Kompas.com - 08/07/2020, 08:33 WIB
Kotak jaga jarak yang dikhususkan untuk keluarga yang berkunjung ke pantai Ancol. Kotak berukuran 4x4 dengan jarak dua meter itu berfungsi untuk menghindari kontak fisik antar keluarga yang berekreasi di pantai Ancol. KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKotak jaga jarak yang dikhususkan untuk keluarga yang berkunjung ke pantai Ancol. Kotak berukuran 4x4 dengan jarak dua meter itu berfungsi untuk menghindari kontak fisik antar keluarga yang berekreasi di pantai Ancol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin reklamasi perluasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar mendapat pro dan kontra dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

Baca juga: Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Sebagian anggota DPRD mengkritik keras pemberian izin ini, sedangkan sebagian justru mendukung langkah Anies.

Disebut langgar janji kampanye

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mangatakan, keputusan Anies melanggar janji kampanyenya sendiri yang bakal menghentikan reklamasi di Ibu Kota.

"Iya itu melanggar janji kampanyenya. Ini menyangkut moral, janji itu menyangkut moral, komitmen. Integritas seseorang itu kan diukur dari sebuah janji," ucap Manuara saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Ia menilai, Anies tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan janjinya kepada masyarakat.

"Jadi pertama, penyelenggara pemerintahan itu harus konsisten. Kedua, akuntabilitas kebijakan publik itu yang utama. Jadi jangan keluarkan kebijakan-kebijakan tidak dipertanggungjawabkan, tidak akuntabel," tuturnya.

Baca juga: Bamus Betawi Tolak Reklamasi Ancol, Ingatkan Anies Janji Kampanye

Ia menambahkan, saat ini memang belum ada peraturan resmi yang melarang bahwa Jakarta tidak boleh reklamasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang di DKI hingga kini belum disahkan.

"Dasar hukumnya belum ada. Iya dong, itulah yang kemarin mau kita bahas itu dua perda zonasi dan tata ruang. Kami sudah agak sedikit keras ya pergub enggak boleh mengalahkan perda. Kami akan menginventarisir semua pergub yang bertentangan dengan perda. Ini biro hukum juga ngga mau publish pergub-pergub itu. Harusnya dia kasih tau," jelasnya.

Dianggap cacat hukum

Keputusan Anies ini dianggap cacat hukum oleh Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Menurut dia, keputusan gubernur harus didasarkan pada aturan di atasnya yang sesuai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Wanita 87 Tahun Ditemukan di Johar Baru, Rumahnya Terkunci

Jenazah Wanita 87 Tahun Ditemukan di Johar Baru, Rumahnya Terkunci

Megapolitan
Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Korban Derita Kerugian Rp 350 Juta

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Korban Derita Kerugian Rp 350 Juta

Megapolitan
Roy Suryo Laporkan Politisi FH Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Roy Suryo Laporkan Politisi FH Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Megapolitan
Polres Tangsel Masih Buru Dua Komplotan Begal yang Beraksi di Bintaro

Polres Tangsel Masih Buru Dua Komplotan Begal yang Beraksi di Bintaro

Megapolitan
Dulu Digembar-gemborkan, Pembangunan Tugu Sepeda Anies Baswedan Kini Mangkrak…

Dulu Digembar-gemborkan, Pembangunan Tugu Sepeda Anies Baswedan Kini Mangkrak…

Megapolitan
Belum Ada Rencana Kelanjutan Bansos Tunai di Jakarta

Belum Ada Rencana Kelanjutan Bansos Tunai di Jakarta

Megapolitan
Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dibongkar Usai Jadi Sasaran Vandalisme

Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dibongkar Usai Jadi Sasaran Vandalisme

Megapolitan
Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Mengaku Tak Tahu soal Tarif Retribusi

Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Mengaku Tak Tahu soal Tarif Retribusi

Megapolitan
Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Dipertimbangkan ke Rumah Aman

Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Dipertimbangkan ke Rumah Aman

Megapolitan
Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Megapolitan
Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Megapolitan
3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

Megapolitan
Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Megapolitan
31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.