Pemkot Tangerang Selatan Belum Putuskan Besaran UMK 2021

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memutuskan besaran upah minimum kota (UMK) 2021.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Sukanta menjelaskan, pihaknya baru akan menyiapkan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

Rapat tersebut disiapkan seiring dengan keluarnya Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di wilayah Banten.

"Kami baru mempersiapkan untuk rapat (bersama) Depeko. Jadi memang kami berdasarkan hasil keputusan rapat sebelumnya, itu menunggu UMP Provinsi Banten," ujar Sukanta saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Banten 2021 Telah Ditetapkan, Ini Besarannya

Dalam rapat pembahasan UMK, kata Sukanta, Dinas Ketenagakerjaan bakal melibatkan asosiasi, serikat pekerja, hingga akademisi dari perguruan tinggi.

Dengan begitu, diharapkan keputusan terkait pengupahan yang akan diambil nantinya sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

"Seperti biasanya kami melibatkan dari APINDO, dari serikat, dari dewan pakar pengupahan. Kan kami ini bentuknya tim ya di sini," kata Sukanta.

"Dewan pakar pengupahan itu kebanyakan kami ambil dari perguruan tinggi," sambung dia.

Baca juga: Buruh Akan Unjuk Rasa Hari Ini, Tolak Omnibus Law dan Tuntut Kenaikan Upah

Adapun rapat koordinasi Depeko rencananya akan dilaksanakan pada Senin, 9 November 2020, sebelum batas akhir pengumuman upah minimum kabupaten/kota pada 21 November 2020.

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun ini.