25 Halte Rusak karena Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Kerugian Capai Rp 65 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah dilakukan inventarisasi, diketahui bahwa saat ini ada 25 halte bus rusak akibat kerusuhan yang terjadi saat aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian mencapai Rp 65 miliar atas kerusakan halte-halte bus tersebut.

"Karena tempat tempat tersebut adalah fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat umum, seperti halte kurang lebih ada 25 halte. Kerugian yang dihitung sementara Rp 65 miliar," ucap Ariza dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/10/2020).

Meski demikian, Pemprov DKI telah melakukan pengecekan dan memastikan bahwa seluruh fasilitas akan segera diperbaiki.

Baca juga: Wagub DKI Sayangkan Perusakan Fasilitas Umum Saat Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Politisi Partai Gerindra ini meminta agar masyarakat yang melakukan demo bisa menahan emosi sehingga tidak melakukan perusakan saat aksi.

"Untuk itu, kami minta kepada masyarkaat untuk tidak melakukan perusakan-perusakan fasilitas umum, atau fasilitas transportasi, atau fasilitas lainnya," ujarnya.

Adapun, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Gelombang demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.

Aksi unjuk rasa ini pun berdampak pada bentroknya aparat dan peserta aksi seperti di Harmoni dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas publik pun turut rusak dan terbakar. Kerusakan terjadi pada Halte Bundaran HI, Pos Polisi kawasan Harmoni, Sarinah MH Thamrin, Monas Barat Daya, pos polisi di Atmajaya, hingga pos polisi di Petojo.