[POPULER JABODETABEK] Herannya Ahok soal Reklamasi Ancol | 30 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara soal polemik reklamasi Ancol dan Dufan yang mendapat restu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies dalam pernyataan lewat video yang diunggah di akun pribadinya, menjelaskan proyek reklamasi Ancol merupakan pemanfaatan tanah hasil kerukan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Hasil kerukan tanah seluruh sungai yang mengalir di Jakarta itu menimbulkan area baru yang menempel di sisi timur Ancol seluas 20 hektar. Lahan ini yang kemudian akan menjadi proyek reklamasi seluas total 155 hektar.

Baca juga: Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Namun, Ahok mempertanyakan pemanfaatan hasil kerukan JEDI. Menurut dia, secara teknis, hasil kerukan yang dibuang di sisi timur itu seharusnya tidak boleh disambung ke daratan yang sudah ada.

Selain itu, menilik pada regulasi, jika reklamasi perlu dilakukan di pantai utara Jakarta, maka harus berjarak 300 meter dari bibir pantai.

Dia pun heran diperbolehkannya "reklamasi pantai" kini.

Baca juga: Anies Sebut Reklamasi Ancol untuk Atasi Banjir, KIARA: Alasan Klise

Berita soal keheranan Ahok ini menjadi berita terpopuler sepanjang Senin (13/7/2020).

Selain itu, ada pula isu soal lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi tiga kali dalam sepekan dan telah mencatatkan rekor tertinggi sejak kasus pertama ditemukan Maret lalu.

Baca empat berita terpopuler seputar Jabodetabek selengkapnya berikut ini:

1. Ahok heran reklamasi Ancol

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan proyek reklamasi Ancol yang kini dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena lokasinya yang menempel dengan darat.

Sementara dulu saat pemerintahannya, ketika melakukan reklamasi 17 pulau harus terpisah dari darat sejauh 200 hingga 300 meter.

"Sekarang kan bukan reklamasi pulau tetapi pantai. Yang dulu kajian lingkungannya enggak boleh nyambung dari pantai Ancol. Harus ada jarak 200 apa 300 meter dari darat ke pulau reklamasi. Sekarang reklamasi pantai jadi boleh," ucap Ahok saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Reklamasi Ancol Diklaim Bisa Atasi Banjir Jakarta, tapi Bisa Ancam Pemulihan Teluk Jakarta

Menurut dia, kemungkinan ada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terbaru oleh Pemprov DKI.

"Artinya mungkin ada kajian baru tentang AMDAL atau Pemda DKI sudah lebih pintar menjawab pernyataan orang," tutur dia.

Padahal pada proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), hasil kerukan sungai dan waduk yang dibuang ke Ancol tidak bisa disambung dengan darat.

Kalau pun tersambung, maka hanya dilakukan agar truk pengangkut bisa lewat.

Baca juga: Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

"Itu kan buat mudah truk buang ke tempat yang ditentukan buat pulau. Setelah selesai dikeruk lagi, karena enggak boleh nempel," kata dia.

"Itu yang saya tahu aturan dan teknik kerjanya pembuangan hasil JEDI ke Ancol," tambah Ahok.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ada 30 RW di Jakarta masuk zona merah Covid-19

Jumlah rukun warga (RW) yang masuk zona merah Covid-19 di DKI Jakarta kembali bertambah.

Berdasarkan data di situs resmi corona.jakarta.go.id, ada 30 RW yang termasuk Wilayah Pengendalian Khusus (WPK) tersebar di Ibu Kota.

Ada penambahan tiga RW yang masuk zona merah Covid-19.

Saat ini, tercatat ada 990 kasus positif Covid-19 di 30 RW itu. Namun tidak dirincikan berapa jumlah pasien corona di tiap RW.

Baca juga: Jakarta Catat Lonjakan Tertinggi, Ini 10 Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak

Selain itu ada 412 Pasien dalam Pengawasan (PDP), 160 Orang dalam Pemantauan (ODP) di 30 kawasan tersebut.

Jumlah kasus positif di zona merah ini terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur dengan 238 pasien.

Lalu disusul Jakarta Barat dengan 233 kasus. Selanjutnya, ada 191 pasien yang berada di wilayah Jakarta Selatan.

