Wagub DKI Mengaku Tak Memiliki Wewenang Bubarkan Acara, tapi Ada Aturannya Dalam Perda

Kompas.com - 20/11/2020, 09:48 WIB
Ahmad Riza Patria KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAhmad Riza Patria

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu acara, salah satunya acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Menurut Riza, pembubaran suatu acara tidak diatur dalam peraturan gubernur di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Pemprov DKI hanya mengimbau massa yang menghadiri suatu acara untuk tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Alasan Acara Rizieq Tak Dibubarkan, Wagub DKI: Bisa Menjadi Konflik, Malah Chaos

"Jadi memang tidak ada dalam Pergub bahwa kami bisa membubarkan, yang kami lakukan adalah memberikan imbauan seperti surat, kemudian menutup menyegel misalnya restoran," ujar Riza dalam acara Mata Najwa Trans7, Rabu (18/11/2020).

Namun, pembubaran acara berkerumum nyatanya diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Perda yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 November 2020 tersebut mengatur sanksi khusus bagi masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, termasuk pembubaran kegiatan.

Baca juga: Perda Penanggulangan Covid-19 Berlaku, Ini Sanksi bagi Pelanggar Wajib Masker

Artinya, Perda Penanggulan Covid-19 diteken 2 hari sebelum acara pernikahan putri Rizieq Shihab pada 14 November 2020.

Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Perlindungan kesehatan masyarakat meliputi melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 serta melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.

Pasal 18 Ayat 2 menyebut penyelenggara acara yang tidak menjalankan protokol kesehatan atau menimbulkan suatu kerumunan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

"Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada (Pasal 18) ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI," bunyi Pasal 18 Ayat 3.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Megapolitan
Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Megapolitan
BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Minggu Pagi

BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Minggu Pagi

Megapolitan
Kerumunan di Flyover Rasuna Said, Polisi Amankan Sejumlah Motor, termasuk Vespa Gembel

Kerumunan di Flyover Rasuna Said, Polisi Amankan Sejumlah Motor, termasuk Vespa Gembel

Megapolitan
Kerumunan di Flyover Rasuna Said Dibubarkan Polisi, Pengendara Motor Kocar-kacir

Kerumunan di Flyover Rasuna Said Dibubarkan Polisi, Pengendara Motor Kocar-kacir

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

Megapolitan
Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X