Lockdown di Akhir Pekan Dinilai Tak Berpengaruh Banyak Tekan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai, usulan lockdown atau penutupan wilayah selama dua hari di setiap akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Pasalnya, kata Dicky, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari. Jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, pada hari ketiga bisa terjadi penularan.

"Mungkin kurang dari 10 persen, setelah itu maju lagi kasusnya. Intinya ada fungsi (pengereman) dua hari itu, kemudian hari setelahnya akan naik lagi," kata Dicky saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Lockdown Akhir Pekan di Jakarta, Mungkinkah Dilakukan?

Dicky menjelaskan, berbeda kasusnya dengan apa yang diterapkan di Queensland, salah satu negara bagian di Australia yang menerapkan lockdown hanya tiga hari.

Dia menjelaskan apa yang diterapkan di Queensland ketika kasus masih sangat rendah yaitu hanya ada satu kasus Covid-19. Lockdown yang diberlakukan bukan untuk menekan jumlah penularan, tetapi untuk memaksimalkan tracing kasus kontak dari satu kasus yang ditemukan.

"Tiga hari untuk mengoptimalkan strategi tracing testing, dari satu kasus positif, pemerintah negara bagian ini mendapatkan 19.000 kasus kontak dari satu kasus," ucap Dicky.

Itulah sebabnya, lanjut Dicky, apabila Pemerintah Indonesia ingin menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebaiknya dilakukan dalam waktu dua minggu. Atau jika ingin lebih maksimal, pemerintah bisa mengambil waktu lebih lama satu bulan untuk seluruh daerah di Jawa-Bali yang kini sudah semakin parah kasus Covid-19.

Tidak boleh, Jakarta saja yang melakukan PSBB, harus serentak agar pencegahan Covid-19 bisa memiliki hasil yang nyata.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," ucap Dicky.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown dalam penanganan Covid-19.

"DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Riza, kemarin.

Dia juga mengemukakan, apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkait PSBB dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dijalankan belum efektif.

Usulan Lockdown datang dari anggota DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.