Ketua RT di Penjaringan Diperiksa Polisi karena Diduga Minta Uang ke Warga Saat Bagi Bansos

Kompas.com - 23/11/2020, 17:45 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ahrie Sonta mengatakan, jajaranya memeriksa Ketua RT 02, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Andi Aris terkait dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial ( bansos).

Andi disebut telah memungut biaya kepada warga yang hendak mengambil (bansos) Covid-19. Bansos itu berasal dari Kementerian Sosial yang disalurkan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.

"Barusan kami sudah melakukan penyelidikan ke lokasi, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan terhadap RT-nya dan saksi-saksi korban yang ada di sana," kata Ahrie di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Mensos Minta Masyarakat yang Tak Terima Bansos Tidak Nyinyir di Medsos

Selain Andi, polisi juga memeriksa sejumlah warga untuk dimintai keterangan.

"Masih kami periksa, ini dia melakukannya hanya untuk warga tertentu. Tadi beberapa (barang bukti) ada yang dibawa," ujar Ahrie.

TribunJakarta.com sebelumnya melaporkan, seorang warga bernama Tari mengaku bahwa dia  dimintai sejumlah uang oleh ketua RT itu saat ingin mengambil bansos.

"Ngambilnya pakai KK ini. Bayarnya Rp 15.000, kadang Rp 20.000 kalau enggak bayar, enggak dapat," kata Tari, kemarin.

Tari juga mengeluhkan, bantuan sosial kerap dibagikan beberapa minggu setelah dikirim dari Kementerian Sosial.

Andi Aris secara terpisah mengatakan, dia sengaja menahan bantuan itu karena jumlah paket yang diterima pihaknya tak sesuai dengan jumlah warga yang mesti menerima bantuan tersebut.

"Sudah terima 109 paket, sedangkan warga kami 136 KK yang khusus domisili di RT 02. Itu pun pengontrak belum terhitung," ucap Andi.

Andi menahan pendistribusian bantuan sosial karena tak mau ada kecemburuan di antara warga.

Sementara soal penarikan biaya bansos, dia mengatakan uang itu diberikan warga sebagai sumbangan sukarela.

"Ya tergantung. Kadang-kadang ada yang kasih buat beli rokok. Enggak ditarifin. Ya namanya warga ngerti mungkin dia (lihat) kami juga capek angkut dari sana sini. Kadang ngasih Rp 5.000, kadang Rp 10.000," ucap Andi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X