Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," ujar Riza.

Baca juga: Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Menurut Ariza, koordinasi antar wilayah terkait penanganan Covid-19 semestinya dilakukan tidak hanya dari sisi waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bersamaan saja.

Pemerintah pusat seharusnya hadir ketika koordinasi mengenai penggunaan fasilitas kesehatan antar wilayah mulai terganggu.

"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya, tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, pemerintah harus segera menambah jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 secara berkala.

Hal itu perlu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

"Artinya kita memang harus antisipasi dari waktu ke waktu, jadi kalau dahulu kita sudah menaikkan jumlah rumah sakit untuk rujukan, sekarang harus menaikan lagi, bulan depan harus naik lagi," kata Zubairi, dalam diskusi secara daring.

Zubairi memahami bahwa saat ini proses vaksinasi Covid-19 sudah dimulai. Namun, butuh waktu lama agar vaksin bisa bekerja maksimal untuk membentuk kekebalan komunitas.

Sebagai solusi jangka pendek, Zubairi meminta pemerintah tetap menambah jumlah rumah sakit dan tempat tidur untuk pasien Covid-19.

"Kemudian bagaimana kalau naik 1,2 juta, 1,5 juta artinya memang kita harus menyesuaikan menambahkan secara berkala, tempat tidur di rumah sakit, di ICU, ventilator," ucap Zubairi.