Reklamasi Ancol Disebut Perluasan Kawasan, Politisi PDI-P: Gubernur Ini Kadang Bersilat Lidah...

Kompas.com - 10/07/2020, 18:25 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar sama saja dengan reklamasi.

Menurut Pantas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya bersilat lidah dengan mengatakan bahwa yang dikerjakan di Ancol adalah perluasan kawasan.

Padahal tak ada bedanya karena hal tersebut adalah reklamasi seperti yang diizinkan pada pemerintahan sebelumnya.

"Tapi kan akhirnya Gubernur ini kan kadang-kadang bersilat lidah saja. Seperti rumah susun dibilang rumah lapis, apalah. Tapi hakikatnya sama. Ini juga kan reklamasi juga," kata Pantas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Wagub Minta Perluasan Ancol Tak Diartikan Reklamasi untuk Kawasan Komersial

"Walaupun dia secara tegas tidak menggunakan terminologi reklamasi, tapi pada hakekatnya defisini reklamasi ya itu," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI ini menyebutkan, Anies memang kerap mengganti kata-kata atau terminologi untuk programnya.

Padahal, tujuan dan apa yang dilakukan sama dengan pemerintahan sebelumnya.

"Salah satu kritik kita begitu, katakanlah naturalisasi. Bagi kita kan mau istilah apa enggak soal yang penting masyarakat kita bebas dari banjir. Kan gitu. Mau revitalisasi, naturalisasi, normalisasi, yang penting kan enggak banjir. Sudah sampai ke tahap itu," tuturnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Baca juga: Anies Izinkan Reklamasi di Ancol, Politisi PDI-P: Langgar Janji Kampanye, Ini Menyangkut Moral

Di dalam kepgub tersebut, Anies menyebutkan bahwa yang dilakukan di Ancol dan Dufan adalah perluasan kawasan.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Reklamasi Ancol Tak Bisa Dibangun Tanpa Perda

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Reklamasi ini pun mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, konsep perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi berbeda dengan konsep reklamasi pulau yang telah dicabut izinnya.

Baca juga: Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

"Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan," kata Saefullah dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Saefullah, perluasan kawasan Ancol bertujuan untuk menyediakan kawasan rekreasi bagi masyarakat.

"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kita mengutamakan kepentingan publik," ujar dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Megapolitan
Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Megapolitan
Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Megapolitan
Tersisa 120.000 Dosis Vaksin Sinovac, Pemkot Bekasi Akan Gunakan untuk Vaksinasi Anak

Tersisa 120.000 Dosis Vaksin Sinovac, Pemkot Bekasi Akan Gunakan untuk Vaksinasi Anak

Megapolitan
Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19

Krematorium Cilincing Sudah Kremasi 75 Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi BUMD DKI di Era Ahok, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Kejati Tetapkan Tersangka Korupsi BUMD DKI di Era Ahok, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

Megapolitan
Keterisian Tempat Tidur RS di Kota Bogor Capai 65 Persen, Bima Arya Klaim Penanganan Kasus Covid-19 Tunjukkan Tren Positif

Keterisian Tempat Tidur RS di Kota Bogor Capai 65 Persen, Bima Arya Klaim Penanganan Kasus Covid-19 Tunjukkan Tren Positif

Megapolitan
14 Karyawan Transjakarta Meninggal akibat Covid-19, 625 Orang Terpapar Virus Corona

14 Karyawan Transjakarta Meninggal akibat Covid-19, 625 Orang Terpapar Virus Corona

Megapolitan
Vaksinasi Drive Thru Dosis Kedua oleh YCAB di Kebon Jeruk Segera Dimulai, Catat Cara Daftarnya

Vaksinasi Drive Thru Dosis Kedua oleh YCAB di Kebon Jeruk Segera Dimulai, Catat Cara Daftarnya

Megapolitan
Pemprov DKI Salurkan Bansos Beras kepada 1 Juta KK Mulai Kamis Besok

Pemprov DKI Salurkan Bansos Beras kepada 1 Juta KK Mulai Kamis Besok

Megapolitan
TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

TransJakarta Gencarkan Integrasi Antar Moda dari Transportasi Berbasis Jalan, Rel, hingga Air

Megapolitan
Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Aturan Pengunjung Restoran Wajib Sudah Vaksin Covid-19, PHRI: Semakin Mati Kita!

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kembangan Capai 45,7 Persen

Megapolitan
RSUD Kabupaten Bekasi Kembali Buka IGD untuk Pasien Non-Covid-19

RSUD Kabupaten Bekasi Kembali Buka IGD untuk Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X