Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, Politisi PDI-P: Pemprov Harus Beri Subsidi Masuk Sekolah Swasta

Kompas.com - 07/07/2020, 08:48 WIB
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu siswa kurang mampu yang akan masuk ke jenjang SMA atau SMK.

Menurut Johnny, Pemprov DKI harus memastikan siswa yang gagal masuk SMA Negeri untuk mendapatkan bangku di SMA Swasta serta membantu masalah biaya.

Hal ini memang sempat disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat bertemu dengan Komisi E DPRD DKI.

"Pemprov harus memberi subsidi siswa dari keluarga tidak mampu untuk menggratiskan uang masuk ke sekolah swasta. Sangat tidak adil, jika Pemprov memberi subsidi sekolah negeri sementara sekolah swasta ditelantarkan," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Sekretaris Komisi E ini berujar, saat ini banyak siswa kurang mampu terpaksa harus masuk sekolah SMA swasta karena tersingkir dalam seleksi PPDB sekolah negeri.

Padahal rata-rata biaya di sekolah swasta terbilang cukup tinggi mulai dari uang pangkal hingga bayaran per bulannya.

"Oleh sebab itu, Disdik Pemprov DKI Jakarta jangan keasyikan mengurusi sekolah negeri, sementara sekolah swasta saat ini masih dianak tirikan. Pemberian KJP saja sudah tidak lagi memadai saat ini, karena yang juga memberatkan orangtua siswa adalah uang pangkal," jelasnya.

Ia berharap Disdik bisa merealisasikan janjinya dengan membantu siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta. Apalagi dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19.

"Apalagi di tengah adanya PHK dan merosotnya secara drastis penghasilan. Jangankan membayar uang pangkal yang jumlahnya jutaan rupiah, sedangkan untuk makan sehari hari saja sudah menunggu uluran tangan pemerintah berupa bansos," ucap dia.

Baca juga: Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Sebelumnya, Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Megapolitan
26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Megapolitan
Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Megapolitan
Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Megapolitan
Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Megapolitan
Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Megapolitan
Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X