Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Kompas.com - 22/09/2020, 18:22 WIB
Petugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi yustisi yang melibatkan Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) juga menyorot kepatuhan angkutan umum.

Petugas mengawasi jumlah penumpang yang diharuskan 50 persen dari kapasitas angkutan umum.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, angkutan umum yang kedapatan melanggar peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 itu akan dikenakan sanksi denda jika terjaring untuk kedua kali.

Baca juga: Sepanjang Operasi Yustisi PSBB, Denda Administrasi Pelanggar Mencapai Rp 313 Juta

Jika ada keterlambatan proses pembayaran denda lebih dari tujuh hari, perusahaan angkutan umum terancam dicabut izin usahanya.

"Akan dicabut izin usaha sebagaimana yang dimaksud Pergub 79, Pergub 88, dan SK Kadishub Nomor 156," ujar Sambodo kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Nominal denda yang diberikan terhadap angkutan umum berbeda-beda, tergantung pelanggarannya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelanggaran pertama akan diberikan sanksi teguran. Sementara itu, jika melanggar kedua dan ketiga kalinya akan diberikan denda Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.

"Mereka akan diberikan denda Rp 50 juta, melanggar lagi Rp 150 juta, melanggar lagi sampai dengan Rp 200 juta," kata Sambodo.

Upaya penindakan terhadap angkutan umum telah dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Setidaknya 30 angkutan kota (angkot) yang melanggar aturan dengan mengangkut penumpang di atas kapasitas 50 persen terjaring dalam operasi yustisi.

"Kemudian untuk pelaku usaha kita berikan teguran," tutup Sambodo.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Megapolitan
Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Megapolitan
Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Megapolitan
Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Megapolitan
Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Megapolitan
Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Megapolitan
Anji Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Mapolres Jakarta Barat

Anji Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Mapolres Jakarta Barat

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5.000 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Tergantung di Gardu Listrik Kebayoran Lama

Mayat Pria Tanpa Identitas Tergantung di Gardu Listrik Kebayoran Lama

Megapolitan
Penyelundupan Harley dan Brompton, Eks Bos Garuda Indonesia Ari Askhara Divonis Senin Ini

Penyelundupan Harley dan Brompton, Eks Bos Garuda Indonesia Ari Askhara Divonis Senin Ini

Megapolitan
Anies: Kita Sedang Berhadapan Varian Baru Covid-19 yang Efek Sebarnya Lebih Luas

Anies: Kita Sedang Berhadapan Varian Baru Covid-19 yang Efek Sebarnya Lebih Luas

Megapolitan
Covid-19 Jakarta Melonjak, Anies Minta Perkantoran Perketat WFH 50 Persen

Covid-19 Jakarta Melonjak, Anies Minta Perkantoran Perketat WFH 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X