Anggarkan Rp 411 M, Target Pemprov DKI Buat 150.000 Sumur Resapan Selama 2021

Program sumur resapan dikritik karena dinilai tidak akan menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono, pembangunan sumur resapan tidak mampu menjawab persoalan ketika ada luapan maupun kiriman air dari hulu.

"Kalau sumur resapan ya menjawab gerimis," tutur Gembong.

Pemprov DKI Jakarta, menurut Gembong, seharusnya memprioritaskan pembenahan di 13 aliran sungai di Ibu Kota, baru kemudian menambah jumlah drainase vertikal.

Pembenahan 13 aliran sungai merupakan program jangka panjang dan harus diteruskan oleh siapa pun yang menjadi pemimpin.

"Kalau kita bicara 13 aliran sungai kan program jangka panjang dan itu harus diteruskan oleh siapa pun pemimpinnya," kata Gembong.

Sementara untuk program drainase vertikal merupakan jawaban atas program yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sehingga saat ini belum ada titik temu mengenai program jangka panjang dengan program unggulan tersebut.

Gembong menuturkan, jika Pemprov DKI Jakarta masih belum sepenuhnya memikirkan solusi penanganan banjir untuk jangka panjang, maka Pemprov DKI Jakarta hanya bekerja untuk menunaikan janjinya semata.

Gembong juga tidak melihat adanya kesungguhan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan normalisasi.

Menurut dia, kebijakan ini dilakukan hanya untuk menyinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan menjalankan program yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Artinya karena dia diharuskan menyinkronkan program, maka mau tidak mau dia harus lakukan pembebasan itu," tutur Gembong.