Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

"Apabila warga kesulitan (mendapat rumah sakit), dapat menghubungi Posko Tanggap Covid-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta 24 jam di nomor 112 atau kontak 081 112 112 112," kata Dwi.

IDI minta pemerintah tegas

Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan meminta agar pemerintah tegas dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Pemerintah diminta untuk lebih keras dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat agar fasilitas kesehatan dan tenaga medis tidak terbebani terlalu besar dengan penularan Covid-19 yang semakin masif.

"Menurut saya, harus lebih keras dan lugas dalam pencegahan! Harus lebih fokus pada pencegahan," tutur Erlina.

Baca juga: Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Dokter spesialis paru ini menilai, pemerintah semestinya tidak lagi berbicara soal penambahan rumah sakit untuk pasien Covid-19 saja.

Namun, bagaimana agar di hulu masalah, yaitu penyebaran Covid-19 ini bisa teratasi sehingga fasilitas kesehatan tidak penuh seperti saat ini.

"Karena kalau kita main-main menambah kapasitas RS, main di hilir itu tidak menyelesaikan masalah Covid-19," ucap Erlina.

Anies minta pusat pimpin koordinasi Jabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengambil alih orkestra penanganan Covid-19 di daerah Jabodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Anies meminta hal tersebut agar fungsi rumah sakit daerah sekitar Jakarta bisa lebih maksimal.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," tutur Ariza, Selasa.

Permintaan Anies tersebut mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai wajar jika Anies meminta pusat ikut turun tangan mengurus Jabodetabek.

Pasalnya, saat ini kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat, dan tingkat keterisian rumah sakit juga semakin mengkhawatirkan.

"Saya kira wajar saja sih minta pemerintah pusat sama-sama (menangani Covid-19) dengan Pemda DKI. Wajar karena cakupan wilayahnya Jabodetabek," kata Taufik.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI bidang Kesra Zita Anjani.