Demo Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja di Depok Jamin Tak Ada Sweeping

Kompas.com - 06/10/2020, 13:13 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno menjamin buruh yang melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tidak akan melakukan sweeping terhadap buruh lain.

Dia juga menjamin aksi akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

"Sweeping kami enggak melakukan, tetapi ajakan untuk hari ini sudah kita lakukan keliling ke teman-teman yang ada," ucap Wido kepada wartawan pada Selasa (6/10/2020).

"Karena ini pandemi, kita juga harus jaga jarak, jaga kesehatan. Paling hanya di depan depan perusahaan saja untuk mengikuti protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Buruh Depok Berencana Mogok Kerja 3 Hari

Selain itu, dia mengatakan tak ada instruksi agar anggotanya melakukan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja ke Jakarta atau kota-kota lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja digelar di wilayah pabrik masing-masing yang terdapat serikat pekerja.

"Tidak, tidak bergabung (dengan demo di kota lain), di perusahaan masing-masing saja," ujar Wido

Sekitar 10.000 anggota FSPMI Depok sudah diinstruksikan agar berunjuk rasa dan mogok kerja secara massal selama 3 hari.

Sebelumnya, sebagaimana sikap para pekerja dan buruh di pelbagai daerah, FSPMI Kota Depok juga menyatakan sikap menolak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah kemarin.

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

"Jadi karena apa kami tolak? Pesangon didegradasi, kemudian cuti haid dihilangkan, terus kontrak kerja seumur hidup bisa, outsourcing seumur hidup bisa," ujarnya.

Penolakan ini selaras dengan gelombang protes kalangan pekerja dan buruh serta koalisi masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang masuk dalam Omnibus Law usulan Presiden RI Joko Widodo ini dinilai rentan mengeksploitasi para pekerja dan buruh serta lingkungan hidup.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Jam Terperosok di Jalan Boulevard GDC, Truk Pasir Berhasil Dievakuasi

Empat Jam Terperosok di Jalan Boulevard GDC, Truk Pasir Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
Proyek Gorong-gorong di Jalan I Gusti Ngurah Rai 10-12 Desember, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Proyek Gorong-gorong di Jalan I Gusti Ngurah Rai 10-12 Desember, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Sopir Mengantuk, Bus Pariwisata Tabrak Pembatas Jalan dan Terguling di Tol Cawang-Grogol

Sopir Mengantuk, Bus Pariwisata Tabrak Pembatas Jalan dan Terguling di Tol Cawang-Grogol

Megapolitan
Bersih-bersih Usai Banjir Rob di Jakut, Petugas Kumpulkan Satu Truk Sampah di Satu RW

Bersih-bersih Usai Banjir Rob di Jakut, Petugas Kumpulkan Satu Truk Sampah di Satu RW

Megapolitan
Adu Mulut antara Anggota DPRD DKI dan Direksi PT Transjakarta soal Rentetan Kecelakaan dalam Sebulan Terakhir

Adu Mulut antara Anggota DPRD DKI dan Direksi PT Transjakarta soal Rentetan Kecelakaan dalam Sebulan Terakhir

Megapolitan
Kilas Balik 17 Tahun Transjakarta, Wajah Baru Transportasi Publik yang Kini Sering Terlibat Kecelakaan

Kilas Balik 17 Tahun Transjakarta, Wajah Baru Transportasi Publik yang Kini Sering Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Ironi Slogan #KiniLebihBaik di Tengah Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta

Ironi Slogan #KiniLebihBaik di Tengah Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta

Megapolitan
Hendak Menyeberang, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Bus Transjakarta

Hendak Menyeberang, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Bus Transjakarta

Megapolitan
Saat Ormas Pemuda Pancasila Depok Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Junimart Dipecat

Saat Ormas Pemuda Pancasila Depok Geruduk Gedung DPRD, Tuntut Junimart Dipecat

Megapolitan
Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.