Untuk Jakarta Utara ada 168 orang, dan Jakarta Pusat 156 orang.

Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang paling sedikit jumlah kasus Covid-19, yakni 4 kasus.

Berikut daftar RW zona merah Jakarta, selengkapnya klik di sini.

Situs Covid-19 Pemprov DKI Jakarta Peta persebaran Covid-19 di Jakarta. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi zona merah penyebaran virus corona di tanah air.

3. Tiga kali lonjakan kasus tertinggi, ada apa dengan Jakarta?

Provinsi DKI Jakarta tiga kali mencatatkan penambahan kasus tertinggi Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Penambahan kasus itu terjadi pada Rabu (8/7/2020), Sabtu (11/7/2020), dan Minggu (12/7/2020).

Pada Rabu, laporan jumlah kasus baru Covid-19 tercatat 344 orang, tertinggi sejak munculnya kasus perdana di Ibu Kota.

Laporan kasus baru itu berasal dari 51 warga negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri dan transit di Jakarta, 36 orang merupakan akumulasi pasien Covid-19 yang baru dilaporkan salah satu laboratorium rumah sakit.

Baca juga: Jika Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Anies: Kita Semua Bisa Kembali Dalam Rumah

Kemudian, 257 orang merupakan temuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien, hasil contact tracing, maupun active case finding.

Sementara itu, pada Sabtu lalu, laporan kasus baru positif Covid-19 melampaui jumlah kasus baru pada Rabu dan menjadi yang tertinggi sejak kemunculan kasus perdana di Ibu Kota.

Pada Sabtu, laporan kasus baru positif Covid-19 di Jakarta mencapai 359 kasus. Tak ada penjelasan khusus yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait lonjakan pasien Covid-19 tersebut.

Terakhir, laporan kasus baru pada Minggu kemarin kembali menjadi yang tertinggi. Ada 404 kasus baru yang dilaporkan Pemprov DKI, melampaui jumlah kasus baru pada Sabtu lalu.

Baca juga: Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Apa penyebab tingginya kasus baru Covid-19 dalam sepekan terakhir?

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol pencegahan yang masih rendah.

Protokol kesehatan yang harusnya dipatuhi, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Tiga protokol itu dikenal dengan sebutan 3M.

"Itu disebabkan penduduknya enggak mau atau rendah sekali yang mau mempratikkan 3M," kata Pandu, Senin (13/7/2020).

Baca juga: RS dan Pasar Jadi Lokasi Penularan Covid-19 Tertinggi di Jakarta

Menurut Pandu, kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci utama pengendalian Covid-19.

Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyatakan, tingginya kasus baru Covid-19 di Jakarta salah satunya disebabkan sejumlah pelonggaran pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Kejadian di Jakarta yang masih fluktuatif belakangan ini tidak terlepas dari longgarnya situasi semenjak PSBB transisi sejak 5 Juni," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut Hermawan, kebijakan PSBB di Jakarta seharusnya tidak dilonggarkan.

Sejumlah pelonggaran itu membuat seluruh sektor tampak kembali berjalan normal tanpa batasan. Hal itu berimbas pada kembali naiknya risiko transmisi SARS-CoV-2.

Baca selengkapnya di sini.

4. Stop rapid test, perbanyak PCR

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengimbau Pemprov DKI agar lebih gencar melakukan tes pemeriksaan Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) atau swab test.

Menurut Pandu, tes PCR lebih akurat untuk mendeteksi jumlah warga yang positif Covid-19 dibanding rapid test.

"Pemerintah bikin surveillance (pengawasan) yang bagus, testing yang banyak pakai PCR, jangan pakai rapid test," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Ahli Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta Akibat Pelonggaran PSBB, Termasuk CFD

"(Rapid test) enggak ada gunanya, enggak ada gunanya untuk surveillance, enggak ada gunanya untuk deteksi, enggak ada gunanya untuk screening, stop sama sekali," lanjutnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga diminta melacak riwayat kontak pasien positif Covid-19 secara masif guna mengetahui seberapa banyak warga yang terpapar Covid-19.

"Jadi, konsepnya testing dengan PCR, contact tracing, sama isolasi bagi mereka yang positif (Covid-19)," ujar Pandu.

Baca selengkapnya di sini.