Kompas.com - 20/11/2020, 09:48 WIB
Ahmad Riza Patria KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAhmad Riza Patria

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu acara, salah satunya acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Menurut Riza, pembubaran suatu acara tidak diatur dalam peraturan gubernur di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Pemprov DKI hanya mengimbau massa yang menghadiri suatu acara untuk tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Alasan Acara Rizieq Tak Dibubarkan, Wagub DKI: Bisa Menjadi Konflik, Malah Chaos

"Jadi memang tidak ada dalam Pergub bahwa kami bisa membubarkan, yang kami lakukan adalah memberikan imbauan seperti surat, kemudian menutup menyegel misalnya restoran," ujar Riza dalam acara Mata Najwa Trans7, Rabu (18/11/2020).

Namun, pembubaran acara berkerumum nyatanya diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Perda yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 12 November 2020 tersebut mengatur sanksi khusus bagi masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, termasuk pembubaran kegiatan.

Baca juga: Perda Penanggulangan Covid-19 Berlaku, Ini Sanksi bagi Pelanggar Wajib Masker

Artinya, Perda Penanggulan Covid-19 diteken 2 hari sebelum acara pernikahan putri Rizieq Shihab pada 14 November 2020.

Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.

Perlindungan kesehatan masyarakat meliputi melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 serta melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.

Pasal 18 Ayat 2 menyebut penyelenggara acara yang tidak menjalankan protokol kesehatan atau menimbulkan suatu kerumunan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

"Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada (Pasal 18) ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI," bunyi Pasal 18 Ayat 3.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa DKI Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa DKI Jakarta Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 14 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 14 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Kedua, 14 April 2021, di Bekasi

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari Kedua, 14 April 2021, di Bekasi

Megapolitan
Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Lahannya Mau Diserbot, Yayasan Carolus Laporkan Sejumlah Oknum Aparat ke Pihak Berwenang

Megapolitan
Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Pengemudi Bus di Terminal Kalideres Keluhkan Adanya Larangan Mudik

Megapolitan
2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

2 Hari Operasi Keselamatan Jaya, 744 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak Polda Metro

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Terminal Pulo Gebang Tak Akan Kurangi Jumlah PO Bus Selama Periode Larangan Mudik Lebaran

Megapolitan
Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Wagub DKI Akan Cek Status Rumah Menlu Pertama RI yang Dijual

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Wagub DKI Sebut Tak Ada Temuan Kasus Covid-19 Selama Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Kejari Dalami Dugaan Korupsi yang Diungkap Petugas Damkar Depok

Megapolitan
Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Disparekraf DKI: Restoran Tidak Boleh Tampilkan Pertunjukan DJ Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Hari Pertama Ramadhan, Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Sepi Pengunjung

Megapolitan
[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

[Update 13 April]: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Bertambah 828

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X