Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

Kompas.com - 02/07/2020, 15:59 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi alat ukur seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2020 jalur prestasi.

"Pemerintah harus intervensi dahulu sarana dan prasarana sekolah-sekolah negeri agar akreditasinya bisa menyamakan sekolah-sekolah swasta bagus dan mahal," ujar Retno dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/7/2020).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tak adil menggunakan alat ukur berupa akreditasi sekolah. Apalagi, jika pemerintah belum mengintervensi terkait sarana dan prasarana sekolah-sekolah negeri.

Retno mengatakan, dampak penggunaan akreditasi sekolah asal dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 jalur prestasi membuat sejumlah calon siswa dari sekolah negeri di Jakarta kalah saing dengan anak-anak dari sekolah swasta papan atas.

Baca juga: KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

Menurut Retno, akreditasi sekolah negeri di Jakarta kisarannya hanya 87 sampai 92. Sementara, sekolah swasta seperti Labschool dan Al Azhar, yang akreditasinya mencapai 98-99.

"Hal ini sangat merugikan anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri yang notabene adalah sekolah pemerintah. Ada satu SDN di Jakarta Pusat yang tidak ada satupun siswanya diterima di SMPN," kata Retno.

Retno menilai sekolah negeri secara fasilitas terbatas dibandingkan sekolah swasta "mahal". Dengan demikian, nilai akreditasinya tidak setinggi sekolah swasta.

“Tidak adil ketika nilai akreditasi sekolah berpengaruh dalam penerimaan siswa berprestasi. Nilai sekolah adalah variabel yang kurang tepat kalau dikaitkan dengan prestasi seorang anak,” kata Retno.

Baca juga: Curhat Orangtua di Hari Pertama PPDB DKI Jakarta 2020 Jalur Prestasi

Di jalur prestasi, proses seleksi sebaiknya menggunakan prestasi akademik dengan prestasi lain di luar akademik dengan menggunakan point.

Hal itu ketika nilai rapor dianggap tidak standar antara sekolah yang satu dengan yang lain.

“Jadi anak yang kecerdasan akademiknya baik, dan juga memiliki piagam pengharagaan dibidang non akademik misalnya menang lomba futsal, menang lomba gambar, dan lainnya, maka point jadi lebih tinggi daripada anak yang hanya memiliki kecerdasan akademik saja. Ini baru setara alat ukurnya, karena point tambahan itu juga berpusat di diri si anak sendiri,” pungkas Retno.

Para orangtua mengeluh anaknya memiliki nilai prestasi tinggi, antara 90 sampai 95 tidak diterima di SMPN karena kalah akreditasi sekolah asalnya dengan sekolah-sekolah swasta yang disebut bagus dan mahal.

Keluhan tentang PPDB 2020 jalur prestasi tersebut diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kemdikbud RI sepulang audiensi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com