPP bukan anak emas. Gaji lebih rendah daripada ASN pada level yang sama. TGUPP diberi THR full pun, dibandingkan dengan annual salary ASN yang sudah dipotong dan THR hanya gaji pokok, tetap lebih tinggi ASN," tulis Tatak melalui akun Twitter-nya, @tatakujiyati, Minggu (31/5/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Megapolitan
Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Megapolitan
63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Megapolitan
AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

Megapolitan
Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Megapolitan
Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Megapolitan
Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Megapolitan
AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

Megapolitan
Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X