Kompas.com - 12/12/2020, 06:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pernyataan setelah selesai diperiksa oleh Polda Metro Jaya KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pernyataan setelah selesai diperiksa oleh Polda Metro Jaya
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memperpanjang izin reklamasi di Pulau G, salah satu pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan putusan MA yang menolak peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.

"Amar putusan tolak PK," tulis putusan MA yang diunggah di situs resmi mahkamahagung.go.id, dikutip pada Kamis (10/12/2020).

Putusan tersebut diketok pada 26 November 2020, dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, hakim 2 Hary Djatmiko, dan hakim 3 Supandi.

Baca juga: PK Pulau G Ditolak MA, KSTJ: Anies Hanya Gimik Mau Hentikan Reklamasi

Sengketa perizinan ini bermula ketika PT Muara Wisesa Samudera selaku pengembang menggugat Anies karena tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Perkara tersebut terdaftar pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Dalam gugatannya, PT Muara Wisesa Samudra meminta majelis hakim PTUN mewajibkan Anies segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Majelis hakim PTUN pada 30 April 2020 mengabulkan gugatan itu.

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengajukan PK atas putusan PTUN pada 15 Oktober 2020.

PK tersebut teregistrasi dengan Nomor 157 PK/FP/TUN/2020 dan didistribusikan pada 2 November 2020.

Namun, PK yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dinyatakan ditolak dan Anies tetap diwajibkan untuk segera memperpanjang izin reklamasi Pulau G.

Janji kampanye Anies

Dengan putusan MA ini, janji politik Anies untuk menghentikan reklamasi di teluk Jakarta tak bisa sepenuhnya terealisasi.

Padahal, menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi salah satu janji kampanye Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Baca juga: PK Reklamasi Pulau G Ditolak MA, Pemprov DKI Jakarta Tunggu Pemberitahuan Resmi

Anies dan pasangannya pada Pilkada DKI, Sandiaga Uno, dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

Alasannya, reklamasi merugikan para nelayan di sana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Pemprov DKI Tempel Stiker di Rumah Pemudik, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Kedatangan Pemudik di Bojong Nangka Tangerang Dipantau secara Daring

Megapolitan
Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Wagub DKI Minta Maaf soal Video Paduan Suara di Ruang Utama Masjid Istiqlal

Megapolitan
Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Taman Mini Indonesia Indah Dibuka Kembali, Warga KTP Non-DKI Boleh Datang

Megapolitan
Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Larangan Mudik Berakhir, Stasiun Pasar Senen Ramai Calon Penumpang

Megapolitan
Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, Pengelola Perketat Pengawasan Prokes

Megapolitan
Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Hujan Deras Semalam, Sejumlah Titik di Jakarta Barat Tergenang

Megapolitan
Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Kasus-kasus yang Memberatkan Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab

Megapolitan
Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Kepala BKD Bantah Keberadaan TGUPP Jadi Alasan Banyak PNS DKI Ogah Naik Jabatan

Megapolitan
TM Ragunan Kembali Dibuka Terbatas untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

TM Ragunan Kembali Dibuka Terbatas untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Bedeng Proyek Rusunawa Ujung Menteng Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Polisi Tangkap Anak Pedangdut Rita Sugiarto, Diduga Terkait Narkoba

Megapolitan
UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 16 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Jakarta Bersiap Hadapi Lonjakan Kasus dari Klaster Mudik Lebaran

Megapolitan
Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Sepanjang 2021, Anies dan Riza Patria Sudah 4 Kali Beda Pandangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X