Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, KPAI Minta Pemda Tak Hilangkan Hak Pendidikannya

Kompas.com - 14/10/2020, 22:49 WIB
Anak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAAnak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta dinas pendidikan di daerah tak menghilangkan hak pendidikan anak yang ikut demo penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pernyataan KPAI merespons adanya laporan aduan ancaman dari Depok dan Palembang terkait pemberian sanksi oleh Dinas Pendidikan pada anak-anak yang melakukan aksi demo UU Cipta Kerja, seperti akan di-drop out (DO) atau dikeluarkan, mutasi ke pendidikan paket C, dan mutasi ke sekolah pinggiran kota.

"KPAI menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah di pinggiran Sumatera Selatan, artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020) malam.

Baca juga: Cerita Ibu Pelajar di Bekasi, Seharian Cari Anak yang Ternyata Ada di Kantor Polisi

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Fahlevi kepada awak media juga mengatakan, seluruh aktivitas belajar saat ini masih tetap dilakukan di rumah karena pandemi Covid-19.

Namun, para pelajar tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar rumah dan ikut dalam rombongan massa aksi demo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi juga mengatakan kepada awak media, akan memberikan sanksi hukuman berupa drop out (DO) atau dikeluarkan dari sekolah jika ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Omnibus Law, apalagi anarkistis.

"Padahal anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana saat demo, apalagi bagi anak-anak yang diamankan sebelum mengikuti aksi demo, tidak seharusnya diancam sanksi atau dihukum oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan Negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI,” ujar Retno.

Baca juga: Polisi Akan Serahkan Pernyataan Pelajar yang Ditangkap Saat Demo ke Sekolah

KPAI memahami Dinas Pendidikan yang mengeluarkan larangan demo bagi para pelajar bermaksud baik, yaitu mencegah anak menjadi korban jika demo berlangsung ricuh sementara mereka berada dalam kerumunan massa.

Retno menyebutkan, niat baik tersebut tentu perlu diapresiasi, namun bentuknya seharusnya imbauan kepada seluruh guru.

Guru bisa diimbau untuk berkoordinasi dengan para orangtua peserta didiknya agar bisa bekerjasama memberikan pengertian anak-anaknya tentang potensi bahaya ketika anak-anak mengikuti aksi demo.

“Karena kerumunan massa yang berpotensi adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Retno.

Pelibatan orangtua

Menurut Retno, pelibatan orangtua dan guru dalam memberikan pemahaman melalui dialog sehat sangat penting.

Pelibatan penting karena mengingat saat ini anak-anak masih belajar dari rumah, jadi peran keluarga sangat kuat.

“Mengimbau agar anak-anak tidak aksi demo atas nama keamanan dan keselatan anak-anak bisa dilakukan sebagai pencegahan, namun melarang dengan menyertakan hukuman jika dilanggar akan diberi sanksi bukan kebijakan yang tepat dan berpotensi melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” tambah Retno.

Baca juga: Polisi Tetapkan Tersangka 6 Perusuh Demo di Tangerang, 4 Orang Pelajar

Retno menambahkan, hak mengeluarkan pendapat bagi seluruh warga Negara, termasuk anak-anak di jamin oleh konstitusi RI dan hak anak untuk berpartisipasi juga dilindungi UU Perlindungan Anak.

“Jika Sekolah dan Dinas Pendidikan hendak melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang mengikuti aksi demo, maka lakukan koordinasi dengan melibatkan orangtua, wali kelas dan guru Bimbingan Konseling, bukan dengan hukuman di keluarkan dari sekolah sehingga anak kehilangan hak atas pendidikan karena tidak ada sekolah lain yang bersedia menerima anak-anak tersebut. Padahal Hak Atas Pendidikan adalah hak asasi dasar yang harus dipenuhi Negara dalam keadaan apa pun,” urai Retno.

Seperti diketahui, demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja juga diikuti oleh para pelajar.

Pelajar yang ikut berasal dari tingkat SD hingga menengah atas baik maupun SMK.

Dalam catatan Kompas.com, polisi beberapa kali menangkap pelajar-pelajar STM saat menggelar razia demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebanyak 1.377 orang ditangkap polisi imbas dari demo tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

"Dari 1.377 (anak), dievaluasi 75-80 persen adalah anak-anak sekolah. Bahkan ada 5 anak SD yang umurnya sekitar 10 tahun," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Yusri menjelaskan, jumlah pelajar yang diamankan setidaknya ada 900 orang.



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Tidak Ada Lagi Antrean Jenazah Psien Covid-19 di Krematorium Cilincing

Sudah Tidak Ada Lagi Antrean Jenazah Psien Covid-19 di Krematorium Cilincing

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus, Ini Aturan Shalat Jumat di Jabodetabek

PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus, Ini Aturan Shalat Jumat di Jabodetabek

Megapolitan
Ada Aksi Balap Liar di Senayan Saat PPKM Level 4, Polisi Bakal Gencarkan Patroli

Ada Aksi Balap Liar di Senayan Saat PPKM Level 4, Polisi Bakal Gencarkan Patroli

Megapolitan
Hari Ini, Kualitas Udara di Jakarta Ada di Peringkat 9 Terburuk di Dunia

Hari Ini, Kualitas Udara di Jakarta Ada di Peringkat 9 Terburuk di Dunia

Megapolitan
17 Posko Vaksinasi Merdeka Dibuka di Kecamatan Kalideres

17 Posko Vaksinasi Merdeka Dibuka di Kecamatan Kalideres

Megapolitan
UPDATE 6 Agustus: Pasien di RS Wisma Atlet Kini Tersisa 2.002 Orang

UPDATE 6 Agustus: Pasien di RS Wisma Atlet Kini Tersisa 2.002 Orang

Megapolitan
Kemendagri dan Polisi Selidiki Kasus Vaksinasi Covid-19 Pakai NIK Orang Lain di Tangsel

Kemendagri dan Polisi Selidiki Kasus Vaksinasi Covid-19 Pakai NIK Orang Lain di Tangsel

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Anggaran Penanganan Covid-19 Jakarta Bocor Rp 7 Miliar akibat Pemborosan Pengadaan Alat Kesehatan

Megapolitan
Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Polres Jaksel Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 Kolektif, Ini Cara Daftarnya..

Megapolitan
Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Pungutan Bansos Tunai di Beji untuk Servis Ambulans, Polisi Sebut Tak Ada Unsur Pidana

Megapolitan
Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Anies Terbitkan Kepgub tentang Syarat Vaksin Covid-19 untuk Berkegiatan di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Kronologi Kasus Pemukulan yang Bikin Satpam GBK Ditahan

Megapolitan
Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan dan Berujung Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Dinar Candy Berbikini di Pinggir Jalan dan Berujung Jadi Tersangka Kasus Pornografi

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Tambah 228, Pasien Dirawat Tercatat 4.251 Orang

UPDATE 5 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Kota Tangerang Tambah 228, Pasien Dirawat Tercatat 4.251 Orang

Megapolitan
Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X