Kompas.com - 14/01/2021, 15:41 WIB
Ilustrasi Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok, Jawa Barat, sudah berbulan-bulan melaporkan adanya selisih data kasus Covid-19 yang cukup lebar antara data real-time versi mereka dengan data pemerintah pusat dan provinsi.

Sebetulnya, fenomena ini bukan hanya terjadi di Depok, melainkan juga di banyak daerah di Indonesia sejak berbulan-bulan lalu.

Khusus Depok, pada pertama Januari, selisihnya mencapai 5.068 kasus positif Covid-19. Pada pekan kedua, selisih mencapai 4.060 kasus positif.

Dalam selisih lebar ini, selisih data kematian bahkan tembus sekitar 50 persen antara data versi real-time Depok dengan data pemerintah pusat dan Jawa Barat.

Baca juga: Serbaneka Selisih Data Covid-19 Depok dan Nasional Saat Pandemi Sudah 10 Bulan

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyebut, kini Pemprov Jawa Barat melalui Pikobar (Pusat (Informasi Korona Jawa Barat) sudah membuka pintu bagi dilakukannya rekonsiliasi data.

"Kemarin Provinsi alhamdulillah sudah merespons. Pikobar akan melakukan rekonsiliasi," kata Dadang kepada wartawan di RS Universitas Indonesia, Kamis (14/1/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, upaya rekonsiliasi ini sudah diupayakan Depok dan Kementerian Kesehatan.

Namun, pihak Provinsi, dalam hal ini Pikobar, disebut tak melakukan intervensi sehingga akses bagi rekonsiliasi data terhambat.

Data kasus Covid-19 yang dilaporkan di level Provinsi dan Pusat pun jadi tidak akurat, sebab data real-time versi Depok lebih besar jumlahnya. Perbedaan data ini dikhawatirkan berimbas pada perumusan kebijakan.

Baca juga: Selisih Data Laporan Corona Daerah-Pusat Semakin Besar, Apa Dampaknya?

"Sudah akan dilakukan rekonsiliasi dan difasilitasi oleh Pikobar. Nanti akan menggunakan data real-time karena Depok tidak bisa menggunakan dua data. Tetap menggunakan satu data," jelasnya.

"Ini kunci awal untuk valid atau tidaknya zonasi. Valid atau tidaknya zonasi ditentukan oleh validitas data," kata Dadang.

Selisih kasus Covid-19 antara Depok dengan pemerintah pusat diklaim sudah dilaporkan pada Oktober 2020, ketika selisih data masih 600-an kasus.

Dalam sengkarut pelaporan ini, Dadang mengungkapkan bahwa pihaknya pernah diminta agar menggunakan 2 data, yakni data untuk publikasi dan data real-time.

Ia tak menjelaskan lebih jauh konteks permintaan ini, oleh siapa, kapan, dan untuk kepentingan apa.

Baca juga: Data Covid-19 Beda Jauh dengan Kemenkes, Depok Berpegang pada Data Real-time

"Pada saat yang lalu kami, kabupaten/kota, diajak ataupun diminta mengikuti data rilis yang sama dengan pemerintah pusat untuk kepentingan publikasi, diarahkan untuk menggunakan 2 data, data published (publikasi) dan data real-time, tetapi Kota Depok tidak bisa memenuhi itu," jelas Dadang, Kamis pekan lalu.

"Kota Depok tetap paradigmanya menggunakan data real-time. Yang Kota Depok publish adalah data real-time karena ini menyangkut keselamatan manusia," ujarnya. 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Asal Portugal Dipulangkan Hari Ini

Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Asal Portugal Dipulangkan Hari Ini

Megapolitan
Polisi Tetapkan 8 Tersangka pada Kasus Begal Motor di Kalideres

Polisi Tetapkan 8 Tersangka pada Kasus Begal Motor di Kalideres

Megapolitan
ASN Kota Tangerang Belum Tes Narkoba, Kesbangpol Terganjal Izin Wali Kota

ASN Kota Tangerang Belum Tes Narkoba, Kesbangpol Terganjal Izin Wali Kota

Megapolitan
Polisi Sebut 2 Kendala pada Penyelidikan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Polisi Sebut 2 Kendala pada Penyelidikan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Megapolitan
Tepergok Pemilik Motor, Pencuri Tertangkap di Tanjung Priok

Tepergok Pemilik Motor, Pencuri Tertangkap di Tanjung Priok

Megapolitan
Kipas Angin Meledak, Apinya Langsung Hanguskan Kamar Berbahan Kayu di Cipondoh

Kipas Angin Meledak, Apinya Langsung Hanguskan Kamar Berbahan Kayu di Cipondoh

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintesis di Kabupaten Bogor Ditangkap, 24 Kg Bahan Baku Disita

Produsen Tembakau Sintesis di Kabupaten Bogor Ditangkap, 24 Kg Bahan Baku Disita

Megapolitan
Kantor Non-esensial di Jakarta Boleh WFO Maksimal 25 Persen Selama PPKM Level 3

Kantor Non-esensial di Jakarta Boleh WFO Maksimal 25 Persen Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Warga yang Laporkan 16 Sekuriti Perumahaan di Kembangan Mengaku Kendaraannya Sering Diadang

Warga yang Laporkan 16 Sekuriti Perumahaan di Kembangan Mengaku Kendaraannya Sering Diadang

Megapolitan
Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Ganjil Genap Jakarta Berlaku Jam Berapa?

Megapolitan
2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

2 Pekerja Bangunan Cedera Saat Kanopi Rumah Ambruk di Pancoran

Megapolitan
Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Rumah Dua Lantai di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Berhari-hari Krisis Air, Warga Pademangan Barat Akhirnya Dapat Bantuan Air Bersih

Megapolitan
Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Restoran dan Kafe Jakarta Tutup Pukul 00.00 jika Beroperasi Malam Hari

Megapolitan
25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

25 Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Jalani Rehabilitasi, Beberapa Orang Tidak Menuntaskan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.