Anies Temui Luhut untuk Minta Dukungan Penanganan Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (10/3/2021) untuk membahas berbagai permasalahan Ibu Kota, termasuk banjir.

Hal ini disampaikan langsung oleh Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

"'Pak Luhut, I come to you with menu of problem.' Begitulah kalimat pertama yang beliau (Anies) sampaikan. Saya jawab, 'No problem, Pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi," ujar Luhut.

Anies, lanjutnya, meminta dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang menjadi isu utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni pengendalian banjir, pengembangan transportasi, dan pengembangan pariwisata.

Baca juga: Pemprov DKI Kalah Sengketa Informasi Banjir, Wagub Hormati Putusan Komisi Informasi DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Menurut Luhut, ada tiga sumber banjir di DKI Jakarta. Sumber itu adalah rob yang datang dari laut, tanggul yang ada di daratan Ibu Kota, dan sungai yang mengalir dari daerah hulu.

Oleh karena itu, kata Luhut, perlu ada pengendalian banjir di hulu. Di Ibu Kota sendiri perlu dilakukan aktivasi rumah pompa dan drainase agar berfungsi dengan baik.

"Yang tak kalah penting adalah penanganan sampah dan limbah di DKI Jakarta dilakukan secara tepat. Jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi," imbuhnya.

Di samping itu, Luhut menyatakan perlunya mengintegrasikan pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik demi kemudahan mobilitas warga Ibu Kota dan Jabodetabek.

Baca juga: Begini Cara Perbaiki Akta hingga Ijazah Rusak akibat Banjir

Sementara untuk pengembangan pariwisata, perlu difokuskan di kawasan Kepulauan Seribu.

Terakhir, Luhut meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk melepaskan ego sektoral demi menyukseskan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

"Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah selayaknya harus saling sinergi untuk saling membangun," pungkasnya.