Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Kompas.com - 08/07/2020, 08:33 WIB
Kotak jaga jarak yang dikhususkan untuk keluarga yang berkunjung ke pantai Ancol. Kotak berukuran 4x4 dengan jarak dua meter itu berfungsi untuk menghindari kontak fisik antar keluarga yang berekreasi di pantai Ancol. KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKotak jaga jarak yang dikhususkan untuk keluarga yang berkunjung ke pantai Ancol. Kotak berukuran 4x4 dengan jarak dua meter itu berfungsi untuk menghindari kontak fisik antar keluarga yang berekreasi di pantai Ancol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin reklamasi perluasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar mendapat pro dan kontra dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

Baca juga: Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Sebagian anggota DPRD mengkritik keras pemberian izin ini, sedangkan sebagian justru mendukung langkah Anies.

Disebut langgar janji kampanye

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mangatakan, keputusan Anies melanggar janji kampanyenya sendiri yang bakal menghentikan reklamasi di Ibu Kota.

"Iya itu melanggar janji kampanyenya. Ini menyangkut moral, janji itu menyangkut moral, komitmen. Integritas seseorang itu kan diukur dari sebuah janji," ucap Manuara saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

Ia menilai, Anies tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan janjinya kepada masyarakat.

"Jadi pertama, penyelenggara pemerintahan itu harus konsisten. Kedua, akuntabilitas kebijakan publik itu yang utama. Jadi jangan keluarkan kebijakan-kebijakan tidak dipertanggungjawabkan, tidak akuntabel," tuturnya.

Baca juga: Bamus Betawi Tolak Reklamasi Ancol, Ingatkan Anies Janji Kampanye

Ia menambahkan, saat ini memang belum ada peraturan resmi yang melarang bahwa Jakarta tidak boleh reklamasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang di DKI hingga kini belum disahkan.

"Dasar hukumnya belum ada. Iya dong, itulah yang kemarin mau kita bahas itu dua perda zonasi dan tata ruang. Kami sudah agak sedikit keras ya pergub enggak boleh mengalahkan perda. Kami akan menginventarisir semua pergub yang bertentangan dengan perda. Ini biro hukum juga ngga mau publish pergub-pergub itu. Harusnya dia kasih tau," jelasnya.

Dianggap cacat hukum

Keputusan Anies ini dianggap cacat hukum oleh Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Menurut dia, keputusan gubernur harus didasarkan pada aturan di atasnya yang sesuai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Terjadi Lonjakan Pengunjung, Kepulauan Seribu Juga Ditutup untuk Wisatawan

Megapolitan
Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Update Kasus Covid-19 di Tangerang Bertambah 17, Total 9.174

Megapolitan
Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Update 15 Mei: Tambah 7, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Sebanyak 11.082

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Cerah Berawan dan Hujan Ringan

Megapolitan
Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Urai Kepadatan di KRL Jabodetabek, BPTJ Sediakan Bus Gratis

Megapolitan
Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Pemprov DKI Tutup 20 Museum dan Kawasan Budaya Ini sampai Besok

Megapolitan
Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Ingat, Hari Ini dan Besok TMII, Ragunan, dan Ancol Ditutup

Megapolitan
Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Depok Catat 31 Kasus Baru Covid-19, Sabtu

Megapolitan
Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Update 15 Mei 2021: Kota Bekasi Catat 38 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Ada 12 Posko untuk Periksa Surat Bebas Covid-19 Warga yang Kembali ke Jakarta Usai Mudik

Megapolitan
UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 227 Orang

Megapolitan
Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Warga Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Keterangan Negatif Covid-19

Megapolitan
8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

8 Langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jaksel Usai Lebaran

Megapolitan
Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Polisi Sediakan Swab Antigen Gratis bagi Warga Jakbar yang Usai Mudik

Megapolitan
TMII, TM Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol Ditutup pada 16-17 Mei

TMII, TM Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol Ditutup pada 16-17 Mei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X