Kompas.com - 03/02/2021, 18:42 WIB
Alissa Eckert dan Dan Higgins, ilustrator dari Centers for Disease Control and Prevention, diminta untuk membuat ilustrasi virus corona yang mampu menarik perhatian publik.(the new york times) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALAlissa Eckert dan Dan Higgins, ilustrator dari Centers for Disease Control and Prevention, diminta untuk membuat ilustrasi virus corona yang mampu menarik perhatian publik.(the new york times)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai, usulan lockdown atau penutupan wilayah selama dua hari di setiap akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Pasalnya, kata Dicky, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari. Jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, pada hari ketiga bisa terjadi penularan.

"Mungkin kurang dari 10 persen, setelah itu maju lagi kasusnya. Intinya ada fungsi (pengereman) dua hari itu, kemudian hari setelahnya akan naik lagi," kata Dicky saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Lockdown Akhir Pekan di Jakarta, Mungkinkah Dilakukan?

Dicky menjelaskan, berbeda kasusnya dengan apa yang diterapkan di Queensland, salah satu negara bagian di Australia yang menerapkan lockdown hanya tiga hari.

Dia menjelaskan apa yang diterapkan di Queensland ketika kasus masih sangat rendah yaitu hanya ada satu kasus Covid-19. Lockdown yang diberlakukan bukan untuk menekan jumlah penularan, tetapi untuk memaksimalkan tracing kasus kontak dari satu kasus yang ditemukan.

"Tiga hari untuk mengoptimalkan strategi tracing testing, dari satu kasus positif, pemerintah negara bagian ini mendapatkan 19.000 kasus kontak dari satu kasus," ucap Dicky.

Itulah sebabnya, lanjut Dicky, apabila Pemerintah Indonesia ingin menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebaiknya dilakukan dalam waktu dua minggu. Atau jika ingin lebih maksimal, pemerintah bisa mengambil waktu lebih lama satu bulan untuk seluruh daerah di Jawa-Bali yang kini sudah semakin parah kasus Covid-19.

Tidak boleh, Jakarta saja yang melakukan PSBB, harus serentak agar pencegahan Covid-19 bisa memiliki hasil yang nyata.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," ucap Dicky.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown dalam penanganan Covid-19.

"DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Riza, kemarin.

Dia juga mengemukakan, apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo terkait PSBB dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dijalankan belum efektif.

Usulan Lockdown datang dari anggota DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Megapolitan
Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Megapolitan
Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X