Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Internal di Balik Sikap Plin-plan UI soal Pakta Integritas Mahasiswa Baru

Kompas.com - 14/09/2020, 06:32 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

Maladministrasi prosedural ini juga sebelumnya tercium oleh mahasiswa baru yang sempat protes ke pihak fakultas soal pakta integritas ini.

“Pimpinan fakultas menyatakan, beliau tidak tahu tentang pakta ini. Lalu kalau belum tahu, kenapa kami disuruh tanda tangan? Beliau hanya menekankan bahwa seharusnya tidak begitu, dan beliau tidak tahu tentang pakta ini sebelumnya,” ujar Y.

“Jajaran (fakultas) belum dapat laporan secara penuh, tapi bisa-bisanya semua mahasiswa baru sudah dikasih kata ‘wajib’ (tanda tangan). Saya sebagai mahasiswa baru merasa berhak mendapatkan sosialisasi yang baik, apalagi tentang pasal-pasal yang kurang jelas begini,” tegas A.

Mahasiswa jadi korban

Dualisme ini tidak menguntungkan bagi reputasi UI selain juga membuat para mahasiswa baru jadi korban.

Apa daya, mereka telanjur membubuhkan tanda tangan di atas meterai yang membuat pakta integritas itu mengikat secara hukum. Padahal, dari segi prosedur, pakta integritas ini ternyata bermasalah.

Secara terang-terangan, mereka mengaku tak betul-betul paham mengenai pakta integritas itu. Mereka mengaku terpaksa menandatanganinya karena tak punya banyak pilihan.

“Tidak ada tanya jawab, hanya informasi satu arah bahwa itu wajib ditandatangani. Beberapa anggota kelompok PKKMB saya ada yang belum mengumpulkan, ya ditagih agar segera mengumpulkan. Toh, memang kami tidak punya pilihan selain tanda tangan, kan?” ungkap A.

“Saya merasa, kami tanda tangan itu sama sekali tanpa consent (bersepakat), karena memang diwajibkan dan kesannya sebagai syarat mengikuti PKKMB, berarti setuju atau tidak setuju harus tanda tangan. Kebanyakan memang baca pakta tersebut, tapi ya tidak begitu mengerti. Kami tanda tangan karena wajib. Tentu ada (kekhawatiran soal konsekuensi hukum), terlebih sudah memakai meterai,” timpal Y.

Kini, baik Devie maupun Amelita sama-sama tak mau bicara soal status pakta integritas yang kadung diteken para mahasiswa baru di atas meterai.

Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho mengeklaim pihaknya bakal mengawal masalah ini. Rencananya, akan ada diskusi antara BEM se-UI sebelum audiensi dengan Direktorat Kemahasiswaan UI dalam pekan ini.

“Ada diskusi (dengan BEM se-UI), sedang direncanakan untuk audiensi,” kata Fajar kepada Kompas.com, Sabtu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com