Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Kompas.com - 04/07/2020, 12:09 WIB
Aksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaAksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengkritik PPDB DKI Jakarta melalui jalur zonasi bina RW yang dibuka Sabtu (4/7/2020) ini.

Satriwan bilang, PPDB melalui zonasi bina RW berpotensi memunculkan masalah baru karena sebaran sekolah yang tidak merata di setiap RW di Jakarta.

"Tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak," ujar Satriwan kepada Kompas.com, Sabtu.

"Ini justru akan menjadi masalah baru ketika basis pendaftarannya adalah zonasi berdasarkan RW, bukan kelurahan," tambah dia.

Baca juga: Hanya Dibuka Hari Ini, Simak Ketentuan PPDB Zonasi Bina RW di DKI

Satriwan menyatakan, sejak awal, FSGI mengusulkan agar kuota siswa per kelas ditambah empat orang sebagai solusi jangka pendek bagi calon siswa yang tak lolos gara-gara usia serta memperpanjang pendaftaran berbasis zonasi.

Menurut dia, seharusnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata lebih dulu jumlah calon siswa yang tak lolos gara-gara faktor usia muda, walaupun masih di satu zona kelurahan.

"Pemetaan dan pendataan ulang sangat penting, untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombel (rombongan belajar) setelah ditambah empat siswa per kelas itu, apakah akan meng-cover atau tidak," kata Satriwan.

Baca juga: Jalur Zonasi Bina RW Sekolah, Upaya Disdik DKI Tambah Kuota PPDB

Mengenai solusi agar kelak PPDB DKI Jakarta tak lagi menuai polemik seperti sekarang, Satriwan usul agar kapasitas pendidikan di Ibu Kota dibuat semakin gemuk.

Selain menambah kapasitas tampung di dalam sekolah, jumlah sekolah di Ibu Kota juga sebaiknya diperbanyak.

"Solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI adalah menambah jumlah kelas di satu sekolah," ujar dia.

"Membangun sekolah negeri yang baru, khususnya SMA dan SMK, adalah solusi terbaik. Dalam lima tahun terakhir, DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," pungkas Satriwan.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Megapolitan
Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Megapolitan
Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Megapolitan
[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

Megapolitan
Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Megapolitan
Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Megapolitan
Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Megapolitan
Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Megapolitan
Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Megapolitan
Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X