BEM SI Anggap Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK Tak Akan Efektif

Kompas.com - 19/10/2020, 16:56 WIB
Massa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOMassa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menganggap langkah judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ke Mahkamah Konstitusi tak akan efektif.

Oleh karenanya, BEM SI masih berpegang pada tuntutan semula, yaitu mendesak agar Undang-Undang yang menimbulkan gelombang protes dari banyak kalangan, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil itu dicabut.

"Meskipun terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja," jelas Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10/2020).

Baca juga: Demo, Perppu, atau Judicial Review untuk Sikapi UU Cipta Kerja?

"Padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut Undang-Undang tersebut," tambahnya.

Aliansi BEM SI beranggapan, ada dua preseden yang membuat mereka skeptis terhadap judicial review UU Cipta Kerja ke MK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja," kata Remy, soal preseden pertama.

Kedua, UU tentang MK juga sudah direvisi oleh DPR dan disepakati pemerintah baru-baru ini, dengan proses yang juga tak transparan.

Baca juga: Saat Judicial Review UU Cipta Kerja Dinilai Sebagai Cara Paling Tepat

Dalam hasil revisi itu, ada kenaikan usia minimal hakim konstitusi, perpanjangan masa jabatan ketua, wakil ketua, serta hakim MK, hingga kenaikan usia pensiun.

"Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi," ujar Remy.

"Hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja bukan merupakan cara yang efektif," lanjutnya.

Oleh karena itu, Aliansi BEM SI berencana kembali menggelar aksi damai tolak UU Cipta Kerja di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, besok Selasa (20/10/2020) pukul 13.00 WIB.

Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Dicabut Pemerintah, BEM SI Akan Turun ke Jalan Lagi Besok

Selain mendesak agar Jokowi menerbitkan Perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja, aksi ini juga bentuk protes atas maraknya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada massa aksi tolak UU Cipta Kerja.

Mereka juga menyebut terjadi "berbagai upaya penyadapan terhadap para aktivis dan akademisi yang menolak UU Cipta Kerja".

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
Saksi: Teman Pelaku Penembakan di Taman Sari Merusak Gerobak dan Mobil Warga

Saksi: Teman Pelaku Penembakan di Taman Sari Merusak Gerobak dan Mobil Warga

Megapolitan
Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Megapolitan
22 Persen Kelurahan di Kota Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19

22 Persen Kelurahan di Kota Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Kesal Ditanyakan Kasus Korupsi KONI, Kadispora Tangsel Intimidasi Jurnalis di Gedung Kejaksaan

Kesal Ditanyakan Kasus Korupsi KONI, Kadispora Tangsel Intimidasi Jurnalis di Gedung Kejaksaan

Megapolitan
UPDATE 22 Juni: Tambah 87 Kasus Covid-19 di Tangsel, 600 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 22 Juni: Tambah 87 Kasus Covid-19 di Tangsel, 600 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X