Kompas.com - 01/06/2020, 09:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima laporan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir soal kajian untuk menata kawasan pesisir Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima laporan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir soal kajian untuk menata kawasan pesisir Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu terakhir, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta kembali menjadi perbincangan.

Hal ini lantaran Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengunggah data besaran THR yang diterima TGUPP DKI.

Data itu diunggah dalam akun Instagram @willsarana pada Kamis (28/5/2020), yang memperlihatkan terdapat data jumlah THR yang diterima oleh 20 anggota TGUPP.

Jumlah tertinggi diterima oleh Ketua TGUPP DKI Amin Subekti, sebesar kurang lebih Rp 50 juta dan terendah Rp 24 juta.

Baca juga: Anggota TGUPP: Kami Bukan Anak Emas, Gaji Lebih Rendah dari ASN DKI

William yang juga merupakan anggota dari PSI mengkritik hal tersebut. Pasalnya, ribuan ASN Pemprov DKI telah dipotong THR dan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen.

Namun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengklarifikasi hal tersebut. Ia menyebutkan jika TGUPP bukan mendapat THR melainkan uang apresiasi.

Besarannya pun sesuai dengan hak keuangan mereka namun yang telah dipangkas sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Mereka dibayarkan ada satu yang namanya apresuasi. Apresiasi diberikan menjelang hari raya gitu. Bukan (THR) tapi apresiasi," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Dapat Uang Apresiasi, Seperti Apa Kinerja TGUPP Anies?

Dalam Kepgub ini disebutkan jika hak keuangan TGUPP dirasionalisasi (dipangkas) sebesar 25 persen dan ditunda sebesar 25 persen.

Contohnya, Ketua TGUPP DKI Amin Subekti memiliki hak keuangan Rp 50 juta maka setelah dipangkas dan ditunda tersisa Rp 25 juta. Sedangkan Rp 12,5 juta ditunda.

"Besaran setelah dirasionalisasi sesuai kepgub," kata dia.

Tak hanya Saefullah, anggota TGUPP pun turut bersuara mengonfirmasi hal ini.

TGUPP bukan anak emas

Anggota TGUPP DKI Jakarta Tatak Ujiyati mengungkapkan, gaji anggota TGUPP lebih rendah dibandingkan ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tatak berujar jika tim bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu bukan anak emas.

"TGUPP bukan anak emas. Gaji lebih rendah daripada ASN pada level yang sama. TGUPP diberi THR full pun, dibandingkan dengan annual salary ASN yang sudah dipotong dan THR hanya gaji pokok, tetap lebih tinggi ASN," tulis Tatak melalui akun Twitter-nya, @tatakujiyati, Minggu (31/5/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rizieq Shihab Larang Dokter dan Sengaja Rahasiakan Reaktif Covid-19 sehingga Picu Kesalahpahaman di RS Ummi

Rizieq Shihab Larang Dokter dan Sengaja Rahasiakan Reaktif Covid-19 sehingga Picu Kesalahpahaman di RS Ummi

Megapolitan
Pria Tewas Ditusuk di Kalideres, Polisi: Awalnya Tak Penuhi Janji Bayar Sewa Lapangan Futsal

Pria Tewas Ditusuk di Kalideres, Polisi: Awalnya Tak Penuhi Janji Bayar Sewa Lapangan Futsal

Megapolitan
Kejari Sudah Panggil 16 Orang Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok

Kejari Sudah Panggil 16 Orang Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok

Megapolitan
Jasa Marga Koordinasi dengan Polisi Telusuri Perempuan Naik Motor yang Masuk Jalan Tol

Jasa Marga Koordinasi dengan Polisi Telusuri Perempuan Naik Motor yang Masuk Jalan Tol

Megapolitan
Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Kejari Panggil Pejabat Badan Keuangan Daerah

Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Kejari Panggil Pejabat Badan Keuangan Daerah

Megapolitan
Anies: 98 Persen Penduduk DKI Jakarta Telah Dilindungi BPJS Kesehatan

Anies: 98 Persen Penduduk DKI Jakarta Telah Dilindungi BPJS Kesehatan

Megapolitan
Berkonsep Stadion Kita, JIS Bisa Jadi Home Base Klub di Luar Jakarta

Berkonsep Stadion Kita, JIS Bisa Jadi Home Base Klub di Luar Jakarta

Megapolitan
Update 21 April: Pasien Bertambah, RS Wisma Atlet Rawat 1.514 Orang

Update 21 April: Pasien Bertambah, RS Wisma Atlet Rawat 1.514 Orang

Megapolitan
Disdik DKI Akan Lakukan Sosialisasi PPDB 2021 Pekan Ini

Disdik DKI Akan Lakukan Sosialisasi PPDB 2021 Pekan Ini

Megapolitan
Kisah Bintarti, Perempuan di Balik Perawatan Puluhan Ribu Taksi Blue Bird

Kisah Bintarti, Perempuan di Balik Perawatan Puluhan Ribu Taksi Blue Bird

Megapolitan
Wali Kota Pastikan Bioskop di Tangerang Segera Dibuka Kembali

Wali Kota Pastikan Bioskop di Tangerang Segera Dibuka Kembali

Megapolitan
Saksi Sebut Nus Kei Janji Temui John Kei Bahas Masalah Utang Rp 1 Miliar, tapi Tak Ditepati

Saksi Sebut Nus Kei Janji Temui John Kei Bahas Masalah Utang Rp 1 Miliar, tapi Tak Ditepati

Megapolitan
Petugas Perempuan KAI Peringati Hari Kartini, Pakai Kebaya hingga Bagi Bunga ke Penumpang

Petugas Perempuan KAI Peringati Hari Kartini, Pakai Kebaya hingga Bagi Bunga ke Penumpang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan, Agenda Pemeriksaan Saksi

Megapolitan
4 Kali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Tak Pernah Direhabilitasi

4 Kali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Tak Pernah Direhabilitasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X