Kompas.com - 12/11/2020, 15:31 WIB
Foto diambil pada 21 Februari 2017 memperlihatkan, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berorasi saat mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGFoto diambil pada 21 Februari 2017 memperlihatkan, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berorasi saat mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih belum memperbolehkan kawasan Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk untuk reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, hingga saat ini kawasan Monas belum bisa dibuka.

Sebab, Jakarta masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Baca juga: PA 212: Aksi pada 2016 di Monas, Masak Reuninya di Ancol

"Sepengetahuan saya kan kita masih PSBB, kan Monas ditutup dan satu lagi Kota Tua masih ditutup," ujar Taufan kepada Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Taufan mengaku, dia belum menerima perintah lain terkait acara tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat pengajuan izin penggunaan kawasan Monas dari PA 212.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Kaji Betul Permintaan PA 212 Gelar Reuni di Monas

"Kalau surat sih di mana-mana diterima, tapi kalau dijawab kan belum tahu kapan," ucap Taufan.

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif sebelumnya mengatakan, menurut rencana, reuni PA 212 digelar di kawasan Monas karena aksi pada 2016 juga dilaksanakan di sana.

Oleh karena itu, PA 212 belum berencana menggunakan lokasi lain dan masih berniat menggelar reuni di kawasan Monas, seperti perhelatan tahun-tahun sebelumnya.

"Kan memang setiap tahun di Monas. (Aksi) 212 tahun 2016 juga kan kejadiannya di Monas, masak mau di Ancol reuninya," kata Slamet.

Menurut dia, PA 212 sudah mengajukan surat izin penggunaan kawasan Monas untuk menggelar reuni tahunan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Surat tersebut sudah dilayangkan tiga bulan lalu dan masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"(Pengajuan izin) sudah tiga bulan lalu," kata Slamet.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Wagub DKI: Sekalipun Sudah Vaksin, Bukan Berarti Bebas Tak Jalankan Prokes

Megapolitan
Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Bagaimana Harimau Tino dan Hari di Ragunan Tertular Covid-19? Ini Kata Dokter Hewan

Megapolitan
Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Hasil Penjualan Sapi 23 Pedagang di Depok Dibawa Kabur, Kerugian Ditaksir Rp 1,4 Miliar

Megapolitan
Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Dua Harimau Sumatera di Ragunan Terpapar Covid-19, Anies: Sudah Ada Tanda-tanda Kesembuhan

Megapolitan
Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Video Tawuran Pemuda di Bintaro Viral, Saksi Sebut Ada yang Bawa Sajam

Megapolitan
UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

UPDATE 1 Agustus: Tambah 2.701 Kasus Covid-19 di Jakarta, 15.884 Orang Kini Berjuang Sembuh

Megapolitan
Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Makan Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Pengusaha Warteg: Kebijakan yang Mengada-ada

Megapolitan
Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Megapolitan
Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Megapolitan
Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Megapolitan
Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Megapolitan
Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Megapolitan
Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X