Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Kompas.com - 03/07/2020, 22:51 WIB
Warga berbelanja kebutuhan lebaran di Pasar Klender, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2020). Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional ramai dikunjungi warga meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga berbelanja kebutuhan lebaran di Pasar Klender, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2020). Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional ramai dikunjungi warga meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka mewanti-wanti petugas yang berjaga di pasar tradisional di Jakarta untuk ketat mengawasi warga yang datang.

Hal ini menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memutuskan mengembalikan operasional seluruh pasar seperti sedia kala.

Sistem ganjil genap yang sebelumnya diterapkan di pasar kemudian ditiadakan.

Menurut dia, petugas gabungan dari Pemprov DKI-TNI-Polri harus mempunyai strategi tertentu untuk memastikan pengunjung yang datang ke pasar hanya 50 persen.

"Terkait masalah 50 persen ini memerlukan kehati-hatian. Karena bagaimana caranya menghitung apabila satu pintu saja yang dibuka itu sudah sesuatu yang sulit kayak gitu kecuali dengan sistem barcode tapi enggak semua pake HP ke pasar," kata Andyka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Kata Anies, Pasar dan KRL Jadi Tempat Penularan Covid-19

Andyka menyarankan petugas yang berjaga untuk memakai teknologi atau sistem yang bisa menghitung jumlah pengunjung yang datang ke pasar.

"Kita berharap dengan melibatkan aparatur TNI-Polri melibatkan rakyat dan juga ini bisa benar-benar terkendali," ucapnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menilai, pasar tradisional yang tidak berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya bakal lebih sulit pengendaliannya.

Pasalnya, pasar rakyat tersebut tidak memiliki struktur pengurus.

"Yang agak sulit itu yang pasar-pasar rakyat yang tidak berada di bawah PD Pasar Jaya. Tapi pasar rakyat itu pintu masuknya banyak. Jadi agak sulit sekali mengontrol dan jumlahnya ada 150 pasar. Kita harap bahwa pemerintah sudah mempunyai strategi strategi khusus," tambah Andyka.

Baca juga: Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Pedagang Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Pedagang Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

RS Covid-19 Khusus Ibu Hamil dan Melahirkan di Depok Dijajaki di Cimanggis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Kasus Covid-19 Meningkat, PPKM di Kota Bekasi Diperpanjang 30 Hari

Megapolitan
TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

TPU Covid-19 Penuh, Wagub DKI Tekankan Masih Banyak Lokasi Pemakaman di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 25 Januari: Tangsel Catat 291 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X