UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Buruh Depok Berencana Mogok Kerja 3 Hari

Kompas.com - 06/10/2020, 12:45 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

DEPOK, KOMPAS.com - Ribuan buruh di Kota Depok, Jawa Barat berencana mogok kerja massal sebagai bentuk protes atas disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah kemarin.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Depok, Wido Pratikno.

"Ya (akan mogok kerja). Kami memang sedang berkonsolidasi terus untuk hari ini enggak kerja dan 3 hari ke depan," ujar Wido kepada wartawan pada Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Ia berujar, rencana mogok kerja massal selama 3 hari ini merupakan instruksi dari pusat terhadap sekitar 10.000 anggota FSPMI Kota Depok.

Pihaknya sangat berkeberatan dengan beleid yang disahkan lewat UU Cipta Kerja, yang akan memberatkan kehidupan para buruh dan pekerja.

"Ya, namanya organisasi kan harus sudah taat terhadap organisasi. Maka dari itu, di saat ini, seruan itu harusnya wajib dilaksanakan," jelas Wido.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan para pekerja, selain juga diprediksi berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

1. Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Ada 732 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24 Pasien Meninggal dalam Sehari

Ada 732 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24 Pasien Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Viral 2 Pengemudi Ojek Online Masuk Tol Angke 1, Polisi: Ngakunya Tersasar, Sudah Ditilang

Viral 2 Pengemudi Ojek Online Masuk Tol Angke 1, Polisi: Ngakunya Tersasar, Sudah Ditilang

Megapolitan
Loloskan Kendaraan di Check Point Cikarang Barat, Polisi: Pasti Terjaring di Penyekatan Berikutnya

Loloskan Kendaraan di Check Point Cikarang Barat, Polisi: Pasti Terjaring di Penyekatan Berikutnya

Megapolitan
Nekat Mudik Naik Truk Pengangkut Motor, 10 Pemudik Terjaring Razia di GT Cikupa

Nekat Mudik Naik Truk Pengangkut Motor, 10 Pemudik Terjaring Razia di GT Cikupa

Megapolitan
Acara Kelulusan SMAN 81 di Balai Sudirman Dibubarkan Satpol PP, Panitia Diberi Teguran Tertulis

Acara Kelulusan SMAN 81 di Balai Sudirman Dibubarkan Satpol PP, Panitia Diberi Teguran Tertulis

Megapolitan
Polisi Gerebek Kampung Ambon Jakbar, 45 Orang Ditangkap, Senjata hingga Miras Diamankan

Polisi Gerebek Kampung Ambon Jakbar, 45 Orang Ditangkap, Senjata hingga Miras Diamankan

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bogor Ingatkan Pengelola Mal Perketat Protokol Kesehatan Jelang Lebaran

Wakil Wali Kota Bogor Ingatkan Pengelola Mal Perketat Protokol Kesehatan Jelang Lebaran

Megapolitan
Bangunan TK di Cipete Selatan Terbakar, Diduga akibat Warga Bakar Sampah

Bangunan TK di Cipete Selatan Terbakar, Diduga akibat Warga Bakar Sampah

Megapolitan
Tersangka Penyebar Ajakan Demo di Tol Mengaku Hanya Teruskan Pesan, Tak Berniat Ikut Unjuk Rasa

Tersangka Penyebar Ajakan Demo di Tol Mengaku Hanya Teruskan Pesan, Tak Berniat Ikut Unjuk Rasa

Megapolitan
Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik, Tersangka Mengaku Teruskan Pesan dari Grup WhatsApp

Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik, Tersangka Mengaku Teruskan Pesan dari Grup WhatsApp

Megapolitan
Jelang Lebaran, Pengunjung Padati Pasar Tanah Abang, Ada yang Tak Pakai Masker

Jelang Lebaran, Pengunjung Padati Pasar Tanah Abang, Ada yang Tak Pakai Masker

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Megapolitan
Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X