Masalah Penyaluran Bansos DKI, Tak Sesuai Kebutuhan hingga Warga Lebih Butuh Uang Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemantau Bantuan Sosial (Bansos) Jakarta menjabarkan tiga masalah yang terjadi dalam penyaluran bansos dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat untuk warga terdampak Covid-19 di Ibu Kota.

Anggota koalisi dari Perkumpulan Inisiatif Ari Nurman menyebutkan, masalah pertama adalah terkait jumlah bansos.

Berdasarkan data Koalisi Pemantau Bansos, 70,16 persen responden survei dapat menghabiskan bansos dalam waktu kurang dari seminggu.

Padahal bansos biasanya disalurkan untuk kebutuhan selama dua minggu hingga satu bulan.

Baca juga: Distribusi Bansos Tahap VII di Jakarta Timur Molor

"Sebagian besar bansos sedikit jumlahnya, sehingga penerima menyatakan bansos yang mereka terima habis dalam waktu kurang dari seminggu," ucap Ari dalam diskusi virtual, Jumat (2/10/2020).

Kemudian bansos milik 17,4 persen responden dikonsumsi selama 1 hingga 2 minggu. Sedangkan 1,7 persen responden menghabiskan bansos lebih dari dua minggu.

Yang terakhir, 0,75 persen responden menghabiskan bansos hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ari berujar, ada dua faktor yang menyebabkan bansos pemerintah cepat habis. Pertama, isi bantuan sedikit.

Yang kedua adalah anggota keluarga penerima bantuan banyak, sehingga tak sebanding dengan jumlah bansos yang diterima.

Masalah kedua yang ditemukan Koalisi Pemantau Bansos adalah dari aspek jenis bantuan berupa sembako. Warga disebut lebih memilih bantuan uang ketimbang sembako.