[POPULER JABODETABEK] Herannya Ahok soal Reklamasi Ancol | 30 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta

Kompas.com - 14/07/2020, 07:30 WIB
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara soal polemik reklamasi Ancol dan Dufan yang mendapat restu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies dalam pernyataan lewat video yang diunggah di akun pribadinya, menjelaskan proyek reklamasi Ancol merupakan pemanfaatan tanah hasil kerukan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Hasil kerukan tanah seluruh sungai yang mengalir di Jakarta itu menimbulkan area baru yang menempel di sisi timur Ancol seluas 20 hektar. Lahan ini yang kemudian akan menjadi proyek reklamasi seluas total 155 hektar.

Baca juga: Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Namun, Ahok mempertanyakan pemanfaatan hasil kerukan JEDI. Menurut dia, secara teknis, hasil kerukan yang dibuang di sisi timur itu seharusnya tidak boleh disambung ke daratan yang sudah ada.

Selain itu, menilik pada regulasi, jika reklamasi perlu dilakukan di pantai utara Jakarta, maka harus berjarak 300 meter dari bibir pantai.

Dia pun heran diperbolehkannya "reklamasi pantai" kini.

Baca juga: Anies Sebut Reklamasi Ancol untuk Atasi Banjir, KIARA: Alasan Klise

Berita soal keheranan Ahok ini menjadi berita terpopuler sepanjang Senin (13/7/2020).

Selain itu, ada pula isu soal lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi tiga kali dalam sepekan dan telah mencatatkan rekor tertinggi sejak kasus pertama ditemukan Maret lalu.

Baca empat berita terpopuler seputar Jabodetabek selengkapnya berikut ini:

1. Ahok heran reklamasi Ancol

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan proyek reklamasi Ancol yang kini dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena lokasinya yang menempel dengan darat.

Sementara dulu saat pemerintahannya, ketika melakukan reklamasi 17 pulau harus terpisah dari darat sejauh 200 hingga 300 meter.

"Sekarang kan bukan reklamasi pulau tetapi pantai. Yang dulu kajian lingkungannya enggak boleh nyambung dari pantai Ancol. Harus ada jarak 200 apa 300 meter dari darat ke pulau reklamasi. Sekarang reklamasi pantai jadi boleh," ucap Ahok saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Reklamasi Ancol Diklaim Bisa Atasi Banjir Jakarta, tapi Bisa Ancam Pemulihan Teluk Jakarta


Menurut dia, kemungkinan ada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terbaru oleh Pemprov DKI.

"Artinya mungkin ada kajian baru tentang AMDAL atau Pemda DKI sudah lebih pintar menjawab pernyataan orang," tutur dia.

Padahal pada proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), hasil kerukan sungai dan waduk yang dibuang ke Ancol tidak bisa disambung dengan darat.

Kalau pun tersambung, maka hanya dilakukan agar truk pengangkut bisa lewat.

Baca juga: Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

"Itu kan buat mudah truk buang ke tempat yang ditentukan buat pulau. Setelah selesai dikeruk lagi, karena enggak boleh nempel," kata dia.

"Itu yang saya tahu aturan dan teknik kerjanya pembuangan hasil JEDI ke Ancol," tambah Ahok.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir 80 Persen Penumpang KRL Telah Bertransaksi Non Tunai

Hampir 80 Persen Penumpang KRL Telah Bertransaksi Non Tunai

Megapolitan
Kronologi Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Kronologi Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
IPW Minta Kapolda Metro Jaya Evaluasi Kinerja Polres Tangsel Tangani Kasus Pemerkosaan

IPW Minta Kapolda Metro Jaya Evaluasi Kinerja Polres Tangsel Tangani Kasus Pemerkosaan

Megapolitan
Satu Pegawai Diduga Positif Covid-19, Giant Margo City Tetap Beroperasi

Satu Pegawai Diduga Positif Covid-19, Giant Margo City Tetap Beroperasi

Megapolitan
Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Menurun, tapi Kasus Covid-19 Meningkat

Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Menurun, tapi Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus: 28 RW dan 20 Kelurahan Zona Merah di Kota Bekasi

UPDATE 9 Agustus: 28 RW dan 20 Kelurahan Zona Merah di Kota Bekasi

Megapolitan
Polres Bandara Soetta Tangkap Calon Penumpang yang Pakai Surat Palsu Bebas Covid-19

Polres Bandara Soetta Tangkap Calon Penumpang yang Pakai Surat Palsu Bebas Covid-19

Megapolitan
Buka Saat PSBB, Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Disegel

Buka Saat PSBB, Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Disegel

Megapolitan
 RS Azra Kota Bogor Bantah 10 Pegawainya Terpapar Covid-19

RS Azra Kota Bogor Bantah 10 Pegawainya Terpapar Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Bekasi: Bertambah 27 Kasus, 30 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Bekasi: Bertambah 27 Kasus, 30 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Alasan First Travel Ajukan PK untuk Aset yang Dirampas Negara

Ini Alasan First Travel Ajukan PK untuk Aset yang Dirampas Negara

Megapolitan
Hari Pertama Sanksi Tilang Ganjil Genap, Tak Ada Lonjakan Antrean Penumpang di Stasiun Bogor

Hari Pertama Sanksi Tilang Ganjil Genap, Tak Ada Lonjakan Antrean Penumpang di Stasiun Bogor

Megapolitan
Polisi Akui Kesulitan Tangkap Pelaku yang Aksi Pemerkosaannya Diviralkan Korban di Bintaro

Polisi Akui Kesulitan Tangkap Pelaku yang Aksi Pemerkosaannya Diviralkan Korban di Bintaro

Megapolitan
3.916 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

3.916 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Hari Pertama Sanksi Ganjil Genap Berlaku di Jakarta Timur, Pelanggar Menurun

Hari Pertama Sanksi Ganjil Genap Berlaku di Jakarta Timur, Pelanggar Menurun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X