Angkutan Umum Telat Bayar Denda Saat Operasi Yustisi, Izin Usahanya Akan Dicabut

Kompas.com - 22/09/2020, 18:22 WIB
Petugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi yustisi yang melibatkan Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) juga menyorot kepatuhan angkutan umum.

Petugas mengawasi jumlah penumpang yang diharuskan 50 persen dari kapasitas angkutan umum.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, angkutan umum yang kedapatan melanggar peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 itu akan dikenakan sanksi denda jika terjaring untuk kedua kali.

Baca juga: Sepanjang Operasi Yustisi PSBB, Denda Administrasi Pelanggar Mencapai Rp 313 Juta

Jika ada keterlambatan proses pembayaran denda lebih dari tujuh hari, perusahaan angkutan umum terancam dicabut izin usahanya.

"Akan dicabut izin usaha sebagaimana yang dimaksud Pergub 79, Pergub 88, dan SK Kadishub Nomor 156," ujar Sambodo kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Nominal denda yang diberikan terhadap angkutan umum berbeda-beda, tergantung pelanggarannya.

Pelanggaran pertama akan diberikan sanksi teguran. Sementara itu, jika melanggar kedua dan ketiga kalinya akan diberikan denda Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.

"Mereka akan diberikan denda Rp 50 juta, melanggar lagi Rp 150 juta, melanggar lagi sampai dengan Rp 200 juta," kata Sambodo.

Upaya penindakan terhadap angkutan umum telah dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Setidaknya 30 angkutan kota (angkot) yang melanggar aturan dengan mengangkut penumpang di atas kapasitas 50 persen terjaring dalam operasi yustisi.

"Kemudian untuk pelaku usaha kita berikan teguran," tutup Sambodo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

Megapolitan
Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Megapolitan
Satpol PP Bubarkan Remaja Berseragam SMA yang Berkerumun di Stadion Patriot Bekasi

Satpol PP Bubarkan Remaja Berseragam SMA yang Berkerumun di Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Terbakar di Depan Pasar Patra, Api Dipicu Korsleting AC

Sebuah Mobil Terbakar di Depan Pasar Patra, Api Dipicu Korsleting AC

Megapolitan
Alat Tes PCR Rusak, Pemkot Tangsel Masih Tunggu Bantuan Pusat

Alat Tes PCR Rusak, Pemkot Tangsel Masih Tunggu Bantuan Pusat

Megapolitan
4 Upaya Tangsel Atasi Ruang ICU Pasien Covid-19 yang Terisi Penuh

4 Upaya Tangsel Atasi Ruang ICU Pasien Covid-19 yang Terisi Penuh

Megapolitan
Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Megapolitan
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Megapolitan
Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Pria Ini Malah Curi Sepeda Motor Orang yang Tawari Dia Pekerjaan

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kembali Berjualan, Harga Dipatok Rp 125.000 Per Kg

Megapolitan
Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Megapolitan
Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Bertambah 2, Ini Daftar 49 Korban Sriwijaya Air SJ 182 yang Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X