Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Menteri Protes Kebijakan PSBB Jakarta, F-Gerindra DKI: Mereka Tidak Patuh Presiden

Kompas.com - 11/09/2020, 14:01 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disentil oleh sejumlah menteri lantaran menarik rem darurat dan bakal kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Wakil Ketua I Fraksi Gerindra DPRD DKI S Andyka mengatakan, bila para menteri memprotes atau menyentil kebijakan Anies untuk kembali menerapkan PSBB, maka tandanya tidak mematuhi Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan bila pemerintah harus mengutamakan kesehatan masyarakat.

"Jadi istilahnya kalau menteri-menteri protes Pak Anies, artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden. Presiden sudah mengatakan, presiden sudah sampaikan kepada menteri, dahulukan kesehatan jadi setelah itu baru kita bicara masalah ekonomi," ucap Andyka saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Anies Dikritik Tak Libatkan DPRD DKI Berlakukan Kebijakan PSBB Total Jakarta

Andyka justru mempertanyakan kepatuhan para menteri kepada presiden karena kritik mereka dianggap bertentangan dengan pernyataan Presiden.

"Jadi intinya kalau ada para pembantu presiden yang bertentangan dengan arahan presiden, ini yang harus dipertanyakan. Jadi saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," kata dia.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menyebutkan, kebijakan menarik rem darurat memang dilematis bila dipandang dari segi ekonomi.

Pasalnya, sejumlah sektor usaha bakal terdampak dan secara langsung juga berimplikasi pada ekonomi.

Namun, PSBB dinilai menjadi salah satu cara agar bisa menekan angka Covid-19 di DKI Jakarta yang belakangan selalu menembus angka 1.000 kasus per hari.

"Ini dua hal yang sangat sulit kita lakukan yang mana mau masalah humanity atau ekonomi? Mana yang mau didahulukan? Presiden, menurut saya, sudah sangat baik, sarannya bahwa dahulukan kemanusiaan, humanity. Kemudian ekonomi mengikuti," ujarnya.

Ia berharap dengan kembali diterapkannya PSBB, Pemprov DKI Jakarta bisa lebih tegas dalam mengawasi dan masyarakat bisa semakin disiplin.

"Kita berharap semuanya, warga Jakarta, teman-teman di wilayah penyangga bahwa langkah yang diambil Jakarta ini sudah efektif dan mengikuti arahan dari Pak Presiden," tambah Andyka.

Baca juga: Anies: Kondisi Saat Ini Lebih Darurat daripada Awal Pandemi Covid-19 Dulu

Diketahui, keputusan Anies memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Jokowi tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com