Anggota DPRD Dorong Pemprov DKI Sediakan Lebih Banyak Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun lebih banyak rumah susun sewa (rusunawa) ketimbang rumah susun hak milik (rusunami) dengan uang muka (down payment) DP Rp 0.

"Justru kalau kita mau bicara jujur, keberpihakan Pemprov DKI Jakarta akan terwujud jika pemprov menyediakan rusunawa," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Gembong menilai, rusunawa bakal bermanfaat bagi warga dengan penghasilan terbatas, misalnya pedagang kaki lima. Warga seperti itu sulit memenuhi syarat jadi pemilik rusunami karena harus punya penghasilan Rp 7 juta sebulan.

Baca juga: Merespons F-Demokrat, Pemprov DKI Masih Prioritaskan Penyediaan Rusunawa

"Sekarang pedagang kaki lima yang penghasilan terbatas, memang ada bisa ditargetkan 7 juta penghasilan? Enggak juga kan?" kata dia.

Dia mengkritik jumlah unit rusunawa yang masih jauh dari target. Saat ini jumlah rusunawa di Jakarta belum menyentuh angka 50.000 unit.

Karena itu, Gembong mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian lebih terhadap penyediaan rusunawa sambil fokus untuk menunaikan janjinya untuk membangun hunian DP Rp 0.

"Tetapi dibagi dua, di satu sisi dia (Pemprov DKI Jakarta) tetap concern untuk DP Rp 0, di sisi lain juga dia fokus untuk rusunawa. Kalau tidak enggak akan tercapai," kata Gembong.

Dengan demikian, kata dia, Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan pilihan kepada masyarakat. Mereka yang ingin memiliki rumah dan memenuhi syarat pendapatan tertentu bisa memilih hunian DP Rp 0. Sementara warga dengan pendapatan kurang dapat memilih untuk menempati rusunawa.

"Yang punya duit silakan pakai DP Rp 0, yang enggak punya duit silakan pakai rusunawa," ujar Gembong.

Dia juga mengkritik realisasi penyediaan rumah DP Rp 0. Menurut Gembong, program yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan itu terlihat.

Dia menambahkan, penyediaan hunian menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.

"Kalau bicara prioritas pasti tetap penanganan banjir, penyediaan hunian buat keluarga Jakarta," ujar Gembong.