Walhi Sarankan Pemerintah Audit Lingkungan Sebelum Manfaatkan Pulau Reklamasi

Kompas.com - 13/12/2020, 11:03 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih dulu melakukan audit lingkungan terhadap pulau-pulau reklamasi yang telah dibangun.

Setelah itu, pemerintah dan masyarakat terutama nelayan dapat memutuskan bagaimana pula-pulau tersebut akan dimanfaatkan.

"Harus dilakukan audit lingkungan terlebih dahulu, dan kemudian pemerintah dan masyarakat terutama nelayan baru kemudian merembugan bagaimana atau pulau akan diapakan," kata Tubagus kepada Kompas.com, dalam pesan tertulis, Sabtu (12/12/2020).

Tubagus mengatakan, publik saat ini sedang melihat bagaimana korporasi berusaha untuk merusak ekosistem di Teluk Jakarta.

Baca juga: Janji Anies Hentikan Reklamasi yang Terhambat Putusan MA

Sebab, Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan harus memperpanjang izin reklamasi Pulau G yang saat ini bernama Pantai Bersama.

"Kita (publik) sedang melihat bagaimana korporasi 'ngotot' ingin merusak ekosistem Teluk Jakarta," kata Tubagus.

Dia menilai, lembaga peradilan seharusnya melihat permasalahan reklamasi bukan hanya sekadar persoalan administrasi belaka.

Baca juga: PK Pulau G Ditolak MA, KSTJ: Anies Hanya Gimik Mau Hentikan Reklamasi

Namun, lembaga peradilan disebut harus melihat masalah ini sebagai kelangsungan masa depan lingkungan hidup.

Dia berujar, apabila pemerintah serius ingin menghentikan reklamasi, maka mereka harus menghapus reklamasi dari kebijakan tata ruang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
Murid SD Usia 12 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Mulai Divaksinasi Covid-19, Ini Jadwal dan Lokasinya

Murid SD Usia 12 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Mulai Divaksinasi Covid-19, Ini Jadwal dan Lokasinya

Megapolitan
Polisi Ringkus Komplotan Bajing Loncat yang Beraksi di Kawasan Rawan di Cakung

Polisi Ringkus Komplotan Bajing Loncat yang Beraksi di Kawasan Rawan di Cakung

Megapolitan
Sedang Dipanaskan, Mobil Sedan Terbakar di Perumahan Sunter Garden

Sedang Dipanaskan, Mobil Sedan Terbakar di Perumahan Sunter Garden

Megapolitan
Sidang Perdana Kasus Unlawfull Killing, Dakwaan untuk Dua Terdakwa Dibacakan

Sidang Perdana Kasus Unlawfull Killing, Dakwaan untuk Dua Terdakwa Dibacakan

Megapolitan
6 Duta Besar dari Uni Eropa Tanam Pohon di Taman Wisata Mangrove Angke

6 Duta Besar dari Uni Eropa Tanam Pohon di Taman Wisata Mangrove Angke

Megapolitan
Bakal Ikuti PTM Terbatas, Murid SD Berusia 12 Tahun di Kota Tangerang Divaksinasi Covid-19

Bakal Ikuti PTM Terbatas, Murid SD Berusia 12 Tahun di Kota Tangerang Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Kejar 4 Pengeroyok yang Sebabkan Seorang Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang

Polisi Kejar 4 Pengeroyok yang Sebabkan Seorang Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang

Megapolitan
Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang, Polisi: Habis Main Tak Mau Bayar lalu Dikeroyok

Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang, Polisi: Habis Main Tak Mau Bayar lalu Dikeroyok

Megapolitan
Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, Namanya Akan Digunakan di Jalan Jakarta tapi Diprotes MUI dan PKS

Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, Namanya Akan Digunakan di Jalan Jakarta tapi Diprotes MUI dan PKS

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Tabrak Lari di Kemayoran

Polisi Selidiki Kasus Tabrak Lari di Kemayoran

Megapolitan
Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 50,2 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 50,2 Persen dari Target

Megapolitan
75 Polisi Disiagakan untuk Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta

75 Polisi Disiagakan untuk Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep 'Squid Game', Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep "Squid Game", Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.