Cegah Kerumunan, Satpol PP Akan Jaga Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Bogor

Kompas.com - 29/07/2020, 16:00 WIB
Warga memeriksa gigi kambing di sentra penjualan hewan kurban Cipocok, Serang, Banten, Kamis (23/7/2020). Menurut pedagang meski di tengah pandemi Covid-19, penjualan hewan kurban mengalami peningkatan dari biasanya 30 ekor menjadi 73 ekor dalam sehari dengan harga bervariasi. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANWarga memeriksa gigi kambing di sentra penjualan hewan kurban Cipocok, Serang, Banten, Kamis (23/7/2020). Menurut pedagang meski di tengah pandemi Covid-19, penjualan hewan kurban mengalami peningkatan dari biasanya 30 ekor menjadi 73 ekor dalam sehari dengan harga bervariasi.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menempatkan Satpol PP di titik-titik pemotongan hewan kurban untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di sana.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Anas Rasmana mengatakan ini juga untuk mencegah terjadinya kerumunan.

"Hal ini agar tak terjadi kerumunan sebagai langkah protokol kesehatan di tempat penyembelihan hewan kurban," kata Anas, Rabu (29/7/2020).

Dia pun mengimbau kepada warga untuk tidak menyaksikan proses penyembelihan dan pemotongan hewan kurban saat perayaan Idul Adha 1441 Hijriah, Jumat (31/7/2020) mendatang.

Baca juga: Denda Rp 100.000-Rp 500.000 untuk Warga yang Tak Kenakan Masker dan Pelanggar Protokol Kesehatan di Bogor

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor: 440-2458-Hukham tentang protokol kesehatan penyelenggaraan shalat Idul Adha, penjualan, dan pemotongan hewan kurban 1441 H/2020 M selama masa pandemi Covid-19 yang ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Pemkot Bogor akan memasang spanduk imbauan tersebut di titik-titik pemotongan hewan kurban.

Anas menyarankan para pekurban untuk tidak menghadiri kegiatan pemotongan dan menyerahkannya kepada panitia. Namun jika tetap ingin hadir, pekurban wajib menjaga jarak dan mengenakan masker.

"Selain petugas pemotong hewan dan pekurban tidak diperbolehkan ikut menyaksikan proses pemotongan. Nanti proses pemotongan juga akan diawasi oleh Pol PP atau Linmas," katanya.

Baca juga: Ini Aturan Pemotongan Hewan Kurban di Jakarta, Panitia Harus Sehat dan Lokasi Disemprot Disinfektan

Lanjut dia, salah satu aturan lain yang tertuang dalam surat edaran tersebut adalah penyembelihan hewan kurban disarankan bergantian dengan memanfaatkan empat hari tasryik.

Distribusi daging kurban juga disarankan berlangsung paling lama delapan jam. Semakin cepat waktu proses kurban, maka risiko penularan semakin kecil.

"Untuk menghindari kerumunan, petugas mengantar daging kurban ke rumah-rumah warga yang berhak menerima. Penanganan daging juga harus selesai dalam waktu empat jam setelah proses penyembelihan," tutup dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Januari: Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Alat Medis Belum Ada, Pemanfaatan RSU Pakulonan Tangsel untuk Pasien Covid-19 Molor hingga Februari

Alat Medis Belum Ada, Pemanfaatan RSU Pakulonan Tangsel untuk Pasien Covid-19 Molor hingga Februari

Megapolitan
Vaksinasi Tahap Kedua Dimulai Besok, 9.150 Nakes di Kota Bogor Siap Disuntik

Vaksinasi Tahap Kedua Dimulai Besok, 9.150 Nakes di Kota Bogor Siap Disuntik

Megapolitan
Kasus Prostitusi di Sunter, 4 Anak 'Dijual' Rp 20 Juta

Kasus Prostitusi di Sunter, 4 Anak "Dijual" Rp 20 Juta

Megapolitan
Selama PPKM Jilid I, 95 Orang dan 4 Usaha di Kota Tangerang Didenda karena Langgar Prokes

Selama PPKM Jilid I, 95 Orang dan 4 Usaha di Kota Tangerang Didenda karena Langgar Prokes

Megapolitan
Kapolri Sebut Polantas Tak Lagi Menilang, Warga: Tilang Elektronik Lebih Menakutkan

Kapolri Sebut Polantas Tak Lagi Menilang, Warga: Tilang Elektronik Lebih Menakutkan

Megapolitan
Beda Cara Anies dan Riza Patria Pandang Angka Kematian akibat Covid-19 di Jakarta...

Beda Cara Anies dan Riza Patria Pandang Angka Kematian akibat Covid-19 di Jakarta...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X