Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, KPAI Minta Pemda Tak Hilangkan Hak Pendidikannya

Kompas.com - 14/10/2020, 22:49 WIB
Anak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAAnak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta dinas pendidikan di daerah tak menghilangkan hak pendidikan anak yang ikut demo penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pernyataan KPAI merespons adanya laporan aduan ancaman dari Depok dan Palembang terkait pemberian sanksi oleh Dinas Pendidikan pada anak-anak yang melakukan aksi demo UU Cipta Kerja, seperti akan di-drop out (DO) atau dikeluarkan, mutasi ke pendidikan paket C, dan mutasi ke sekolah pinggiran kota.

"KPAI menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah di pinggiran Sumatera Selatan, artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020) malam.

Baca juga: Cerita Ibu Pelajar di Bekasi, Seharian Cari Anak yang Ternyata Ada di Kantor Polisi

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Fahlevi kepada awak media juga mengatakan, seluruh aktivitas belajar saat ini masih tetap dilakukan di rumah karena pandemi Covid-19.

Namun, para pelajar tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar rumah dan ikut dalam rombongan massa aksi demo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi juga mengatakan kepada awak media, akan memberikan sanksi hukuman berupa drop out (DO) atau dikeluarkan dari sekolah jika ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Omnibus Law, apalagi anarkistis.

"Padahal anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana saat demo, apalagi bagi anak-anak yang diamankan sebelum mengikuti aksi demo, tidak seharusnya diancam sanksi atau dihukum oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan Negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI,” ujar Retno.

Baca juga: Polisi Akan Serahkan Pernyataan Pelajar yang Ditangkap Saat Demo ke Sekolah

KPAI memahami Dinas Pendidikan yang mengeluarkan larangan demo bagi para pelajar bermaksud baik, yaitu mencegah anak menjadi korban jika demo berlangsung ricuh sementara mereka berada dalam kerumunan massa.

Retno menyebutkan, niat baik tersebut tentu perlu diapresiasi, namun bentuknya seharusnya imbauan kepada seluruh guru.

Guru bisa diimbau untuk berkoordinasi dengan para orangtua peserta didiknya agar bisa bekerjasama memberikan pengertian anak-anaknya tentang potensi bahaya ketika anak-anak mengikuti aksi demo.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.