Kompas.com - 19/10/2020, 16:56 WIB
Massa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOMassa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menganggap langkah judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ke Mahkamah Konstitusi tak akan efektif.

Oleh karenanya, BEM SI masih berpegang pada tuntutan semula, yaitu mendesak agar Undang-Undang yang menimbulkan gelombang protes dari banyak kalangan, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil itu dicabut.

"Meskipun terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja," jelas Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10/2020).

Baca juga: Demo, Perppu, atau Judicial Review untuk Sikapi UU Cipta Kerja?

"Padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut Undang-Undang tersebut," tambahnya.

Aliansi BEM SI beranggapan, ada dua preseden yang membuat mereka skeptis terhadap judicial review UU Cipta Kerja ke MK.

"Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja," kata Remy, soal preseden pertama.

Kedua, UU tentang MK juga sudah direvisi oleh DPR dan disepakati pemerintah baru-baru ini, dengan proses yang juga tak transparan.

Baca juga: Saat Judicial Review UU Cipta Kerja Dinilai Sebagai Cara Paling Tepat

Dalam hasil revisi itu, ada kenaikan usia minimal hakim konstitusi, perpanjangan masa jabatan ketua, wakil ketua, serta hakim MK, hingga kenaikan usia pensiun.

"Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi," ujar Remy.

"Hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif," lanjutnya.

Oleh karena itu, Aliansi BEM SI berencana kembali menggelar aksi damai tolak UU Cipta Kerja di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, besok Selasa (20/10/2020) pukul 13.00 WIB.

Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Dicabut Pemerintah, BEM SI Akan Turun ke Jalan Lagi Besok

Selain mendesak agar Jokowi menerbitkan Perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja, aksi ini juga bentuk protes atas maraknya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada massa aksi tolak UU Cipta Kerja.

Mereka juga menyebut terjadi "berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Mudik Lebaran 2021, Polisi Buat Titik Penyekatan hingga Kendaraan yang Boleh Melintas

Larangan Mudik Lebaran 2021, Polisi Buat Titik Penyekatan hingga Kendaraan yang Boleh Melintas

Megapolitan
Aturan Lengkap Pelonggaran Jam Operasional Restoran Saat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Aturan Lengkap Pelonggaran Jam Operasional Restoran Saat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Megapolitan
IKAPPI Minta Pemprov DKI Selamatkan Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu

IKAPPI Minta Pemprov DKI Selamatkan Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Terbakar, Damkar: Tergolong Kebakaran Besar

Gedung Blok C Pasar Minggu Terbakar, Damkar: Tergolong Kebakaran Besar

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Ucapan Selamat Beribadah Puasa kepada Pembaca Kompas.com

Wagub DKI Sampaikan Ucapan Selamat Beribadah Puasa kepada Pembaca Kompas.com

Megapolitan
UPDATE 12 April: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 230 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 12 April: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 230 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Megapolitan
UPDATE 12 April: Kabupaten Bekasi Catat 13 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 April: Kabupaten Bekasi Catat 13 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sudin Pertamanan Jaksel Sebar Tim Khusus untuk Antisipasi Pohon Tumbang

Sudin Pertamanan Jaksel Sebar Tim Khusus untuk Antisipasi Pohon Tumbang

Megapolitan
UPDATE 12 April: Depok Catat 89 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 April: Depok Catat 89 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Anies Larang Live Music di Restoran dan Kafe Selama Ramadhan

Anies Larang Live Music di Restoran dan Kafe Selama Ramadhan

Megapolitan
Anies Larang Bar di Restoran dan Rumah Makan Beroperasi Selama Ramadhan

Anies Larang Bar di Restoran dan Rumah Makan Beroperasi Selama Ramadhan

Megapolitan
Tarawih Perdana di Masjid Raya Al Azhom Kota Tangerang, Penerapan Prokes secara Ketat

Tarawih Perdana di Masjid Raya Al Azhom Kota Tangerang, Penerapan Prokes secara Ketat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di DKI Jakarta | Kesaksian Sopir Transjakarta yang Tabrak Pelajar hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di DKI Jakarta | Kesaksian Sopir Transjakarta yang Tabrak Pelajar hingga Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X