Dia melampirkan tautan berita media online mengenai gaji para "penasihat" Jokowi.
"Untuk konteks Pemprov DKI Jakarta, honor TGUPP itu tidak besar, bahkan cenderung kecil. Bandingkan juga dengan pekerjaan sejenis lain, yang paling dekat Kantor Kepala Staf Presiden. Gajinya juga mulai dari Rp 51 juta, yang terendah Rp 15 juta. Kok enggak ada yang protes KSP?" kata Tatak.
Baca juga: Politisi PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipangkas seperti Tunjangan PNS Pemprov DKI
Tatak menyatakan, TGUPP DKI Jakarta bukanlah anak emas di Pemprov DKI. TGUPP bertugas mempercepat pembangunan di Jakarta, seperti halnya KSP.
TGUPP, lanjut dia, tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Menurut dia, banyak instansi sejenis TGUPP di pemda lain yang datang ke Jakarta untuk belajar dari TGUPP DKI.
"TGUPP itu bukan anak emas. TGUPP hanya pekerja profesional bantu Gubernur dan Wagub yang digaji cukup sesuai standar DKI. TGUPP diperlukan untuk percepatan pembangunan daerah seperti posisi KSP atau UKP4 (dulu)," ujar Tatak.
Tatak juga menjelaskan pekerjaan yang timnya lakukan belakangan ini. Menurut dia, TGUPP juga terlibat dalam penanganan Covid-19 di Jakarta.
Menurut Tatak, anggota TGUPP berperan mendampingi satuan kerja perangkat daerah SKPD menjalankan tugasnya dalam penanganan Covid-19.
"Hampir semua anggota TGUPP juga switch di urusancorona dampingi SKPD. Jika diperhatikan, ada banyak produk hukum keluar dari Gubernur. Pergub, Ingub, SK, surat-surat, dll. TGUPP yang mendampingi prosesnya agar produk hukum deliver on time dengan kualitas prima, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tulis Tatak.
Baca juga: THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati
Selain itu, Tatak menuturkan bahwa anggota TGUPP juga terlibat dalam berbagai inovasi penanggulangan Covid-19 di Jakarta mulai dari tracking kasus positif di situs corona, cek online penerima bansos, gerakan bantu sesama Kolaborasi Sosial Berskala Besar, kerja sama dengan lab-lab lain untuk memperkuat tes PCR.
Selain tugas dalam penanganan Covid-19, lanjut Tatak, anggota TGUPP juga aktif mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI, pengaduan atas implementasi kebijakan, hingga penegakan aturan oleh Satpol PP.
Tatak menyatakan, seluruh hasil kerja anggota TGUPP selalu dilaporkan secara tertulis, baik laporan bulanan maupun laporan tahunan.
Dia pun melampirkan tautan situs web jakarta.go.id mengenai laporan kinerja TGUPP tahun 2018 sebagai contohnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.