[POPULER JABODETABEK]: Pemilik Toko Poster Dirundung Setelah Dituduh Jadi Pemulung Settingan di Blusukan Risma

Kompas.com - 08/01/2021, 06:45 WIB
Doni BK (59), pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Pasar Minggu, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (7/1/2021) siang. Doni disebut sebagai gelandangan yang ditemui Risma beberapa waktu lalu di Jalan Jenderal Sudirman. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJODoni BK (59), pemilik toko poster Bung Karno di Jalan Minangkabau, Pasar Minggu, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (7/1/2021) siang. Doni disebut sebagai gelandangan yang ditemui Risma beberapa waktu lalu di Jalan Jenderal Sudirman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang seorang pria pemilik toko poster yang dituding menyamar sebagai gelandangan saat aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi berita populer Kamis (7/1/2021).

Selain itu ada berita tentang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi Jakarta yang disesuaikan dengan aturan pembatasan baru, dan berita tentang siswa SD yang dikeluarkan dari sekolah karena tak lunasi SPP.

1. Pemilik toko poster dituding jadi gelandangan settingan

Pemilik toko poster dan bingkai Bung Karno di Setiabudi, Jakarta Selatan, Doni BK beserta keluarga mengaku di-bully setelah foto diri dan tokonya viral di media sosial.

Doni disebut menyamar sebagai pemulung yang ditemui Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma di jalan protokol Sudirman-Thamrin pada 4 Januari lalu.

Baca juga: Blusukan Mensos Jadi Polemik, Ini Pengakuan Tunawisma yang Ditemui Risma di Sudirman

"Anak keempat itu di-bully lewat media sosial. Dibilang (jadi pemulung) biar laku jualannya. Katanya pencitraan," ujar Doni saat ditemui di tokonya di Jalan Minangkabau, Pasar Manggis, Setiabudi, Kamis siang.

Ia membantah dirinya merupakan sosok gelandangan yang viral di media sosial setelah bertemu Risma.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Info) bahwasanya gelandangan itu berstatus jual bingkai (di toko ini) itu tidak benar. Pedagang aslinya saya," ujar Doni.

Baca selengkapnya di sini.

2. Siswa SD di Jakarta dikeluarkan dari Sekolah karena tak lunasi SPP

Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) di Sekolah Terpadu Putra 1, Jakarta Timur, dikeluarkan dari sekolah lantaran orangtuanya tak mampu melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Erlinda selaku orangtua siswa tersebut menunggak SPP sejak pertengahan tahun 2020 karena usaha rumah makan mereka bangkrut dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Curahan Hati Orangtua Pasca Anaknya Dikeluarkan Sekolah Setelah Tak Mampu Bayar SPP

Total biaya SPP yang belum dilunasi adalah Rp 13 juta. Erlinda memastikan dirinya bukan tidak mau membayar kewajibannya, namun ia tidak mampu membayar karena usahanya terdampak Covid-19.

Merespons kejadian ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia berencana memanggil perwakilan sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.

KPAI juga akan meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pihak sekolah untuk mencari jalan keluar, agar siswa yang bersangkutan tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.

Baca selengkapnya di sini

3. Anies ubah Pergub PSBB transisi Jakarta, disesuaikan dengan pembatasan Jawa-Bali

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pembatasan kegiatan masyarakat.

Pergub tersebut berisi perubahan jadwal periode kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari sebelumnya 3-17 Januari 2021 menjadi 11-25 Januari 2021.

Baca juga: Anies Tak Perketat PSBB, Terganjal Pemerintah Pusat?

Perubahan dilakukan untuk menyelaraskan Pergub dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Tidak hanya waktu pelaksanaan, aturan dan substansi yang sebelumnya diterapkan dalam PSBB transisi disesuaikan dengan ketentuan pembatasan masyarakat dari Pemerintah Pusat.

Dia memberikan contoh aturan mengenai pembatasan karyawan yang bekerja di kantor sebanyak 50 persen dari kapasitas, dengan penyesuaian ini maka karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor hanya 25 persen dari kapasitas.

Baca selengkapnya di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Megapolitan
Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Megapolitan
26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

Megapolitan
PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

Megapolitan
Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Megapolitan
Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Stang Kemudi

Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Stang Kemudi

Megapolitan
Sanggah Wagub DKI, Polisi Pastikan Belum Tetapkan Sopir Transjakarta sebagai Tersangka Kecelakaan di Cawang

Sanggah Wagub DKI, Polisi Pastikan Belum Tetapkan Sopir Transjakarta sebagai Tersangka Kecelakaan di Cawang

Megapolitan
Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tetap Lanjutkan Pembangunan Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu meski Ditolak Warga

Pemkot Bekasi Tetap Lanjutkan Pembangunan Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu meski Ditolak Warga

Megapolitan
Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet

Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet

Megapolitan
Mayat Janin Terbungkus Plastik Merah Ditemukan di Rumah Warga di Pulau Kelapa

Mayat Janin Terbungkus Plastik Merah Ditemukan di Rumah Warga di Pulau Kelapa

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Selamatkan Diri lewat Jendela Kaca yang Pecah, Lihat Darah di Mana-mana

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Selamatkan Diri lewat Jendela Kaca yang Pecah, Lihat Darah di Mana-mana

Megapolitan
Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Megapolitan
Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Megapolitan
Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.