Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta memasuki periode puncak penambahan kasus Covid-19 pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 yang terhitung mulai 17 Januari-31 Januari 2021.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, periode tersebut sesuai dengan prediksi dua pekan setelah libur berakhir.

Pada 20 Januari saja, kasus Covid-19 mencatat angka kasus baru harian tertinggi selama pandemi, yaitu 3.786 kasus.

Lonjakan kasus tersebut memberi peringatan agar masyarakat waspada, khususnya klaster keluarga yang menjadi tempat penyebaran Covid-19 paling cepat dari efek libur panjang.

"Perlu diwaspadai adanya peningkatan pada klaster keluarga," tutur Dwi, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dwi mengatakan, klaster keluarga menjadi penyumbang penularan terbesar dalam dua pekan terakhir mencapai 44 persen.

Tercatat pada 3-17 Januari 2021, ada 442 klaster keluarga dengan 1.241 kasus positif Covid-19 di Jakarta.

Temuan klaster tersebut mayoritas melakukan perjalanan ke luar kota, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten.

Tidak hanya itu, pelaku perjalanan luar kota yang menjadi klaster keluarga umumnya tidak menggunakan transportasi umum, tetapi kendaraan pribadi.

Untuk mencegah penularan, warga diminta segera melapor jika melakukan kontak erat atau terpapar.

Dwi juga meminta masyarakat untuk segera melapor apabila mendapat hasil positif saat pemeriksaan Covid-19.

Melapor ke puskesmas terdekat bisa mencegah klaster keluarga meluas dan bisa sesegera mungkin dilakukan tindakan pelacakan atau tracing.

"Bagi warga yang sudah memiliki hasil positif dari pemeriksaan Covid-19 dapat menghubungi puskesmas terdekat untuk dapat ditentukan kondisi keluhannya," kata Dwi.

Baca juga: Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Apabila pasien tidak bergejala atau dengan gejala ringan akan diarahkan untuk melakukan isolasi di tempat yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, apabila bergejala berat, ucap Dwi, akan diusahakan untuk mendapat rujukan ke rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di DKI Jakarta.

"Apabila warga kesulitan (mendapat rumah sakit), dapat menghubungi Posko Tanggap Covid-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta 24 jam di nomor 112 atau kontak 081 112 112 112," kata Dwi.

IDI minta pemerintah tegas

Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan meminta agar pemerintah tegas dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Pemerintah diminta untuk lebih keras dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat agar fasilitas kesehatan dan tenaga medis tidak terbebani terlalu besar dengan penularan Covid-19 yang semakin masif.

"Menurut saya, harus lebih keras dan lugas dalam pencegahan! Harus lebih fokus pada pencegahan," tutur Erlina.

Baca juga: Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Dokter spesialis paru ini menilai, pemerintah semestinya tidak lagi berbicara soal penambahan rumah sakit untuk pasien Covid-19 saja.

Namun, bagaimana agar di hulu masalah, yaitu penyebaran Covid-19 ini bisa teratasi sehingga fasilitas kesehatan tidak penuh seperti saat ini.

"Karena kalau kita main-main menambah kapasitas RS, main di hilir itu tidak menyelesaikan masalah Covid-19," ucap Erlina.

Anies minta pusat pimpin koordinasi Jabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat turun tangan mengambil alih orkestra penanganan Covid-19 di daerah Jabodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Anies meminta hal tersebut agar fungsi rumah sakit daerah sekitar Jakarta bisa lebih maksimal.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," tutur Ariza, Selasa.

Permintaan Anies tersebut mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai wajar jika Anies meminta pusat ikut turun tangan mengurus Jabodetabek.

Pasalnya, saat ini kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat, dan tingkat keterisian rumah sakit juga semakin mengkhawatirkan.

"Saya kira wajar saja sih minta pemerintah pusat sama-sama (menangani Covid-19) dengan Pemda DKI. Wajar karena cakupan wilayahnya Jabodetabek," kata Taufik.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI bidang Kesra Zita Anjani.

"Ya, saya rasa wajar kalau sampai Pak Gubernur (Anies) angkat tangan juga, karena memang (kasusnya) luar biasa," ujar Zita.

Baca juga: Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Politikus PAN tersebut setuju dengan keputusan Anies yang meminta pemerintah pusat memimpin penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

"Tidak perlu malu atau sungkan untuk kita minta bantuan pusat untuk turun tangan dan itu yang kami harapkan," kata Zita.

Disambut baik Kemenkes

Gayung bersambut, permintaan Anies direspons oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Nadia mengatakan, pemerintah pusat akan melakukan intervensi secara komprehensif kepada wilayah Jabodetabek yang kini mengalami lonjakan kasus Covid-19 pascalibur panjang.

"Jadi nanti akan dilakukan intervensi secara komprehensif, bukan hanya sektor kesehatan. Dari sisi penegakan hukum juga," ucap Nadia.

Nadia mengatakan akan mendorong rumah sakit yang memiliki potensi menambah perawatan ICU pasien Covid-19 untuk segera melakukan penambahan.

Begitu juga untuk penambahan kapasitas isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan.

Namun, proses tersebut masih akan dibahas lebih lanjut untuk bisa terealisasi.

"Masih akan dibahas lebih lanjut ya karena ini akan bersama seluruh pihak, baik satgas penanganan Covid-19 yang melibatkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Nadia.