Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, Politisi PDI-P: Pemprov Harus Beri Subsidi Masuk Sekolah Swasta

Kompas.com - 07/07/2020, 08:48 WIB
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu siswa kurang mampu yang akan masuk ke jenjang SMA atau SMK.

Menurut Johnny, Pemprov DKI harus memastikan siswa yang gagal masuk SMA Negeri untuk mendapatkan bangku di SMA Swasta serta membantu masalah biaya.

Hal ini memang sempat disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat bertemu dengan Komisi E DPRD DKI.

"Pemprov harus memberi subsidi siswa dari keluarga tidak mampu untuk menggratiskan uang masuk ke sekolah swasta. Sangat tidak adil, jika Pemprov memberi subsidi sekolah negeri sementara sekolah swasta ditelantarkan," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Sekretaris Komisi E ini berujar, saat ini banyak siswa kurang mampu terpaksa harus masuk sekolah SMA swasta karena tersingkir dalam seleksi PPDB sekolah negeri.

Padahal rata-rata biaya di sekolah swasta terbilang cukup tinggi mulai dari uang pangkal hingga bayaran per bulannya.

"Oleh sebab itu, Disdik Pemprov DKI Jakarta jangan keasyikan mengurusi sekolah negeri, sementara sekolah swasta saat ini masih dianak tirikan. Pemberian KJP saja sudah tidak lagi memadai saat ini, karena yang juga memberatkan orangtua siswa adalah uang pangkal," jelasnya.

Ia berharap Disdik bisa merealisasikan janjinya dengan membantu siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta. Apalagi dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19.

"Apalagi di tengah adanya PHK dan merosotnya secara drastis penghasilan. Jangankan membayar uang pangkal yang jumlahnya jutaan rupiah, sedangkan untuk makan sehari hari saja sudah menunggu uluran tangan pemerintah berupa bansos," ucap dia.

Baca juga: Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Sebelumnya, Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Akun Instagram yang Hina Brimob Kacung China Jadi Tersangka

Pemilik Akun Instagram yang Hina Brimob Kacung China Jadi Tersangka

Megapolitan
Pemasukan Pajak Tempat Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2020 Hanya Rp 22 Miliar

Pemasukan Pajak Tempat Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2020 Hanya Rp 22 Miliar

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin bagi UMKM dalam 4 Bulan

Anies Klaim Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin bagi UMKM dalam 4 Bulan

Megapolitan
Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Megapolitan
Pemuda Pembunuh Mantan Bos di Tangerang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Pemuda Pembunuh Mantan Bos di Tangerang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Megapolitan
AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Megapolitan
Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Megapolitan
104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Megapolitan
Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Megapolitan
Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Megapolitan
Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Megapolitan
Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Megapolitan
1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X