UU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Buruh Depok Berencana Mogok Kerja 3 Hari

Kompas.com - 06/10/2020, 12:45 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

DEPOK, KOMPAS.com - Ribuan buruh di Kota Depok, Jawa Barat berencana mogok kerja massal sebagai bentuk protes atas disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah kemarin.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Depok, Wido Pratikno.

"Ya (akan mogok kerja). Kami memang sedang berkonsolidasi terus untuk hari ini enggak kerja dan 3 hari ke depan," ujar Wido kepada wartawan pada Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Ia berujar, rencana mogok kerja massal selama 3 hari ini merupakan instruksi dari pusat terhadap sekitar 10.000 anggota FSPMI Kota Depok.

Pihaknya sangat berkeberatan dengan beleid yang disahkan lewat UU Cipta Kerja, yang akan memberatkan kehidupan para buruh dan pekerja.

"Ya, namanya organisasi kan harus sudah taat terhadap organisasi. Maka dari itu, di saat ini, seruan itu harusnya wajib dilaksanakan," jelas Wido.

Sebelumnya, pengesahan UU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan para pekerja, selain juga diprediksi berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

1. Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Megapolitan
Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Megapolitan
BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Minggu Pagi

BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Minggu Pagi

Megapolitan
Kerumunan di Flyover Rasuna Said, Polisi Amankan Sejumlah Motor, termasuk Vespa Gembel

Kerumunan di Flyover Rasuna Said, Polisi Amankan Sejumlah Motor, termasuk Vespa Gembel

Megapolitan
Kerumunan di Flyover Rasuna Said Dibubarkan Polisi, Pengendara Motor Kocar-kacir

Kerumunan di Flyover Rasuna Said Dibubarkan Polisi, Pengendara Motor Kocar-kacir

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

Megapolitan
Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X