Rapat Sarana Jaya dengan DPRD DKI Jakarta Mendadak Ramai Soal Pembelian Tanah 70 Hektar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan, terdapat catatan lahan yang sudah dibeli Perumda Pembangunan Sarana Jaya seluas 70 hektare.

Lahan tersebut, kata Riyadi, diminta oleh Pemprov DKI untuk dievaluasi kembali apakah dibeli untuk membangun rumah DP Rp 0 saja atau peruntukan lain.

"Tadi ada catatan dari Plt Dirut (Pembangunan Sarana Jaya) tanah yang sudah dibeli sudah 70 hektare, dan saya enggak tahu ini, nanti yang kami dorong dilakukan evaluasi, apakah tanah 70 hektare itu seluruhnya untuk DP Rp 0 atau untuk land banking," kata Riyadi dalam ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Ada Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, Pemprov DKI Minta Sarana Jaya Evaluasi Total Program Rumah DP Rp 0

Rapat hari ini sebenarnya mengagendakan pembahasan kerja Sarana Jaya bersama mitra kerjanya, Komisi B DPRD DKI Jakarta. Awalnya, anggota dewan hendak meminta penjelasan soal pelaksanaan proyek rumah DP 0 yang kini terkendala kasus korupsi di KPK.

Namun, tiba-tiba, fakta lain justru terungkap di persidangan lain dan menjadi perdebatan. Yaitu, soal lahan seluas 70 hektar yang sudah dibeli Sarana Jaya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penjelasan letak lahan seluas 70 hektar yang sudah dibeli Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Plt, kan Anda menyebutkan ada 70 hektare (pembelian lahan), dari 70 hektar itu di mana aja tempatnya," kata Prasetio kepada Plt Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono.

Baca juga: Pertemuan DPRD DKI dan Sarana Jaya Digelar Tertutup karena Bahas Isu Sensitif

Prasetio mengatakan apabila sudah disebut angka luasan lahan yang sudah dibeli, sudah seharusnya letak lahan tersebut bisa diketahui tempatnya.

"Kalau Anda sudah berani menyebutkan 70 hektare, nah (data) itu aja kasih ke kita. Karena ini harus diklarifikasi pak," kata Prasetio.

Dicecar pertanyaan lokasi lahan 70 hektar tersebut, Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono hanya diam dan terlihat bingung berbincang dengan beberapa stafnya.

Pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz kemudian menanyakan kapan pihak Pembangunan Sarana Jaya siap memaparkan data terkait letak lahan 70 hektare.

"Kapan bapak bisa siap datanya," kata Aziz.

Baca juga: Di Tengah Kasus Dugaan Korupsi, Sarana Jaya Akui Banyak Pengadaan Lahan yang Bermasalah

Aziz mengatakan, apabila dalam seminggu data tersebut bisa disiapkan, maka rapat kerja akan ditunda dan dilanjutkan pekan depan.

Indra Sukmono mengatakan tidak menyanggupi waktu sepekan yang ditawarkan oleh Aziz.

"Kalau boleh paling lambat satu bulan," kata Indra.