Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Kompas.com - 22/09/2020, 18:22 WIB
Petugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi yustisi yang melibatkan Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) juga menyorot kepatuhan angkutan umum.

Petugas mengawasi jumlah penumpang yang diharuskan 50 persen dari kapasitas angkutan umum.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, angkutan umum yang kedapatan melanggar peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 itu akan dikenakan sanksi denda jika terjaring untuk kedua kali.

Baca juga: Sepanjang Operasi Yustisi PSBB, Denda Administrasi Pelanggar Mencapai Rp 313 Juta

Jika ada keterlambatan proses pembayaran denda lebih dari tujuh hari, perusahaan angkutan umum terancam dicabut izin usahanya.

"Akan dicabut izin usaha sebagaimana yang dimaksud Pergub 79, Pergub 88, dan SK Kadishub Nomor 156," ujar Sambodo kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Nominal denda yang diberikan terhadap angkutan umum berbeda-beda, tergantung pelanggarannya.

Pelanggaran pertama akan diberikan sanksi teguran. Sementara itu, jika melanggar kedua dan ketiga kalinya akan diberikan denda Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.

"Mereka akan diberikan denda Rp 50 juta, melanggar lagi Rp 150 juta, melanggar lagi sampai dengan Rp 200 juta," kata Sambodo.

Upaya penindakan terhadap angkutan umum telah dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Setidaknya 30 angkutan kota (angkot) yang melanggar aturan dengan mengangkut penumpang di atas kapasitas 50 persen terjaring dalam operasi yustisi.

"Kemudian untuk pelaku usaha kita berikan teguran," tutup Sambodo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Pandemi, Anies Sebut 1 Juta Orang di Jakarta Bekerja dari Rumah

Selama Pandemi, Anies Sebut 1 Juta Orang di Jakarta Bekerja dari Rumah

Megapolitan
Anies Sebut Transaksi Digital Meningkat hingga 64 Persen Selama PSBB

Anies Sebut Transaksi Digital Meningkat hingga 64 Persen Selama PSBB

Megapolitan
Sudah 2 Bulan Berjalan, Kejari Tangsel Belum Terima Berkas Kasus TPPO di Karaoke Venesia Serpong

Sudah 2 Bulan Berjalan, Kejari Tangsel Belum Terima Berkas Kasus TPPO di Karaoke Venesia Serpong

Megapolitan
Pengendara Motor Tabrak Trotoar di Cilandak, Penumpang Wanita Tewas

Pengendara Motor Tabrak Trotoar di Cilandak, Penumpang Wanita Tewas

Megapolitan
Hari Dokter Nasional, Anies Sampaikan Terima Kasih kepada Para Dokter hingga Kenang Kisah Tjipto Mangoenkoesoemo

Hari Dokter Nasional, Anies Sampaikan Terima Kasih kepada Para Dokter hingga Kenang Kisah Tjipto Mangoenkoesoemo

Megapolitan
Selain di Terminal Tanjung Priok, 'Kapten' dkk Juga Kerap Menodong di Perlintasan Kereta

Selain di Terminal Tanjung Priok, "Kapten" dkk Juga Kerap Menodong di Perlintasan Kereta

Megapolitan
Cegah Aksi Penodongan di Terminal Tanjung Priok, Polisi Perketat Penjagaan

Cegah Aksi Penodongan di Terminal Tanjung Priok, Polisi Perketat Penjagaan

Megapolitan
Ruko di Petojo Utara Terbakar Pagi Ini, Tak Ada Korban Jiwa

Ruko di Petojo Utara Terbakar Pagi Ini, Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Tak Ada Klaster Demo, tetapi Khawatir Muncul Klaster Libur Panjang Jelang Berakhirnya PSBB Transisi

Tak Ada Klaster Demo, tetapi Khawatir Muncul Klaster Libur Panjang Jelang Berakhirnya PSBB Transisi

Megapolitan
Pemkot Jakarta Utara Ungsikan Korban Kebakaran di Sunter, Bantuan Disalurkan

Pemkot Jakarta Utara Ungsikan Korban Kebakaran di Sunter, Bantuan Disalurkan

Megapolitan
Lima Rumah Terbakar di Kelapa Gading, 1 Orang Meninggal

Lima Rumah Terbakar di Kelapa Gading, 1 Orang Meninggal

Megapolitan
Satpol PP Akan Ajukan Pencabutan Izin Griya Pijat Eiffel di Bintaro karena Beroperasi Saat PSBB

Satpol PP Akan Ajukan Pencabutan Izin Griya Pijat Eiffel di Bintaro karena Beroperasi Saat PSBB

Megapolitan
Satpol PP Tangsel Temukan Alat Isap Sabu saat Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro

Satpol PP Tangsel Temukan Alat Isap Sabu saat Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro

Megapolitan
Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro, Satpol PP Tangsel Temukan Terapis dan Pelanggan Tak Berbusana

Gerebek Griya Pijat Eiffel di Bintaro, Satpol PP Tangsel Temukan Terapis dan Pelanggan Tak Berbusana

Megapolitan
Polemik Pembongkaran Tiang Monorel yang Mangkrak, dari Era Ahok hingga Anies

Polemik Pembongkaran Tiang Monorel yang Mangkrak, dari Era Ahok hingga Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X