Denda Rp 100.000-Rp 500.000 untuk Warga yang Tak Kenakan Masker dan Pelanggar Protokol Kesehatan di Bogor

Kompas.com - 29/07/2020, 13:49 WIB
Penumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPenumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap memberikan sanksi administratif atau denda kepada warganya yang mengabaikan penggunaan masker saat melakukan aktivitas di ruang publik.

Tidak hanya masyarakat, sanksi tersebut juga ditujukan untuk para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Penerapan sanksi merujuk kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19 di daerah Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Pemkot Bogor Waspadai Rumah Tangga Jadi Klaster Baru Kasus Covid

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, terhadap para pelanggar yang tak menggunakan masker ataupun mengabaikan protokol kesehatan akan dikenakan denda mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 500.000.

"Besaran denda antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 500.000. Kami beri teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha secara permanen untuk pelaku usaha," kata Dedie, Rabu (29/7/2020).

Dedie menambahkan, penerapan sanksi akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, sambungnya, Pemkot Bogor sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk pelaksanaan teknis di lapangan.

Baca juga: Kasus Impor Dominasi Penyebaran Covid-19 di Kota Bogor

Ia menuturkan, para pelanggar akan diberi teguran terlebih dahulu sebelum dikenakan denda.

"Jadi bertahap. Ada sanksi ringan, diberi teguran dulu. Kemudian kalau masih melanggar baru ada sanksi berat berupa denda," ucapnya.

Dedie menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, jumlah kepatuhan warga terkait penggunaan masker masih di angka sekitar 90 persen.

Untuk itu, pemerintah daerah akan terus menggencarkan sidak masker dengan sanksi yang lebih tegas lagi bagi warga yang melanggar.

"Kita juga akan melihat apakah masih memungkinkan memberikan sanksi alternatif, seperti sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak punya uang untuk bayar denda. Apakah bisa diganti dengan sanksi sosial. Kita susun itu di Perwali," tutup dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X