Demo Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja di Depok Jamin Tak Ada Sweeping

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno menjamin buruh yang melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tidak akan melakukan sweeping terhadap buruh lain.

Dia juga menjamin aksi akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

"Sweeping kami enggak melakukan, tetapi ajakan untuk hari ini sudah kita lakukan keliling ke teman-teman yang ada," ucap Wido kepada wartawan pada Selasa (6/10/2020).

"Karena ini pandemi, kita juga harus jaga jarak, jaga kesehatan. Paling hanya di depan depan perusahaan saja untuk mengikuti protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Buruh Depok Berencana Mogok Kerja 3 Hari

Selain itu, dia mengatakan tak ada instruksi agar anggotanya melakukan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja ke Jakarta atau kota-kota lain.

Menurutnya, unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja digelar di wilayah pabrik masing-masing yang terdapat serikat pekerja.

"Tidak, tidak bergabung (dengan demo di kota lain), di perusahaan masing-masing saja," ujar Wido

Sekitar 10.000 anggota FSPMI Depok sudah diinstruksikan agar berunjuk rasa dan mogok kerja secara massal selama 3 hari.

Sebelumnya, sebagaimana sikap para pekerja dan buruh di pelbagai daerah, FSPMI Kota Depok juga menyatakan sikap menolak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah kemarin.

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

"Jadi karena apa kami tolak? Pesangon didegradasi, kemudian cuti haid dihilangkan, terus kontrak kerja seumur hidup bisa, outsourcing seumur hidup bisa," ujarnya.

Penolakan ini selaras dengan gelombang protes kalangan pekerja dan buruh serta koalisi masyarakat sipil terhadap UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang masuk dalam Omnibus Law usulan Presiden RI Joko Widodo ini dinilai rentan mengeksploitasi para pekerja dan buruh serta lingkungan hidup.

Dari sisi pekerja, berikut segelintir dari sekian kerugian yang akan ditimbulkan akibat disahkannya undang-undang ini:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.