Dihadiri Ratusan Orang, DPRD DKI Pastikan Rapat Anggaran di Puncak Bogor Jaga Jarak dan Tak Berkerumun

Kompas.com - 22/10/2020, 15:47 WIB
Rapat anggaran di Komisi D bersama Dinas Bina Marga, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIRapat anggaran di Komisi D bersama Dinas Bina Marga, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang digelar oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Puncak Bogor masih menjadi sorotan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan, pemilihan tempat tersebut memang lebih tepat ketimbang dilaksanakan di Gedung DPRD DKI.

Pasalnya, rapat itu dihadiri ratusan orang yang terdiri dari anggota DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Tapi memang yang di Grand Cempaka masuk akal juga. Karena suasana di Grand cempaka itu lebih luas kan. Orang enggak menumpuk. Kalau pergi ke sana lihat, memang betul-betul orang itu bisa menyebar dan sistem ventilasi ruangan terbuka. Kalau di DPRD pasti ramai. Ada teman-teman yang trauma di DPRD karena udah ada yang kena," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Ia menjelaskan, rapat pun diatur menjadi masing-masing komisi dengan sistem jaga jarak.

"Pertama banggar, lalu kemarin per komisi A B C D E, di Grand Cempaka itu luas jadi kepencar. Rapat di ruangan masing masing. Saya hal-hal kayak begitu termasuk kritis karena ngapain sih ke sana. Tapi kemarin saya lihat amati, karena usul saya kan daring. Tapi sesudah saya ke sana efektif kok ke sana," jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan, DPRD DKI memang mengusulkan dua jenis rapat. Yakni via daring dan rapat di puncak Bogor.

Namun, rapat via daring tak dilaksanakan lantaran dinilai tidak efektif. Di samping itu, pembahasan anggaran dianggap lebih maksimal bila dilakukan secara tatap muka.

"Kemarin ada 2 pilihan, yang pertama daring. Tapi rapat ini kam butuh perhatian besar, kalau daring kayaknya kurang efektif. Sekarang kalau bilang efektif apa tidak, saya amati kemarin, rapat teman-teman pada kuat sampai jam 10 malam. Komisi E sampai jam 10," tambah Johnny.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mulai membahas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Rabu kemarin.

Meski demikian, pembahasan ini tak dilaksanakan di Gedung DPRD DKI seperti tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Dalam undangan rapat, tertulis bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2020 dilakukan di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.

Untuk pihak eksekutif yang hadir yakni Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan jajaran Pemprov DKI lainnya.

"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak saat dihubungi Kompas.com.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 11 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 11 Mei 2021

Megapolitan
2.094 Pengajuan SIKM Ditolak, Pemprov DKI: Banyak Dokumen Dipalsukan Pemohon

2.094 Pengajuan SIKM Ditolak, Pemprov DKI: Banyak Dokumen Dipalsukan Pemohon

Megapolitan
Tengku Zulkarnain Meninggal, Slamet Maarif: Beliau Berani Membela Pendiriannya

Tengku Zulkarnain Meninggal, Slamet Maarif: Beliau Berani Membela Pendiriannya

Megapolitan
Update 10 Mei: 694 Kasus Baru, Pasien Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 7.664

Update 10 Mei: 694 Kasus Baru, Pasien Aktif Covid-19 di Jakarta Kini 7.664

Megapolitan
Pemuda di Jakarta Meninggal Setelah Suntik Vaksin AstraZeneca, Kakak Almarhum: Tak Ada Penyakit Bawaan

Pemuda di Jakarta Meninggal Setelah Suntik Vaksin AstraZeneca, Kakak Almarhum: Tak Ada Penyakit Bawaan

Megapolitan
Lima Hari Berlakunya Larangan Mudik, 259 Pemohon Ajukan SIKM di Kota Tangerang

Lima Hari Berlakunya Larangan Mudik, 259 Pemohon Ajukan SIKM di Kota Tangerang

Megapolitan
Tak Ada RT Zona Merah, Tempat Wisata di Tangsel Beroperasi Saat Lebaran 2021

Tak Ada RT Zona Merah, Tempat Wisata di Tangsel Beroperasi Saat Lebaran 2021

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Dilanjut 17 Mei, Agendanya Pemeriksaan Ahli

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Dilanjut 17 Mei, Agendanya Pemeriksaan Ahli

Megapolitan
Pemkot Tangsel Raih WTP ke-9 Kalinya, Walkot Benyamin: Kami Akan Pertahankan

Pemkot Tangsel Raih WTP ke-9 Kalinya, Walkot Benyamin: Kami Akan Pertahankan

Megapolitan
Update 10 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 10 dan 1 Pasien Meninggal di Tangsel

Update 10 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 10 dan 1 Pasien Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Petugas di Pos Penyekatan Kedungwaringin Ditambah 150 Orang

Jumlah Petugas di Pos Penyekatan Kedungwaringin Ditambah 150 Orang

Megapolitan
Pemuda Jakarta Timur Meninggal Setelah Disuntik Vaksin AstraZeneca, Anies: Perlu Perhatian Serius

Pemuda Jakarta Timur Meninggal Setelah Disuntik Vaksin AstraZeneca, Anies: Perlu Perhatian Serius

Megapolitan
61 Kendaraan Dicegat di Posko Penyekatan Pemudik dan Check Point di Kota Tangerang

61 Kendaraan Dicegat di Posko Penyekatan Pemudik dan Check Point di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warganya Gelar Halalbihalal Lebaran Hanya dengan Keluarga Inti

Pemkot Tangsel Minta Warganya Gelar Halalbihalal Lebaran Hanya dengan Keluarga Inti

Megapolitan
Momen Anies Marah, dari Anggaran Alat Tulis Rp 1,6 Triliun hingga Toa untuk Peringatan Dini Banjir Jakarta

Momen Anies Marah, dari Anggaran Alat Tulis Rp 1,6 Triliun hingga Toa untuk Peringatan Dini Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X